lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Prestasi digitalisasi keuangan Ciamis mendapat pengakuan nasional. Kabupaten ini meraih peringkat ketiga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik untuk kategori kabupaten wilayah Jawa–Bali tahun 2026. Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar digitalisasi benar-benar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Pertanyaan itu mengemuka ketika Kabupaten Ciamis menjadi tempat pembelajaran elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bagi perwakilan pemerintah daerah dari wilayah kerja Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Ciamis tersebut menunjukkan pengakuan atas praktik digitalisasi daerah. Akan tetapi, pengakuan kelembagaan dan manfaat keuangan tetap perlu dinilai melalui ukuran yang berbeda.
Digitalisasi Keuangan Ciamis, Penghargaan dan Bukti Transaksi
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis, daerah ini menempati peringkat ketiga TP2DD Championship 2026 kategori kabupaten wilayah Jawa–Bali.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 514 Tahun 2026.
Kabupaten Tangerang menempati peringkat pertama, disusul Kabupaten Sidoarjo pada posisi kedua dan Kabupaten Ciamis di urutan ketiga.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) pada 24 September 2026.
Capaian itu memperlihatkan keberhasilan Ciamis dalam penilaian percepatan digitalisasi daerah. Namun, hasil kompetisi tidak dengan sendirinya menjelaskan besarnya tambahan pendapatan yang dihasilkan.
Untuk melihat penerapannya, terdapat data transaksi yang telah dipublikasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis.
Dalam laporan resmi Bapenda tertanggal 17 Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.976 transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui QRIS.
Seluruh transaksi tersebut bernilai Rp82.727.000.
Angka itu dihimpun selama Pekan QRIS Nasional pada 11–17 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di sejumlah lokasi pelayanan, termasuk Kecamatan Cidolog, Kawali, Rancah, dan Kantor Bapenda Ciamis.
Data tersebut membuktikan adanya penggunaan pembayaran elektronik dalam pelayanan pajak daerah.
Namun, cakupannya terbatas pada kegiatan selama tujuh hari.
Angka Rp82,73 juta tidak dapat langsung dianggap sebagai tambahan PAD akibat digitalisasi. Sebab, pembayaran tersebut bisa saja berasal dari kewajiban pajak yang sebelumnya juga akan dibayarkan melalui metode lain.
Untuk mengukur tambahan penerimaan, diperlukan perbandingan terhadap jumlah wajib pajak, nilai tagihan, tingkat pelunasan, dan penerimaan pada periode yang sebanding.
Dengan kata lain, meningkatnya penggunaan QRIS belum otomatis berarti PAD bertambah sebesar nilai transaksi elektronik yang tercatat.
Digitalisasi Keuangan Ciamis Perlu Diukur dari Hasil Nyata
Pemerintah Kabupaten Ciamis sebenarnya telah menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam keterangan resmi Bapenda mengenai pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026, Bupati Herdiat Sunarya mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembayaran dan pelaporan pajak maupun retribusi.
Kebijakan tersebut disertai agenda pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta penagihan yang lebih efektif.
Sementara itu, dalam evaluasi akhir 2025, Bapenda juga menyampaikan rencana penyusunan peta jalan ETPD 2026–2029.
Rencana tersebut mencakup pengembangan layanan pembayaran digital, penerapan QRIS kolektif, dan penguatan regulasi pendukung.
Langkah-langkah itu menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penyediaan metode pembayaran, tetapi juga menyangkut pembenahan sistem administrasi pendapatan.
Meski demikian, keberhasilan sistem perlu diperiksa melalui beberapa indikator.
Pertama, persentase penerimaan pajak dan retribusi yang sudah menggunakan saluran elektronik dibandingkan seluruh penerimaan.
Kedua, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah perluasan layanan digital.
Ketiga, ketepatan waktu pencatatan serta penyetoran penerimaan ke kas daerah.
Keempat, perubahan biaya administrasi dan potensi selisih pencatatan yang dapat diketahui melalui rekonsiliasi transaksi.
Data tersebut diperlukan untuk membedakan hasil digitalisasi dari perubahan pendapatan yang disebabkan faktor lain, termasuk penyesuaian tarif, penambahan objek pajak, atau peningkatan aktivitas ekonomi.
Dalam publikasi resmi yang ditelusuri, belum ditemukan penyajian terpadu mengenai nilai seluruh transaksi elektronik tahun 2026, persentasenya terhadap total penerimaan, serta besaran tambahan PAD yang secara khusus dapat dikaitkan dengan digitalisasi.
Keterbatasan informasi ini tidak berarti program gagal memberikan manfaat. Namun, tanpa indikator tersebut, besarnya dampak fiskal belum dapat dihitung secara meyakinkan.
Aspek transparansi juga tidak cukup dinilai dari tersedianya bukti pembayaran elektronik.
Sistem digital memang memungkinkan transaksi tercatat lebih cepat dan meninggalkan jejak administrasi. Akan tetapi, pengawasan tetap membutuhkan pencocokan data pembayaran, pencatatan pendapatan, dan mutasi rekening kas daerah.
Di sisi masyarakat, manfaatnya dapat dilihat dari kemudahan pembayaran, kepastian penerimaan setoran, serta berkurangnya kebutuhan mendatangi kantor pelayanan.
Dengan capaian tiga besar Jawa–Bali, Kabupaten Ciamis telah memiliki modal penting untuk memperkuat digitalisasi keuangan daerah.
Tantangan berikutnya adalah menjadikan keberhasilan tersebut terukur secara terbuka.
Sebab, penghargaan menunjukkan adanya capaian dalam penilaian program, sedangkan peningkatan PAD harus dibuktikan melalui kinerja penerimaan yang dapat diperiksa.
(ALP)