lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Program SMK Go Global Garut menyiapkan 260 lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk bekerja di luar negeri. Namun, jumlah peserta yang disiapkan belum dapat disamakan dengan jumlah pekerja yang telah memperoleh kontrak maupun diberangkatkan. Di balik peluang kerja internasional tersebut, kepastian penempatan dan perlindungan peserta menjadi persoalan yang perlu diperjelas.
Pemerintah Kabupaten Garut menyambut program kerja sama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Yayasan Royal Maju Insani. Kegiatan terbarunya dibuka di Pendopo Garut, Rabu (11/11/2026). Program ini diproyeksikan membantu mengurangi pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi.
SMK Go Global Garut, Memahami Angka 260 Peserta
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Nia Gania Karyana, pada Kamis (12/11/2026), menjelaskan bahwa penyiapan calon pekerja terbagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama mencakup 120 orang, terdiri atas 100 peserta bidang barista dan 20 peserta pengelasan. Mereka dipersiapkan untuk pasar kerja Asia, termasuk Taiwan, serta sejumlah negara Eropa.
Sementara itu, tahap kedua mencakup 140 peserta untuk sektor perhotelan dan jasa (hospitality), dengan tujuan yang disebutkan antara lain Turki dan Uni Emirat Arab.
Namun, seluruh angka tersebut masih berkaitan dengan proses penyiapan tenaga kerja.
Nia menjelaskan bahwa peserta harus menjalani asesmen, pelatihan keterampilan, dan pembekalan bahasa sebelum memasuki tahap penempatan.
Dalam publikasi resmi KP2MI pada 24 September 2026, pemerintah menjelaskan bahwa 100 peserta telah mengikuti pelatihan barista selama 16 hari di Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut.
Sementara itu, keterangan Pemkab Garut tertanggal 12 November 2026 menyebut Yayasan Royal Maju Insani memperoleh tugas melatih 100 peserta dalam pelaksanaan program kali ini.
Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung 38 hari. Dengan uji kompetensi, keseluruhan proses diperkirakan memerlukan sekitar 46 hari.
Keterangan mengenai 100 peserta dalam kegiatan terbaru itu belum menjelaskan secara terperinci hubungan mereka dengan keseluruhan 260 calon pekerja yang diumumkan Disnakertrans.
Sebelumnya, pada 28 Oktober, Pemkab Garut juga mengumumkan tambahan alokasi pelatihan hingga 500 orang untuk tahap kedua melalui kerja sama dengan KP2MI.
Dalam keterangan resmi tersebut, Nia menyebut penempatan tahap kedua direncanakan pada Februari 2027.
Angka 260 calon pekerja, 100 peserta pelatihan terbaru, dan alokasi 500 peserta merupakan keterangan dengan cakupan berbeda. Ketiganya tidak dapat langsung dijumlahkan ataupun dianggap sebagai realisasi penempatan.
Karena itu, pemerintah perlu menyajikan perkembangan masing-masing kelompok secara terpisah, mulai dari jumlah pendaftar, peserta yang lulus pelatihan, penerima kontrak, hingga pekerja yang benar-benar ditempatkan.
SMK Go Global Garut, Kontrak dan Biaya Harus Jelas
Persoalan lainnya berkaitan dengan kepastian pekerjaan dan biaya yang mungkin timbul selama proses penempatan.
Nia menyebut peluang penghasilan calon pekerja berkisar Rp15 juta hingga Rp24 juta per bulan, bergantung pada bidang pekerjaan dan negara tujuan.
Angka tersebut merupakan gambaran potensi penghasilan, bukan bukti bahwa setiap peserta sudah menerima penawaran kerja dengan nilai gaji yang sama.
Kepastian penghasilan baru dapat dinilai setelah tersedia perjanjian kerja yang menjelaskan jabatan, pemberi kerja, upah, durasi kontrak, serta hak dan kewajiban pekerja.
Pemerintah telah mengatur persoalan tersebut melalui Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.
Aturan ini menjadi landasan penting agar proses penempatan tidak berhenti pada janji pekerjaan, tetapi disertai perjanjian yang memenuhi ketentuan.
Persoalan biaya juga membutuhkan perhatian.
Dalam keterangan resmi KP2MI pada 2 September 2026, pemerintah menegaskan bahwa pelatihan SMK Go Global dibiayai APBN sehingga peserta tidak dipungut biaya mengikuti program.
Namun, pembiayaan pelatihan harus dibedakan dari keseluruhan komponen biaya penempatan kerja ke luar negeri.
Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 17 Tahun 2025 mengatur biaya persiapan penempatan serta biaya yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran.
Karena itu, calon peserta perlu memperoleh penjelasan tertulis mengenai fasilitas yang ditanggung pemerintah, komponen biaya lain, serta pihak yang bertanggung jawab membayarnya sesuai ketentuan.
Hal tersebut penting agar informasi pelatihan gratis tidak disalahartikan sebagai jaminan bahwa seluruh tahapan sampai keberangkatan otomatis bebas biaya.
Di luar itu, program SMK Go Global juga memiliki relevansi besar terhadap persoalan ketenagakerjaan daerah.
Menurut data yang disampaikan Kepala Disnakertrans dalam publikasi Pemkab Garut, jumlah pengangguran di daerah tersebut masih sekitar 114 ribu orang dari 1,4 juta angkatan kerja.
Pemerintah daerah juga menghadapi target penciptaan 100 ribu lowongan kerja selama lima tahun.
Dengan kondisi demikian, program penyiapan tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu peluang, tetapi keberhasilannya perlu diukur melalui hasil penempatan yang nyata.
Hingga penelusuran sumber terbuka menjelang 13 November 2026, belum ditemukan rincian resmi mengenai berapa dari 260 calon pekerja tersebut yang telah memperoleh kontrak, jadwal keberangkatan, maupun kepastian pemberi kerja.
Informasi itu diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran sekaligus memberi kejelasan kepada peserta dan keluarganya.
Bagi lulusan SMK Garut, kesempatan bekerja di luar negeri memang menjanjikan. Namun, keberhasilan program pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya peserta yang didaftarkan atau dilatih, melainkan pada jumlah yang benar-benar bekerja, memperoleh haknya, dan terlindungi.
(ALP)