lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Rencana pemanfaatan eks Setda Kabupaten Tasikmalaya sebagai kawasan parkir menyisakan pertanyaan mendasar. Pemerintah kabupaten semula mengharapkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset tersebut. Namun, belakangan muncul opsi pinjam pakai sebagian lahan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Padahal, mekanisme pinjam pakai tidak memberikan imbalan kepada pemilik aset.
Perbedaan kedua skema tersebut menjadi penting karena menentukan bagaimana aset menghasilkan manfaat. Kantong parkir bisa membantu penataan pusat kota, tetapi belum tentu mendatangkan penerimaan bagi Kabupaten Tasikmalaya. Semuanya bergantung pada bentuk kerja sama dan pengelolaan yang akhirnya dipilih.
Eks Setda Kabupaten Tasikmalaya, dari Pembongkaran ke Kantong Parkir
Dalam keterangan resmi Pemkab Tasikmalaya pada 28 Oktober 2026, pemerintah merencanakan pembongkaran 10 dari 15 bangunan di kawasan bekas perkantoran tersebut.
Lima objek lainnya direncanakan tetap dipertahankan untuk dibersihkan dan ditata.
Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, Ukar Riskawan, ketika itu menyebut pembongkaran dijadwalkan berlangsung pada awal November 2026.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menjelaskan, sebagian bangunan sudah mengalami kerusakan. Ia menemukan atap yang ambruk dan sampah berserakan ketika meninjau kawasan tersebut.
Karena lokasinya berdekatan dengan pusat perdagangan Jalan HZ Mustofa, lahan bekas pembongkaran diarahkan menjadi alternatif tempat parkir.
Cecep juga menyebut pemanfaatan tersebut berpotensi memberikan tambahan PAD bagi Kabupaten Tasikmalaya.
Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan kemungkinan mekanisme pengelolaan yang berbeda.
Dalam pernyataan yang diberitakan pada 9–12 November 2026, Cecep membuka peluang bagi Pemkot Tasikmalaya untuk menggunakan sebagian aset melalui skema pinjam pakai antarpemerintah daerah.
Kesempatan itu terutama menyangkut bidang lahan yang belum akan digunakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat.
BPKPD kedua daerah juga diarahkan berkoordinasi untuk mengidentifikasi bagian aset yang memungkinkan dimanfaatkan bersama.
Dengan demikian, kawasan eks Setda tidak lagi semata dibicarakan sebagai calon lahan parkir penghasil PAD. Pemanfaatannya juga menyangkut kerja sama pelayanan publik antara dua pemerintah daerah.
Eks Setda Kabupaten Tasikmalaya, Pinjam Pakai Tidak Sama dengan Sewa
Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum dan keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membedakan sejumlah bentuk pemanfaatan aset.
Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa sewa merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai.
Sementara itu, Pasal 1 angka 33 mendefinisikan pinjam pakai sebagai penyerahan penggunaan barang antarpemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
Adapun kerja sama pemanfaatan atau KSP, menurut angka 34, merupakan pendayagunaan aset dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
Artinya, apabila Pemkab Tasikmalaya menggunakan mekanisme pinjam pakai untuk sebagian lahannya, pemerintah kabupaten tidak memperoleh pembayaran sewa dari transaksi tersebut.
Manfaatnya tetap mungkin muncul melalui pelayanan publik, penataan kawasan, atau pengurangan beban pemeliharaan. Namun, manfaat tersebut berbeda dengan penerimaan PAD secara langsung.
Inilah bagian yang memerlukan kejelasan.
Apakah sebagian lahan akan dipinjamkan tanpa imbalan, sementara bagian lainnya dikelola secara komersial? Ataukah pemerintah menyiapkan skema kerja sama berbeda untuk menghasilkan pendapatan?
Jika kawasan tersebut menjadi tempat parkir berbayar, pertanyaan berikutnya menyangkut siapa pengelolanya, dasar pemungutan tarif, serta pemerintah daerah mana yang berhak mencatat penerimaannya.
Besaran manfaat ekonomi juga perlu dihitung setelah memperhitungkan biaya pembongkaran, penataan, operasional, dan pemeliharaan.
Dokumen publik yang ditelusuri hingga menjelang 13 November 2026 belum memberikan rincian proyeksi PAD bersih, nilai anggaran pembongkaran, maupun keputusan final mengenai pembagian peran pengelolaan.
Di luar persoalan keuangan, penataan kawasan juga bersinggungan dengan keberlangsungan aktivitas komunitas seni yang selama ini menggunakan sebagian bangunan eks Setda.
Karena itu, pembahasan aset perlu mempertimbangkan keselamatan bangunan, kepentingan publik, serta alternatif ruang kegiatan budaya.
Satu hal lain masih membutuhkan pembaruan resmi, yakni realisasi pembongkaran yang sebelumnya dijadwalkan pada awal November. Informasi terbuka yang ditemukan belum cukup untuk memastikan sejauh mana pekerjaan fisik telah diselesaikan.
Pada akhirnya, keberhasilan penataan eks Setda Kabupaten Tasikmalaya tidak cukup diukur dari luas lahan yang dibersihkan.
Pemerintah perlu memperjelas pilihan skema, biaya yang dikeluarkan, manfaat bagi masyarakat, dan penerimaan yang benar-benar dapat masuk ke kas daerah.
Sebab, mengoptimalkan aset dan meningkatkan PAD merupakan dua tujuan yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan konsekuensi keuangan yang sama.
(ALP)