lintaspriangan.com, TES CPNS. PPPK Damkar 2027 masuk rencana pengangkatan dari paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan pengalihan administrasi kepegawaian ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadwal pengangkatan di tiap daerah dan penempatan petugas masih menunggu aturan pelaksanaan.
Kesepakatan pemerintah dan DPR pada 6 November 2026 memperluas penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke sejumlah profesi, termasuk pemadam kebakaran. Bagi petugas Damkar dan warga yang mengandalkan layanannya, salah satu pertanyaan selama transisi adalah siapa yang akan mengatur piket dan pengerahan regu.
PPPK Damkar 2027 dan Tahapan Pengalihan ke Kemendagri
Sekretariat Negara menyebut 1 Januari 2027 sebagai awal pelaksanaan bertahap pengangkatan PPPK penuh waktu. Rencana pengalihan ke Kemendagri menyasar PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas pemadam kebakaran.
Dalam keterangan resmi 12 November 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyebut pemerintah masih menyiapkan Peraturan Presiden sebagai dasar pengalihan. Keterangan itu terbit setelah pemkab berkonsultasi dengan Kementerian PANRB mengenai pelaksanaan penataan di daerah.
Pemkab menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran tiap instansi. Selama proses itu berjalan, PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas. Tanggal awal pelaksanaan belum memberi kepastian kapan keputusan pengangkatan akan berlaku bagi tiap petugas.
Pengangkatan penuh waktu menentukan status kerja pegawai. Pengalihan ke Kemendagri menentukan instansi yang menangani administrasi kepegawaiannya. Hingga 14 November 2026, penelusuran di kanal resmi belum menemukan Perpres pengalihan, daftar petugas yang masuk tahap pertama, atau jadwal per daerah. Urutan kedua proses tersebut masih perlu dijelaskan dalam aturan pelaksanaan.
PPPK Damkar 2027 dan Kesiapan Regu di Daerah
Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 menempatkan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagai layanan dasar pemerintah kabupaten atau kota. Aturan itu menetapkan standar waktu tanggap 15 menit. Penghitungan dimulai saat laporan diterima dan berakhir ketika regu tiba di lokasi serta siap memberi layanan.
Untuk memenuhi standar itu, pos Damkar memerlukan regu siap berangkat ketika laporan masuk. Jika administrasi pegawai beralih ke Kemendagri, dinas di daerah perlu mengetahui siapa yang berwenang menyusun jadwal piket, menyediakan petugas pengganti, dan mengirim regu ke lokasi kejadian.
Bagi petugas, keputusan penempatan atau surat penugasan akan menjawab apakah mereka tetap berjaga di pos asal atau mendapat wilayah layanan baru. Keterangan pemerintah yang ditelusuri belum merinci penempatan maupun susunan regu setelah pengalihan.
Pemerintah daerah juga perlu mengetahui siapa yang memastikan armada dan peralatan siap selama masa peralihan. Aturan yang berlaku saat ini menempatkan tanggung jawab layanan pada pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas pemadam kebakaran atau perangkat daerah terkait.
Ketika aturan pelaksanaan terbit, tiga rincian yang perlu dicermati ialah tanggal efektif pengalihan, unit penempatan petugas, dan pihak yang berwenang mengatur pengerahan regu. Kejelasan ketiganya membantu petugas dan dinas di daerah menyusun piket serta menjaga kesiapan layanan selama transisi.
(ALP)