lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Setelah meninjau langsung lokasi bencana di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi menyoroti aktivitas tambang pasir di wilayah hulu sungai yang diduga menjadi salah satu penyebab derasnya aliran air bah yang menerjang kawasan tersebut, Jumat (31/10/2025).
Menurut Wabup Tasikmalaya, banjir yang merendam belasan rumah warga itu tidak semata akibat curah hujan tinggi, melainkan juga karena terganggunya keseimbangan ekosistem di daerah hulu. Ia menilai, aktivitas penambangan yang tidak terkontrol berpotensi merusak struktur tanah dan mempercepat aliran air menuju hilir.
“Pokok permasalahannya ada di hulu. Kalau wilayah itu rusak akibat penambangan, air hujan tidak bisa terserap dengan baik, akhirnya meluncur deras ke bawah dan menimbulkan air bah,” ungkap Asep Sopari, Sabtu (1/11/2025).
Minta Peninjauan Ulang Perizinan Tambang
Dalam kesempatan itu, Wabup Asep meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera meninjau ulang izin operasi tambang pasir di kawasan hulu sungai Tasikmalaya. Ia menegaskan, aktivitas yang terbukti merugikan masyarakat harus segera dievaluasi, bahkan dihentikan bila tidak memiliki izin resmi.
“Kami minta pemerintah provinsi menindaklanjuti dan memastikan semua tambang yang beroperasi memiliki izin yang jelas. Jika tidak berizin, ya harus ditertibkan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk BBWS Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum untuk memastikan kegiatan tambang tidak lagi menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan.
Dorong Penghijauan dan Pengendalian Hulu
Asep Sopari juga menekankan pentingnya langkah preventif berupa rehabilitasi lahan dan penghijauan di daerah hulu sebagai upaya jangka panjang mencegah bencana serupa.
“Kita tidak bisa hanya menunggu bencana berikutnya. Perlu ada langkah nyata menjaga hulu sungai, mulai dari reboisasi hingga pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia di sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong pembentukan tim lintas sektor untuk mengawasi area rawan tambang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.
“Ini jadi peringatan keras bahwa kerusakan di hulu pasti berdampak ke hilir. Kalau kita biarkan, bukan cuma Sukaratu yang kena, tapi bisa meluas ke wilayah lain,” tutupnya.
Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, masyarakat berharap penertiban aktivitas tambang di hulu sungai dapat segera dilakukan agar bencana serupa tidak kembali terulang.