lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. TASIKMALAYA, LINTASPRIANGAN.COM – Pengangkatan Asep Maman Permana sebagai anggota Dewas RSUD Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan tersebut kini bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, menyusul sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr. Soekardjo.
Gugatan diajukan advokat Taufiq Rahman pada Kamis, 5 November 2026. Ia mempersoalkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 500/Kep.810-Ek/2026 yang menjadi dasar pengangkatan Dewan Pengawas untuk periode 2026–2031.
Taufiq menilai proses pengangkatan tersebut menyimpan dugaan cacat prosedur, substansi, dan kewenangan. Ia meminta pengadilan membatalkan keputusan pengangkatan serta memerintahkan proses seleksi diulang.
Gugatan ini sekaligus membuka kembali sejumlah pertanyaan mengenai komposisi anggota, kompetensi tenaga ahli, persyaratan usia, hingga kronologi seleksi yang berakhir dengan pelantikan pada 16 September 2026.
Dua Unsur Pemerintah Terisi, Asep Maman Permana Ahli Apa?
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021 sebenarnya telah mengatur secara tegas komposisi Dewan Pengawas.
Pasal 8 ayat (2) menyebut tiga unsur keanggotaan, yakni satu pejabat perangkat daerah yang membidangi kesehatan, satu pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan, serta satu tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam susunan Dewas yang dilantik, unsur kesehatan ditempati dr. Eko Anggoro Sulistyaji, sedangkan unsur keuangan diisi Demi Rahayu, pejabat BPKAD Kota Tasikmalaya.
Dengan demikian, Asep Maman Permana menempati unsur tenaga ahli.
Persoalannya, keahlian apa yang menjadi dasar penetapan mantan Asisten Daerah III Kota Tasikmalaya tersebut?
Dalam publikasi resmi pelantikan, Pemerintah Kota Tasikmalaya menonjolkan pengalaman Asep selama lebih dari 30 tahun di lingkungan pemerintahan.
Namun, pengalaman panjang sebagai birokrat tidak otomatis menjelaskan kompetensi khusus dalam pengelolaan rumah sakit maupun kegiatan BLUD.
Rekam jejak Asep yang diketahui publik antara lain berkaitan dengan jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, serta lingkungan Sekretariat Daerah.
Belum terlihat penjelasan terbuka mengenai pengalaman profesionalnya dalam manajemen rumah sakit atau pengawasan BLUD kesehatan.
Padahal, Pasal 8 ayat (4) mensyaratkan tenaga ahli yang memahami tugas, kegiatan, dan layanan BLUD.
Pertanyaannya, dokumen kompetensi apa yang digunakan Tim Pengkaji untuk menyatakan Asep memenuhi kualifikasi tersebut?
Pelantikan Tepat pada Ulang Tahun ke-60
Persoalan lain muncul dari kesesuaian tanggal kelahiran Asep dengan hari pelantikannya.
Dokumen resmi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencantumkan NIP Asep Maman Permana dengan delapan digit pertama 19660916. Angka tersebut menunjukkan tanggal kelahiran 16 September 1966.
Menariknya, Wali Kota Viman melantik Asep sebagai Dewan Pengawas tepat pada 16 September 2026.
Artinya, pelantikan berlangsung persis pada hari ulang tahunnya yang ke-60.
Sementara itu, Pasal 7 huruf g Perwali Nomor 25 Tahun 2021 menetapkan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas:
“berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun”.
Frasa paling tinggi menjadi penting karena menunjukkan batas maksimum, bukan sekadar penyebutan usia.
Secara matematis, seseorang yang telah berusia 60 tahun ditambah satu menit, bahkan satu detik, sudah melampaui durasi tepat 60 tahun.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan batas usia tersebut dalam proses pengangkatan Asep.
Apakah pelantikan yang berlangsung tepat pada hari ulang tahunnya merupakan kebetulan? Ataukah jadwal tersebut berkaitan dengan upaya mengejar batas usia yang ditentukan regulasi?
Pertanyaan itu semakin relevan karena waktu persis kelahiran, tanggal penetapan SK, dan jam pelantikan belum terungkap secara lengkap.
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menjelaskan dasar penilaian persyaratan usia tersebut, termasuk kapan dan bagaimana Tim Pengkaji memastikan bahwa calon masih memenuhi ketentuan paling tinggi 60 tahun.
Hasil Seleksi dan Pelantikan Hanya Terpaut Beberapa Jam
Kronologi seleksi Dewas RSUD Kota Tasikmalaya juga mengundang pertanyaan.
Berdasarkan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tasikmalaya, pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas dipublikasikan pada 16 September 2026 pukul 10.36 WIB.
Pada hari yang sama, pukul 13.52 WIB, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memublikasikan berita resmi pelantikan ketiga Dewan Pengawas.
Dengan demikian, jarak antara kedua publikasi tersebut hanya sekitar tiga jam 16 menit.
Rentang waktu publikasi itu memang tidak serta-merta menunjukkan keseluruhan proses pengkajian berlangsung dalam beberapa jam. Namun, kronologi tersebut menuntut penjelasan mengenai tahapan pengambilan keputusan.
Sebab, Pasal 6 Perwali Nomor 25 Tahun 2021 mengatur mekanisme yang melibatkan Direktur RSUD, Tim Pengkaji, dan Wali Kota.
Hasil seleksi administrasi harus disampaikan melalui Tim Pengkaji. Selanjutnya, tim bertugas meneliti, mengkaji, dan memberikan rekomendasi sebelum keputusan pengangkatan ditetapkan.
Lantas, kapan Tim Pengkaji menggelar pemeriksaan? Kapan rekomendasi ditandatangani? Kapan Wali Kota menerima hasil pengkajian dan menetapkan keputusan pengangkatan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pelantikan berlangsung tepat pada hari Asep mencapai usia 60 tahun.
Dugaan Konflik Kepentingan Tim Pengkaji
Persoalan tidak berhenti pada kronologi.
Taufiq Rahman juga mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengkajian calon Dewan Pengawas.
Ia menyebut Asep Maman Permana menjadi anggota Tim Pengkaji yang memiliki kewenangan menilai dan merekomendasikan calon, sementara Asep sendiri kemudian ditetapkan sebagai anggota Dewas.
Selain itu, Taufiq mempertanyakan dugaan penggunaan kembali Keputusan Wali Kota Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tentang pembentukan Tim Pengkaji dalam proses seleksi tahun 2026.
Apabila keterlibatan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas kelengkapan administrasi, melainkan juga menyangkut independensi penilaian dan kemungkinan konflik kepentingan.
Keabsahan susunan Tim Pengkaji, berita acara pemeriksaan, serta rekomendasi hasil seleksi menjadi dokumen penting untuk menguji dugaan tersebut.
Albadar Institute Siapkan Laporan ke Ombudsman
Sementara gugatan PTUN mulai bergulir, pengangkatan Dewas RSUD Kota Tasikmalaya juga berpotensi menghadapi pemeriksaan melalui jalur pengawasan pelayanan publik.
Albadar Institute tengah mempersiapkan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan persoalan administratif dalam proses pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr. Soekardjo.
Andi Nugraha, S.H., dari Albadar Institute, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyampaian laporan pada Selasa, 10 November, atau Rabu, 11 November 2026.
Rencana tersebut memperlihatkan bahwa pengangkatan Dewan Pengawas kini tidak hanya menjadi persoalan internal Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Di tengah gugatan PTUN dan rencana pelaporan ke Ombudsman, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah seluruh proses pengangkatan telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah sendiri?
Sebab, yang dipertaruhkan bukan semata kedudukan Asep Maman Permana sebagai Dewan Pengawas, melainkan juga kepastian hukum, integritas pengambilan keputusan, dan kredibilitas tata kelola RSUD dr. Soekardjo sebagai rumah sakit milik masyarakat Kota Tasikmalaya. (ALP)