lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Sejumlah DPK dan OKP meminta DPD KNPI Provinsi Jawa Barat mengambil alih kepengurusan KNPI Kabupaten Pangandaran untuk kepentingan Musyawarah Daerah (MUSDA).
Ketua DPK KNPI Parigi Tian Kadarisman mengatakan, Musyawarah Daerah harus tetap dilaksanakan melihat Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP. 83/KNPI-JB/VII/2021 sudah habis bahkan sudah ada surat Surat Himbauan dari DPD KNPI Jabar.
“Kemarin kita sudah melaksanakan Rapimpurda guna melakssanakan Musda KNPI Pangandaran. Ini juga salah satu peraturan bagi PJS Bupati Kabupaten Pangandaran, yang mana harus mengetahui matinya KNPI Kabupaten Pangandaran, karena peranan pemuda sangat penting bagi kemajuan suatu daerah,” kata Tian, Minggu, (29/09/2024).
Tian menjelaskan, Rapimpurda adalah rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan musda, peserta Rapimpurda kemarin sudah membahas sidang komisi, dan forum sepakat untuk pelaksaan musda pada tanggal 24 september tahun 2024.
“Namun tidak diindahkan dan sampai saat ini masih belum jelas terkait pelaksanan musda ini, DPD KNPI Pangandaran berpendapat ditundanya dengan alasan, jika musda digelar pada saat pilkada maka akan rawan terjadi gesekan dan akan berpotensi ricuh,” katanya.
Menurutnya, hal itu tidak menjadi alasan yang urgent untuk menundanya musda knpi, ada yang lebih urgent dari itu, yaitu keberlangsuangan KNPI di Kabupaten Pangandaran.
“Sejatinya musda KNPI dengan Pilkada tidak ada korelasinya apalagi jika dikaitkan dengan keributan. Sayang sekali jika KNPI dianggap berpotensi seperti itu,” ujar Tian.
Sementara itu, Ketua DPK KNPI Kecamatan Cijulang Asep Irvan menyampaikan, ia berpandangan yang sama. Bahwasanya melihat periode pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran sudah berakhir pada 21 Juli 2024 dan seharusnya sudah selayaknya untuk menggelar Musda.
“Maka DPD KNPI Provinsi Jawa Barat harus mengambil langkah tegas guna menyelesaikan apa yang sedang terjadi di Kabupaten Pangandaran,” katanya.
BACA JUGA: Pelatihan di PKBM Hidayah Galuh Mendukung Peningkatan Keterampilan
Selain mengambil alih, menurutnya juga meminta Pengurus DPD Provinsi Jawa Barat segera memperjelas status kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran.
“Biasanya jika kejadiannnya seperti ini, SK Carteker harus keluar. Sebab, selain fungsi KNPI untuk membina DPK dan OKP yang ada di bawah naungannya, juga sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan,” tambahnya.
KNPI juga dapat berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kemasyarakatan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan Kabupaten Pangandaran saat ini membutuhkan ponit itu.
“Kami berharap Kepengurusan baru KNPI kedepannya lebih baik dari priode saat ini, yang mati suri,” ujarnya.