lintaspriangan.com, TAJUK. “Tasikmalaya masuk 20 kota terbaik Indonesia versi Oxford Economics. Wah, hebat atuh, Mang!”
“Hebat kumaha?”
“Ini, masuk 20 kota terbaik se-Indonesia!”
“Hmm… sini coba lihat beritanya.”
Sekilas, kabar itu memang membanggakan. Apalagi, Oxford Economics merupakan lembaga analisis ekonomi internasional. Namun, setelah mencermati data pemeringkatannya, muncul pertanyaan mendasar: benarkah Tasikmalaya termasuk 20 kota terbaik di Indonesia?
Atau jangan-jangan, ini lebih dekat pada salah persepsi ketimbang prestasi?
Pertanyaan itu bukan untuk meremehkan Tasikmalaya. Prestasi tentu patut dihargai. Namun, angka harus dipahami secara benar. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya biasa saja menjadi luar biasa hanya karena cara menyajikannya.
Mari kita periksa.
Dari 98 Kota Indonesia, Oxford Hanya Menilai 20
Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 wilayah berstatus kota. Rinciannya, 93 kota otonom dan lima kota administrasi di Jakarta.
Oxford Economics menerbitkan Global Cities Index 2026 yang memeringkat 1.000 kawasan perkotaan di dunia.
Namun, ada informasi penting yang sepatutnya dipahami dengan baik.
Dari 98 kota di Indonesia, hanya 20 yang tercantum dalam pemeringkatan Oxford Economics.
Artinya, Oxford tidak sedang membandingkan Tasikmalaya dengan 97 kota lain yang ada di Indonesia.
Dua puluh kota tersebut merupakan bagian dari cakupan Global Cities Forecasting Service milik Oxford. Jadi, 20 kota ini sama sekali bukan berarti mewakili seluruh kota yang ada di Indonesia.
Berikut daftar lengkapnya berdasarkan peringkat dunia.
| No. | Kota | Peringkat Dunia |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 140 |
| 2 | Surabaya | 308 |
| 3 | Medan | 371 |
| 4 | Padang | 377 |
| 5 | Denpasar | 382 |
| 6 | Makassar | 389 |
| 7 | Bandar Lampung | 395 |
| 8 | Yogyakarta | 396 |
| 9 | Bandung | 409 |
| 10 | Semarang | 434 |
| 11 | Pekanbaru | 437 |
| 12 | Palembang | 438 |
| 13 | Banjarmasin | 460 |
| 14 | Samarinda | 492 |
| 15 | Pontianak | 509 |
| 16 | Mataram | 511 |
| 17 | Jambi | 542 |
| 18 | Tasikmalaya | 549 |
| 19 | Cirebon | 591 |
| 20 | Pekalongan | 612 |
Sumber: Oxford Economics, Global Cities Index 2026. Urutan nasional berdasarkan pengurutan 20 entri Indonesia dalam indeks global.
“Jadi, yang dinilai cuma 20 kota, Mang?”
“Betul. Tasikmalaya nomor 18.”
Nah, di sinilah letak persoalannya.
Kalau hanya 20 kota Indonesia yang tercakup, tentu semuanya masuk 20 besar. Bahkan kota pada urutan terakhir sekalipun.
Faktanya, Tasikmalaya berada pada urutan ke-18 dari 20 kota Indonesia yang tercakup, atau ketiga dari bawah.
Tidak ada angka yang salah. Tetapi maknanya bisa berubah ketika konteks tersebut tidak dijelaskan.
Ketika Kota-Kota Besar Justru Tidak Masuk Daftar
Ada hal lain yang menarik. Sejumlah kota besar Indonesia ternyata tidak tercantum sebagai entri tersendiri dalam pemeringkatan Oxford.
Sebut saja Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Di luar Jawa Barat, ada Batam dan Malang.
Kota-kota tersebut berpenduduk lebih banyak daripada Tasikmalaya.
Bekasi, misalnya, memiliki lebih dari 2,6 juta penduduk. Depok melampaui dua juta jiwa. Sementara Kota Tasikmalaya sekitar 759 ribu jiwa pada 2025.
Lantas, apakah Tasikmalaya lebih baik daripada kota-kota tersebut?
Tentu tidak bisa disimpulkan begitu.
Dalam kajian perkotaan dikenal istilah urban agglomeration, yakni kawasan perkotaan yang aktivitasnya dapat melampaui batas administratif sebuah kota.
Karena itu, wilayah penilaian Oxford belum tentu sama dengan batas pemerintahan kota di Indonesia.
Yang jelas, tidak tercantum dalam indeks bukan berarti sebuah kota lebih buruk. Sebaliknya, tercantum dalam indeks juga tidak otomatis menjadikannya lebih unggul.
Lima Ukuran Oxford, Bukan Sekadar Kehebatan Ekonomi
Oxford Economics menggunakan lima kategori utama dalam pemeringkatannya.
Pertama, ekonomi, meliputi ukuran perekonomian, pertumbuhan, produktivitas, dan kesempatan kerja.
Kedua, modal manusia, yakni pendidikan, keterampilan, serta kualitas tenaga kerja.
Ketiga, kualitas hidup, mencakup pendapatan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas kehidupan.
Keempat, lingkungan, termasuk kualitas udara, ruang hijau, dan risiko perubahan iklim.
Kelima, tata kelola, yang berkaitan dengan kelembagaan, stabilitas, dan regulasi.
Bagaimana hasil Tasikmalaya?
Pada kategori ekonomi, Tasikmalaya menempati peringkat ke-397 dunia. Modal manusia berada di urutan ke-676, sedangkan kualitas hidup terpuruk pada posisi ke-788.
Sementara kategori lingkungan berada di peringkat ke-233 dan tata kelola ke-372. Secara keseluruhan, Tasikmalaya menempati urutan ke-549 dari 1.000 kota.
Ada hal penting dalam penilaian tata kelola.
“Berarti wali kotanya juga dinilai, Mang?”
“Bukan begitu cara ukurnya.”
Dalam metodologi Oxford, kategori Governance menggunakan ukuran tingkat nasional. Karena itu, kota-kota dalam negara yang sama memperoleh penilaian tata kelola yang sama.
Seluruh kota Indonesia dalam daftar tersebut bahkan memiliki peringkat tata kelola yang sama, yakni 372.
Dengan demikian, peringkat itu bukan penilaian khusus terhadap keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Begitu pula hasil keseluruhannya, tidak bisa serta-merta dianggap sebagai prestasi pemerintahan yang sedang menjabat.
Perbandingan dengan Daerah Tetangga
Sekarang mari melihat kondisi yang lebih dekat dengan masyarakat Tasikmalaya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sejumlah daerah tetangga justru memiliki capaian lebih baik pada beberapa indikator pembangunan.
| Daerah | Kemiskinan | Pengangguran | IPM |
|---|---|---|---|
| Kota Tasikmalaya | 10,84% | 6,43% | 76,59 |
| Kab. Tasikmalaya | 10,15% | 3,69% | 70,76 |
| Kab. Ciamis | 7,19% | 4,08% | 74,33 |
| Kab. Garut | 9,39% | 6,54% | 70,67 |
| Kab. Pangandaran | 8,03% | 1,91% | 71,66 |
| Kota Banjar | 5,73% | 5,26% | 75,54 |
Sumber: BPS Jawa Barat. Kemiskinan Maret 2025, pengangguran Agustus 2025, dan IPM tahun 2025.
Perhatikan angka kemiskinan.
Kota Tasikmalaya mencatat 10,84 persen, lebih tinggi daripada seluruh daerah tetangga dalam tabel tersebut. Bahkan, Tasikmalaya memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara sembilan kota di Jawa Barat pada 2025.
Memang, persentase kemiskinannya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jumlah penduduk miskin masih sekitar 75.220 orang.
Lebih jauh, BPS mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sementara kesenjangan di antara kelompok miskin juga membesar.
Pada pengangguran, Tasikmalaya juga tertinggal dari sejumlah tetangga.
Kabupaten Tasikmalaya hanya mencatat 3,69 persen, Ciamis 4,08 persen, Kota Banjar 5,26 persen, dan Pangandaran 1,91 persen.
Tentu, rendahnya pengangguran belum tentu berarti pekerjaan yang tersedia sudah berkualitas. Namun, angka-angka tersebut tetap menunjukkan persoalan penyerapan tenaga kerja yang perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, IPM dan PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih lebih tinggi daripada sejumlah daerah tetangga. Jadi, bukan berarti Tasikmalaya tertinggal dalam semua bidang.
Namun, cukup mengusik ketika sebuah kota yang bercita-cita menjadi pusat ekonomi regional justru memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada daerah-daerah di sekitarnya.
Pusat Ekonomi Priangan Timur: Baru Sebatas Ambisi
Selama bertahun-tahun, Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa di Priangan Timur. Namun, apakah kedudukan tersebut masih mencerminkan kekuatan ekonominya?
Ambisi menjadi pusat ekonomi sebenarnya bukan gagasan baru.
Dalam RPJPD 2005–2025, Tasikmalaya bercita-cita menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat. Sementara RPJPD 2025–2045 kembali menargetkan kota ini sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri termaju di Priangan Timur.
Cita-citanya terus berlanjut. Bagaimana dengan capaiannya?
Menariknya, RPJMD Kota Tasikmalaya 2025–2029 sendiri memuat data yang memperlihatkan posisi ekonomi kota ini.
Pada 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya sekitar Rp27,41 triliun. Angka tersebut jauh di bawah Kabupaten Garut sebesar Rp72,23 triliun, Kabupaten Tasikmalaya Rp46,10 triliun, dan Kabupaten Ciamis Rp39,84 triliun.
PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah selama periode tertentu.
Memang, kabupaten-kabupaten tersebut memiliki wilayah dan penduduk lebih besar. Karena itu, PDRB total bukan satu-satunya ukuran keunggulan.
Namun, faktanya jelas: Kota Tasikmalaya bukan pemilik perekonomian terbesar di kawasan Priangan Timur.
Data BPS 2025 juga masih menunjukkan nilai PDRB ketiga kabupaten tersebut melampaui Kota Tasikmalaya.
Tentu, pusat ekonomi tidak harus mempunyai PDRB terbesar. Tasikmalaya masih dapat berperan sebagai pusat perdagangan, distribusi, pendidikan, dan pelayanan.
Tetapi peran itu harus dibuktikan melalui aktivitas perdagangan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan sendiri telah mengaitkan hasil Oxford Economics dengan ambisi menjadikan Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian Priangan Timur.
Ambisi tersebut tentu sah. Namun, potensi bukan prestasi, dan cita-cita belum tentu sama dengan capaian.
Dalam ekonomi dikenal istilah economic competitiveness atau daya saing ekonomi. Sederhananya, kemampuan suatu daerah menarik usaha, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Itulah ukuran yang lebih penting daripada sekadar predikat dalam pemeringkatan internasional.
Pusat ekonomi bukan sekadar predikat yang dicita-citakan, melainkan kedudukan yang harus dibuktikan.
Tidak ada yang salah dengan keinginan melihat Tasikmalaya maju. Tidak ada pula yang keliru ketika nama kota ini tercantum dalam pemeringkatan dunia.
Namun, kebanggaan membutuhkan ukuran yang jujur.
“Jadi, prestasi atau salah persepsi, Mang?”
“Coba baca lagi angkanya.”
Tasikmalaya memang masuk Global Cities Index 2026. Tetapi posisinya ke-549 dari 1.000 kota dunia dan ke-18 dari 20 entri Indonesia yang tercakup.
Ada perbedaan besar antara menjadi salah satu dari 20 kota terbaik di antara seluruh kota Indonesia dan menempati urutan ke-18 dari 20 kota yang dinilai.
Angkanya tidak berubah. Yang berbeda hanyalah cara kita menceritakannya.
Pada akhirnya, masyarakat Tasikmalaya lebih membutuhkan bukti penurunan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan daripada sekadar kabar bahwa kotanya masuk daftar terbaik dunia. (ALP)