Korban atau Potensi Pelaku Suap?
Lalu soal korupsi, kata yang sering bikin ruangan mendadak sunyi. Dalam kasus Kota Banjar ini, memang belum ada bukti aliran uang ke pejabat negara. Secara hukum, statusnya masih penipuan. Titik.
Namun logika publik pun tidak terlalu dangkal. Sulit rasanya membayangkan seorang anggota DPRD, yang sehari-hari bergelut dengan anggaran, regulasi, dan birokrasi, begitu saja menyerahkan uang Rp100 juta tanpa keyakinan bahwa “jalur cepat” itu punya hubungan dengan kekuasaan. Betul apa benar?
Di titik inilah risiko korupsi mengintip dari balik pintu. Bukan karena sudah terjadi, tetapi karena niat membeli keistimewaan sudah ada. Dan seperti yang sering diingatkan lembaga antikorupsi nasional, konflik kepentingan yang dibiarkan adalah pintu masuk paling ramah bagi praktik koruptif.
Kasus anggota DPRD Kota Banjar dan MBG ini memberi pelajaran mahal, baik secara harfiah maupun politis. Bahwa program sebaik apa pun bisa rusak ketika batas peran diabaikan. Bahwa niat “sekadar ikut usaha” bisa berubah menjadi persoalan etika publik. Dan bahwa keinginan serba cepat sering kali berujung di proses hukum.
Berita Kota Banjar lainnya: Tunjangan DPRD Kota Banjar Dipangkas, Daerah Lain?
Jika MBG ingin benar-benar menjadi program untuk rakyat, maka satu hal harus dipastikan: yang mengawasi jangan ikut bermain, dan yang bermain jangan merasa punya jalur khusus. Selebihnya, biarlah antrean berjalan sebagaimana mestinya—pelan, adil, dan tanpa amplop!