Viman-Dicky, antara Rapor Merah dan Komunikasi Publik yang Gagap

lintaspriangan.com, OPINI. Tasikmalaya, 22 Mei 2025 — Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tasikmalaya yang memberi “raport merah” pada 100 hari kerja Viman-Dicky Selasa kemarin, (32/05/2025), lumayan menarik perhatian warga Kota Tasikmalaya. Meski diguyur hujan, suara mereka tetap terdengar lantang. Spanduk dan orasi yang menyuarakan kekecewaan itu harusnya cukup jadi tamparan keras bagi duet pemimpin yang tengah menjabat.
Namun, apa betul prestasi mereka sepenuhnya bernilai merah? Coba kita lihat fakta-fakta di bawah ini:
Pertama, pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merata di semua kecamatan di Kota Tasikmalaya ini mulai berjalan. Proyek dengan total nilai miliaran rupiah ini sebenarnya bisa dikemas jadi produk 100 Hari Kerja Viman-Dicky. Ini proyek investasi jangka panjang yang akan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Bayangkan, air bersih mengalir lancar ke rumah-rumah warga, sebuah keniscayaan yang selama ini kerap jadi masalah klasik di Kota Tasik.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur lain sebenarnya juga berjalan, seperti rehabilitasi jalan dan drainase di titik-titik strategis—Masjid Agung, Hz Mustofa, dan Pasar Cikurubuk. Sayangnya ini juga tidak dikemas baik, akhirnya tak melahirkan dampak cantik.
Tak hanya fisik, beberapa kegiatan non-infrastruktur juga sebetulnya patut disorot. Gerakan minum susu di sekolah dasar. Ini digawangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, menyasar generasi muda agar tumbuh sehat dan cerdas. Lalu Program PKK Go To School yang dikomandoi Ibu Wali Kota, juga menambah warna kegiatan sosial yang berdampak langsung ke lapisan masyarakat bawah. Sayangnya, beberapa kali Lintas Priangan ingin mengekspos pun, selalu “ngabuntut bangkong”, alias tak ada respon yang jelas.
Pelatihan-pelatihan dari Disporabudpar dan Bakesbangpol, meski anggarannya bersumber dari pokir, jika dikemas serius, sebetulnya bisa jadi produk 100 Hari Kerja. Pelatihan seperti menyetir dan las, benar-benar turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia daerah. Apalagi jika dilaksanakan secara profesiional dan bertanggung-jawab.
Lalu yang paling “fenomenal” tentu tentang keputusan mengalihkan anggaran mobil dinas untuk membeli 85 kontainer sampah. Bayangkan, sebuah langkah sederhana yang harusnya jadi klimaks 100 Hari Kerja mereka, harus gagal gara-gara dirigen belanja yang tak handal, lengkap dengan komunikasi publik dan klarifikasi yang buruk. Padahal yang satu ini benar-benar bisa diandalkan. Bukan sekedar seremonial, tapi akan jadi solusi untuk salah satu masalah paling memuakkan di kota ini: Sampah!
Kalau mau jujur, dan semua fakta di atas kita timbang, sepertinya raport Viman-Dicky belum tentu harus merah. Namun, nasi sudah menjadi bubur, hari ini rapor mereka tetap merah.
Apa penyebabnya? Kemungkinan karena beberapa faktor di bawah ini:
- Chemistry yang belum terbangun antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan jajaran komandan ASN (Eselon II), para kepala dinas dan kepala badan. Bukan mustahil Viman-Dicky sengaja membiarkan ini karena merasa di kontestasi pilkada kemarin, mereka merasa tak didukung jejaring ASN. Tapi dampaknya, malah jadi seperti orkestra tanpa konduktor yang sinkron. Alhasil, alih-alih mencipta harmoni yang indah, yang sering terdengar justru nada-nada kritik dan kebingungan.
- Peran Sekda sebagai panglima dan jembatan komunikasi sepertinya tidak berfungsi optimal. Padahal, posisinya sangat vital untuk mengharmonisasi visi, misi dan aksi, antara pucuk eksekutif dan jajaran birokrasi.
- Viman-Dicky masih terkesan membatasi komunikasi, hanya pada pihak terbatas, termasuk media. Mungkin mereka merasa cukup dengan akun TikTok milik orang dekat dan mantan tim sukses, padahal publik butuh lebih dari itu.
- Para komandan PNS juga berhati-hati, takut dicap cari muka kalau proaktif, tapi diam juga malah membuat semua gerah. Kombinasi kebimbangan ini membuat mesin pemerintahan tersendat-sendat, tidak lincah merespon dinamika yang terjadi.
Jadi, inti persoalan kembali ke Viman-Dicky sendiri. Terobosan besar yang sebenarnya dibutuhkan bukan hanya soal gebrakan pembangunan fisik atau nonfisik—tapi bagaimana mereka mengelola komunikasi publik yang handal.
Jangan malah terlihat gagap saat jadi pemimpin. Banyak sebetulnya yang bisa dikemas dan jadi konsumsi positif untuk publik. Tapi dengan catatan, harus lebih terbuka pada banyak pihak. Karena mengandalkan lingkaran pribadi saja ternyata berujung pada hasil yang tak memuaskan. Ketika komunikasi publiknya naik kelas, chemistry dengan birokrasi dan media pasti terjalin. Komunikasi publik yang optimal akan menembus kabut gagap dan membalikkan rapor merah menjadi hijau gemilang.
Abu Ayyub | Redaktur Lintas Priangan



