lintaspriangan.com. BERITA TASIKMALAYA. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Negeri (Kompeni) mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu (11/12/2024) siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut klarifikasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam praktik money politic pada Pilkada 2024.
Mahasiswa mendesak agar DPRD transparan terhadap dugaan tersebut, setelah beredarnya dokumen berbentuk PDF yang mencantumkan nama-nama anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Dokumen tersebut berisi sekitar 50 halaman, dengan informasi yang menyebut sejumlah anggota DPRD diduga terlibat sebagai pelaku distribusi materi politik hingga ke tingkat TPS melalui koordinator lapangan (korlap).
Koordinator Kompeni, Dion Fahruroji, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran data yang beredar. Ia menyayangkan jika dugaan tersebut terbukti benar, mengingat anggota DPRD seharusnya menjaga integritas sebagai perwakilan rakyat.
“Kami sangat menyayangkan jika data itu benar. Anggota DPRD tidak seharusnya terlibat dalam politik uang yang merusak demokrasi,” ungkapnya di hadapan awak media.
Namun, mahasiswa merasa kecewa karena audiensi tersebut tidak dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD. Dari seluruh anggota dewan, hanya dua orang yang hadir, sedangkan yang lain tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran mereka.
Menurut Dion, hal ini mencerminkan kurangnya keseriusan DPRD dalam menghadapi isu yang menyangkut kepercayaan publik.
“Kami sangat kecewa. Ini menunjukkan ketidakseriusan DPRD dalam menanggapi persoalan penting seperti ini,” tambahnya.
Kompeni juga mengungkapkan bahwa laporan terkait dugaan ini telah mereka sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka berharap langkah tersebut dapat mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.
Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk mengawal proses ini agar praktik money politic tidak merusak demokrasi di Kota Tasikmalaya.
Selain itu, Dion menyoroti bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam praktik tersebut hanya akan memperburuk citra mereka di mata masyarakat.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika dugaan ini benar, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin menurun.
“Sangat disayangkan jika anggota DPRD yang seharusnya menjadi contoh malah terlibat hal seperti ini,” tegas Dion.
Selama audiensi, mahasiswa juga menyampaikan permintaan agar DPRD lebih proaktif dan terbuka dalam memberikan penjelasan.
Mereka berharap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu menunjukkan integritas dan tanggung jawab terhadap isu ini.
“Kami meminta DPRD menjelaskan semuanya secara terbuka kepada masyarakat,” ujar salah seorang mahasiswa yang turut hadir dalam audiensi tersebut.
Audiensi ini akhirnya ditutup dengan pernyataan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan ketua fraksi untuk dibahas lebih lanjut.
BACA JUGA: Belasan Tenda Pedagang Hancur Diterjang Angin
Dion menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami akan jadwalkan ulang audiensi untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih jelas. Kami ingin memastikan bahwa praktik ini tidak terjadi lagi di masa depan,” tutupnya.
Dion juga menjelaskan bahwa money politic adalah ancaman serius bagi demokrasi.
Praktik ini tidak hanya mencederai proses pemilihan yang jujur dan adil, tetapi juga menanamkan budaya politik yang transaksional di masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini akan menghambat terciptanya sistem pemerintahan yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu, Kompeni bertekad memastikan Kota Tasikmalaya bebas dari praktik politik uang yang merugikan rakyat,” pungkasnya. (AA Fauzy/lintaspriangan.com)