Bupati Ciamis: Membangun Mental Generasi Muda Lebih Menantang dibanding Pembangunan Infrastruktur
lintaspriangan.com. CIAMIS. Pembangunan non-fisik seperti pembentukan karakter, akhlak dan mental generasi muda jauh lebih menantang dibanding membangun infrastruktur. Hal itu dikatakan Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya ketika menghadiri acara Silaturrahmi Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Acara ini mengusung tema “Membangun Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak”.
Kegiatan yang mempertemukan berbagai elemen, mulai dari ulama, umaro, akademisi, tokoh masyarakat dan media ini menjadi wadah strategis untuk mempererat kebersamaan sekaligus merespons berbagai persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat Tatar Galuh Ciamis, khususnya terkait meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Kalau membangun jalan itu mudah, tapi membangun akhlak dan mental anak itu jauh lebih sulit. Ini perlu perhatian serius dari semua pihak, termasuk orang tua di rumah,” katanya, Rabu (20/08/2025) di Gedung KH Irfan Hielmy Komplek Islamic Center Ciamis.
Bupati merasa prihatin atas meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data dari Januari sampai awal Agustus 2025, tercatat sebanyak 50 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat 50 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 43 kasus yang menimpa anak-anak dan 7 kasus terhadap perempuan dewasa.
Data ini sangat mengkhawatirkan, terlebih sebagian besar korbannya adalah anak-anak dibawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada kasus seorang siswi kelas 5 SD yang hamil akibat perbuatan keji tersebut.
“Yang lebih memprihatinkan, dalam beberapa kasus, pelaku bukan hanya satu orang, melainkan dilakukan secara bergilir,” jelasnya.
Untuk itu Bupati mengajak kepada semua pihak termasuk keluarga, sekolah, pesantren, tokoh agama, dan masyarakat sekitar agar membentuk benteng perlindungan bagi anak-anak. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah saja, namun diperlukan keterlibatan semua pihak.
“Para ulama dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyatukan visi dan misi, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, kita ingin menata, membangun Ciamis yang lebih baik,” ungkapnya.
BACA JUGA: Gelaran Kirab Budaya Hari Jadi ke-80 Provinsi Jabar, Pemkab Ciamis Kenalkan Waruga Bodas
Menurutnya, jika tidak ditangani dengan serius, dampak jangka panjang dari kasus kekerasan tersebut yaitu korban akan mengalami trauma berat berpotensi mengalami rasa dendam, luka psikologis berkepanjangan bahkan korban cenderung menjadi pelaku dimasa depan.
Korban hari ini adalah generasi kita di masa depan. Jika mereka tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, 5, 10, hingga 15 tahun kedepan bisa muncul masalah sosial yang lebih besar.
“Persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, baik dari orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi juga media,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Walaupun pemerintah mendukung digitalisasi dan inovasi teknologi, namun harus hati-hati karena teknologi bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diawasi dengan baik.
“Jangan sampai teknologi yang seharusnya bermanfaat malah menjadi sumber kerusakan moral bagi anak-anak kita. Pengawasan dan pendampingan sangat penting,” tandasnya.
Melalui momentum ini, Pemkab Ciamis berharap bisa memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menekan angka kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman serta sehat bagi tumbuh kembang anak-anak menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan dihadiri juga oleh jajaran Forkopimda Ciamis, kepala OPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi pimpinan pondok pesantren, ketua BEM, dan elemen masyarakat lainnya. (Lintas Priangan/Nank).
