Dinas Kehutanan Jabar Catat 800 Ribu Hektare Hutan Rusak
Dishut Jabar mencatat 800 ribu hektare hutan rusak, dorong rehabilitasi untuk menekan risiko lingkungan.
lintaspriangan.com, BERITA JABAR – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mencatat lebih dari 800 ribu hektare lahan berada dalam kondisi kritis atau rusak. Angka ini setara hampir sepertiga dari total sekitar 3 juta hektare lahan yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut menempatkan kerusakan hutan Jabar sebagai persoalan struktural yang berdampak langsung pada daya dukung lingkungan dan keselamatan warga.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menyebutkan besarnya skala kerusakan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga tekanan terhadap ruang dan sumber daya alam terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Di Jawa Barat ini ada kerusakan hutan 800 ribuan hektare. Jadi memang ini PR besar kita ya, PR bersama di tengah jumlah penduduk Jawa Barat terbesar se-provinsi Indonesia dari sisi populasi,” kata Dodit di Sumedang, Selasa (16/12/2025).
Sebaran Kerusakan di Sejumlah Wilayah
Data Dinas Kehutanan menunjukkan kerusakan hutan Jabar tidak terkonsentrasi di satu lokasi. Kerusakan tersebar di berbagai daerah, mulai dari kawasan selatan hingga wilayah perkotaan dan daerah penyangga ibu kota.
Dodit menyebut daerah Cianjur dan Sukabumi sebagai wilayah dengan tekanan tinggi terhadap kawasan hutan. Selain itu, kawasan Bandung Raya, Garut, Sumedang, hingga Puncak Bogor juga masuk dalam daftar wilayah yang mengalami degradasi lahan cukup serius.
“Di antaranya Cianjur, Sukabumi, terus kalau yang perkotaan mungkin di Bandung ya, terus yang sering banyak dilewati orang termasuk Puncak, Garut dan Sumedang,” ujar Dodit.
Sebaran yang luas ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan Jabar tidak hanya terkait kawasan lindung terpencil, tetapi juga beririsan langsung dengan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan ekspansi perkotaan.
Alih Fungsi Lahan dan Aktivitas Tambang
Menurut Dinas Kehutanan, penyebab utama kerusakan hutan Jabar berasal dari aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, dan perubahan pola pemanfaatan ruang membuat lahan hutan terus tergerus.
Dodit menjelaskan bahwa pola alih fungsi lahan kini tidak lagi bertahap seperti sebelumnya. Jika dahulu peralihan terjadi dari hutan ke kebun, lalu ke pertanian, dan akhirnya ke kawasan perkotaan, kini pergeseran berlangsung lebih cepat dan langsung.
“Kalau dulu kan dari hutan ke bawahnya kebun, terus ke bawahnya pertanian, terus perkotaan. Kalau sekarang mah kan nggak ngegerus gitu,” kata Dodit.
Selain itu, aktivitas pertambangan juga menjadi faktor signifikan. Banyak lahan bekas galian yang ditinggalkan tanpa reklamasi memadai, sehingga berubah menjadi kawasan kritis yang rawan longsor, banjir, dan kehilangan fungsi ekologis.
Ajakan Rehabilitasi dan Penghijauan
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kehutanan Jawa Barat mendorong upaya rehabilitasi lahan secara masif. Musim hujan dipandang sebagai momentum paling tepat untuk melakukan penanaman kembali.
Dodit mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya penghijauan. Menurutnya, rehabilitasi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pemerintah.
“Di musim hujan ini saya sangat berharap Desember sampai Februari ini waktu untuk menanam yang paling bagus. Jadi kalau bisa cari bibit bareng-bareng kita tanam,” ujarnya.
Ajakan ini sekaligus menegaskan bahwa pemulihan kerusakan hutan Jabar membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Reklamasi Lahan Eks Tambang di Sumedang
Upaya konkret rehabilitasi juga dilakukan di tingkat daerah. Di Kabupaten Sumedang, jajaran Polres Sumedang melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi bekas tambang. Langkah ini difokuskan pada pemulihan lahan kritis yang sebelumnya ditinggalkan tanpa pengelolaan lanjutan.
Baca juga: Tim Tilu Wira SDN Sukahurip Ciamis, Raih Juara 1 Hackathon Tingkat Nasional
Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika mengatakan, bibit yang ditanam berupa tanaman buah. Pilihan ini dimaksudkan agar rehabilitasi lahan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
“Kita tanami dengan harapan tanaman buah yang kita tanam akan memberikan manfaat berupa buah-buahan yang akan dipanen masyarakat,” kata Sandityo.
Polres Sumedang menargetkan penanaman lebih dari 35 ribu bibit pohon di lahan seluas sekitar 60 hektare. Lokasi penanaman tersebar di Cimalaka, Cisitu, Jatinunggal, Tomo, Paseh, Ujungjaya, dan Surian.
Dampak Lingkungan dan Tantangan Ke Depan
Kerusakan hutan Jabar berimplikasi langsung pada peningkatan risiko bencana, seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih. Di sisi lain, upaya rehabilitasi membutuhkan waktu panjang dan konsistensi perawatan.
Aparat meminta masyarakat sekitar ikut menjaga tanaman yang telah ditanam agar upaya pemulihan tidak berakhir sia-sia. Perawatan pascatanam dinilai sama pentingnya dengan proses penanaman itu sendiri.
Jika rehabilitasi berjalan berkelanjutan, Jawa Barat memiliki peluang memperbaiki daya dukung lingkungan sekaligus menekan biaya sosial dan ekonomi akibat bencana di masa depan.
Kerusakan hutan Jabar yang mencapai ratusan ribu hektare menuntut langkah pemulihan serius dan kolaboratif. Rehabilitasi lahan menjadi kunci menjaga keselamatan lingkungan dan keberlanjutan hidup warga.
Kerusakan hutan Jabar mencapai 800 ribu hektare, rehabilitasi lahan didorong untuk menekan risiko lingkungan. (MD)
