lintaspriangan.com, TES CPNS. PPPK Satpol PP 2027 masuk rencana pengalihan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencana itu menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang bertugas di Satpol PP. Pemerintah masih menyiapkan Peraturan Presiden yang akan menjadi dasar pengalihan tersebut.
Kesepakatan pemerintah dan DPR pada 6 November 2026 memasukkan petugas Satpol PP dalam penataan PPPK lintas profesi. Pengangkatan menjadi penuh waktu direncanakan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap. Bagi petugas di daerah, jadwal pengangkatan, instansi yang mengurus kepegawaian, dan lokasi penugasan masih memerlukan kepastian.
PPPK Satpol PP 2027 Direncanakan Beralih ke Kemendagri
Dalam penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang merujuk materi Kementerian PANRB, Kemendagri disebut sebagai instansi tujuan bagi PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas Satpol PP. Pemkab juga menyebut Peraturan Presiden sebagai dasar hukum yang sedang disiapkan.
Kebijakan itu menyangkut dua keputusan kepegawaian. Pengangkatan penuh waktu menentukan status kerja pegawai, sedangkan pengalihan ke pusat menentukan instansi yang mengelola administrasinya. Dokumen pelaksanaan masih perlu menjelaskan urutan kedua proses tersebut dan apakah keduanya berlaku pada tanggal yang sama bagi setiap pegawai.
Pemerintah menetapkan tahapan dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran instansi. Pemkab Lombok Timur juga menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas selama proses penataan. Tanggal 1 Januari 2027 menjadi acuan awal pelaksanaan bertahap. Waktu pengalihan setiap pegawai masih menunggu keputusan resmi.
Hingga 14 November 2026, penelusuran di kanal resmi belum menemukan Perpres yang mengatur pengalihan tersebut, jadwal per daerah, atau daftar pegawai yang masuk tahap pertama.
PPPK Satpol PP 2027 dan Kepastian Tempat Tugas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah. Pasal 3 mengatur bahwa Satpol PP kabupaten atau kota bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Untuk tingkat provinsi, tanggung jawab itu berada pada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
Karena itu, rencana pengalihan administrasi ke Kemendagri memunculkan pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab di lapangan. Siapa yang akan menetapkan unit kerja, menerbitkan surat tugas, dan mengevaluasi kinerja pegawai setelah pengalihan? Publikasi pemerintah yang ditelusuri belum merinci mekanismenya.
Seorang petugas yang saat ini bertugas di kabupaten atau kota dapat memeriksa dua dokumen saat aturan pelaksanaan terbit. Keputusan kepegawaian akan menunjukkan instansi yang mengelola statusnya dan tanggal mulai berlaku. Ketentuan penempatan atau surat tugas akan menunjukkan unit kerja dan lokasi penugasannya.
Kejelasan itu juga penting bagi pemerintah daerah. Satpol PP menjalankan penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Selama masa transisi, daerah perlu mengetahui siapa yang mengatur penugasan harian agar layanan tetap berjalan. Bagi pegawai, kepastian apakah ia tetap bertugas di wilayah asal atau mendapat penempatan lain bergantung pada keputusan penempatan resmi.
(ALP)