lintaspriangan.com, NASIONAL. Guru ASN pusat menjadi salah satu arah kebijakan penataan kepegawaian pendidikan mulai 2027. Pemerintah menyiapkan pengalihan guru dari instansi daerah ke pemerintah pusat. Namun, apakah perubahan tersebut berarti seluruh guru harus pindah sekolah? Tidak otomatis demikian.
Pengalihan status kepegawaian dan pemindahan tempat mengajar merupakan dua proses berbeda. Pemerintah memang ingin memperkuat pemerataan tenaga pendidik secara nasional. Akan tetapi, penempatan guru tetap memerlukan pemetaan kebutuhan dan keputusan administrasi tersendiri.
Guru ASN Pusat Mulai Ditata Bertahap pada 2027
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menjelaskan rencana pengalihan guru menjadi pegawai pemerintah pusat.
Dalam siaran pers resmi tertanggal 8 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pengalihan mencakup guru PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Perubahan status tersebut dilakukan tanpa seleksi ulang melalui mekanisme penataan kepegawaian.
Sementara itu, Kemendikdasmen mencatat 935.316 guru PPPK yang proses penataannya menuju pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung bertahap sepanjang 2027–2029.
Angka tersebut merupakan kelompok yang dijelaskan dalam kebijakan penataan PPPK guru, bukan jumlah keseluruhan guru ASN dari berbagai status kepegawaian.
Rencana pengalihan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antarkementerian.
Guru pada satuan pendidikan dalam pembinaan Kemendikdasmen diarahkan mengikuti pengaturan kementerian tersebut. Sementara itu, guru di lingkungan Kementerian Agama ditata berdasarkan kewenangan kementerian terkait.
Dengan demikian, pengalihan tidak dapat disederhanakan menjadi pemindahan seluruh guru daerah ke satu kementerian.
Pemerintah masih perlu menyelesaikan ketentuan pelaksanaan, termasuk administrasi kepegawaian, pembagian kewenangan, dan mekanisme penempatan.
Guru ASN Pusat Tidak Otomatis Pindah Sekolah
Pertanyaan terpenting bagi guru adalah apakah perubahan instansi pembina akan mengharuskan mereka meninggalkan sekolah tempat mengajar.
Hingga 13 November 2026, belum ditemukan ketentuan resmi yang menyatakan seluruh guru terdampak wajib berpindah sekolah setelah dialihkan menjadi pegawai pusat.
Perubahan instansi kepegawaian tidak dengan sendirinya mengubah lokasi penugasan.
Namun, pemerintah tetap memiliki agenda pemerataan guru. Penempatan dan redistribusi akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, serta mata pelajaran.
Kemendikdasmen sebelumnya juga telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Peraturan tersebut mengatur redistribusi untuk lingkup tertentu. Karena itu, aturan ini tidak boleh langsung dianggap sebagai dasar pemindahan seluruh guru akibat perubahan status menjadi pegawai pusat.
Dalam penataan nasional, sebuah sekolah mungkin memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu. Sebaliknya, sekolah lain dapat mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Ketimpangan inilah yang hendak ditangani melalui pemetaan kebutuhan guru nasional.
Meski demikian, redistribusi tetap membutuhkan dasar penugasan yang sah. Guru tidak otomatis harus pindah hanya karena administrasi kepegawaiannya berubah.
Bagi guru ASN daerah, hal yang perlu diperhatikan ialah perkembangan regulasi pengalihan, kesesuaian data kepegawaian, serta keputusan penempatan dari instansi berwenang.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, terutama di sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Dengan demikian, rencana pengalihan guru menjadi ASN pusat belum dapat ditafsirkan sebagai kewajiban mutasi massal. Kepastian tempat mengajar setiap guru tetap menunggu ketentuan dan keputusan penempatan resmi.
(ALP)