Tasikmalaya Raih TPID Terbaik 2025, Strategi Inflasi Daerah Jadi Sorotan

Tasikmalaya ditetapkan sebagai TPID Kota Berkinerja Terbaik 2025 Jawa–Bali berkat pengendalian inflasi berbasis kolaborasi.

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi ditetapkan sebagai TPID Kota Berkinerja Terbaik 2025 untuk kawasan Jawa–Bali dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat di Jakarta. Penilaian ini menempatkan TPID Tasikmalaya sebagai model kebijakan daerah yang stabil, berorientasi harga kebutuhan pokok, dan efektif dalam menjaga rantai pasok.

Stabilitas Harga Sebagai Parameter Utama

Penghargaan TPID 2025 diumumkan dalam forum ekonomi nasional PTBI bertema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Forum ini dihadiri Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran Menteri Kabinet yang membahas risiko ekonomi nasional, tekanan harga pangan, dan manajemen pasokan bahan bakar serta energi.

Tasikmalaya muncul sebagai kota dengan performa paling konsisten di Jawa–Bali. Bank Indonesia menyebut capaian tersebut berasal dari integrasi kebijakan lintas sektor, pengawasan stok komoditas utama, dan ketepatan intervensi pasar rakyat. Kinerja ini bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan harga pangan dapat diakses warga kelas pekerja yang paling rentan terhadap gejolak pasar.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif. Ia menegaskan kebijakan pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga disiplin di lapangan, keterlibatan kelompok tani, dan penyedia logistik negara seperti Bulog. “Stabilitas harga bukan slogan, tetapi proses harian,” ujarnya.

Sinergi TPID Tasikmalaya Berbasis Lapangan

TPID Tasikmalaya mengimplementasikan strategi yang dipandu tujuh prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini dimulai dari verifikasi rantai pasok, pemetaan harga komoditas strategis, hingga mekanisme operasi pasar yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah melakukan intervensi moderat: menjaga stok komoditas pangan utama, melibatkan kelompok tani, unit usaha mikro, dan pelaku pasar ritel. Bulog dimobilisasi sebagai buffer stock, sementara Pertamina menjaga suplai BBM untuk sektor transportasi dan logistik pangan. Data harga dari BPS digunakan sebagai instrumen dasar evaluasi mingguan.

Baca juga: Penemuan Bayi di Salopa Gegerkan Warga: Dibungkus Kresek

Skema ini berbeda dari model reaktif yang lazim digunakan di sejumlah daerah ketika harga pangan melonjak. Tasikmalaya tidak menunggu kenaikan harga sebagai sinyal, tetapi bekerja dengan indikator cadangan, distribusi, dan kebutuhan pasar di tingkat kecamatan. Pendekatan ini menekan inflasi musiman seperti periode panen, perayaan keagamaan, dan perubahan cuaca.

Pengakuan Nasional dan Posisi Daerah

Tasikmalaya berposisi sebagai wakil terbaik kawasan Jawa–Bali, sejajar dengan Palembang, Banjarmasin, Palu, dan Mataram yang meraih penghargaan untuk kawasan lainnya. Penempatan ini mempertegas kemampuan kota industri dan perdagangan tersebut menjaga daya beli warga sekaligus meminimalkan kejutan inflasi.

Momentum ini memberi legitimasi bagi kebijakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Di tingkat pasar rakyat, pedagang tidak hanya mengandalkan harga yang “stabil” tetapi rantai distribusi yang jelas. Ketika pasokan cabai atau beras menurun, TPID bergerak cepat menutup celah distribusi. Ketika stok unggulan menumpuk, pemerintah kota mempercepat penyerapan melalui operasi pasar.

Konsistensi ini berkaitan erat dengan visi pembangunan daerah—Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Tanpa stabilitas harga, visi tersebut akan bersifat deklaratif belaka. Keberhasilan TPID menjadi bukti skala operasional dapat diturunkan ke tingkat rumah tangga.

Analisis Dampak Kebijakan

Capaian TPID menunjukkan stabilitas harga bukan sekadar angka indeks inflasi, melainkan kondisi sosial. Ketika bahan pokok naik, pedagang kecil mengurangi stok, rumah tangga menunda konsumsi, dan pasar kehilangan fungsi. Kebijakan Pemkot Tasikmalaya menjaga ketahanan ekonomi dengan mencegah siklus tersebut.

Dalam konteks Jawa–Bali, tekanan harga pangan biasanya dipicu keterbatasan distribusi dan fluktuasi produksi. Model Tasikmalaya dapat direplikasi melalui:

1. Pemeriksaan stok berbasis data, bukan laporan intervener sesaat.
2. Jaringan distribusi lokal yang terhubung langsung ke konsumsi.
3. Intervensi skala mikro sebelum menjadi problem makro.

Tasikmalaya membuktikan stabilitas ekonomi dapat dicapai lewat data, koordinasi, dan kerja lapangan, bukan sekadar kebijakan administratif. (MD)