Isu Trio EGI Kian Mengemuka, Fraksi PKB Ingatkan Wali Kota
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Isu tentang “Trio EGI” semakin meluas dan menjadi perbincangan hangat di Kota Tasikmalaya. Awalnya, kabar mengenai tiga sosok yang disebut-sebut dekat dengan Wali Kota Tasikmalaya itu hanya muncul dalam obrolan ringan di warung kopi dan unggahan di media sosial. Namun kini, topik tersebut melebar ke berbagai platform, termasuk WhatsApp, bahkan muncul di status sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Sejumlah warga menilai, fenomena ini menandakan bahwa isu tentang Trio EGI telah bergeser dari sekadar desas-desus menjadi opini publik yang serius. Di berbagai ruang digital, muncul berbagai tanggapan, sindiran, hingga candaan yang menyebut nama Trio EGI, seolah tiga sosok ini memiliki pengaruh besar di balik kebijakan-kebijakan pemerintahan kota.
Bahkan, beberapa postingan di media sosial mengaitkan Trio EGI dengan urusan proyek hingga rotasi jabatan. Meski belum ada bukti konkret atau pernyataan resmi, isu ini tetap bergulir kencang dan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Fraksi PKB Ingatkan Wali Kota
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, meminta agar Wali Kota tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai kepala daerah. Ia mengingatkan, seorang wali kota harus bekerja berdasarkan regulasi, bukan tekanan apalagi sekadar bisikan dari pihak mana pun yang tidak memiliki kedudukan resmi.
“Saya sendiri tidak tahu persis siapa Trio EGI itu dan seperti apa tindak-tanduknya,” ujar Asep melalui sambungan telepon kepada Lintas Priangan, Jumat (7/11).
“Tapi isu ini sudah cukup lama terdengar, bahkan sebelum ramai di media sosial,” tukas Asep.
Menurut anggota DPRD yang juda menjabat sebagai Sekretaris Komisi I ini, Wali Kota Tasikmalaya memiliki perangkat birokrasi yang lengkap dan struktur kerja yang jelas. Karena itu, ia menilai tidak perlu ada tim bayangan yang berperan di luar mekanisme resmi pemerintahan.
“Setiap keputusan kepala daerah harus melalui prosedur yang diatur undang-undang. Jangan sampai ada intervensi dari pihak yang tidak memiliki legitimasi,” katanya.
“Kalau ada ekosistem tidak profesional yang ikut mempengaruhi kebijakan, tentu ini bisa menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.”
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan pembelaan atau bantahan keras, melainkan langkah nyata untuk menunjukkan profesionalitas dan transparansi.
“Yang paling penting, Wali Kota fokus bekerja. Kalau kinerja baik dan komunikasi pemerintahan terbuka, isu seperti ini tidak akan punya ruang besar,” ucapnya.
Meski Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memberikan tanggapan resmi terkait isu Trio EGI, masyarakat berharap ada klarifikasi terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Di tengah derasnya arus informasi dan percakapan publik, transparansi dinilai menjadi kunci agar rumor tidak berkembang liar dan menimbulkan keresahan. (GPS)
