Upaya Wujudkan Masyarakat Sadar HAM, Agun Gunandjar Sosialisasikan P5HAM

lintaspriangan.com. CIAMIS. Upaya mewujudkan masyarakat yang sadar Hak Asasi Manusia (HAM) terus digencarkan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Program Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Penghormatan HAM (P5HAM) yang digelar di Aula Hotel Tyara Plaza, Kabupaten Ciamis, Senin (06/10/2025).
Program P5HAM menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya penghormatan HAM di semua lapisan sosial. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi XIII DPR RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia.”
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan ini: Dr. (H.C.) H. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip., M.Si. (Anggota Komisi XIII DPR RI), Prita Annistya Rukmi (Kabag TU dan Umum Kanwil Kemenkumham Jawa Barat), serta Dian Soleh Wardiana Putra (perwakilan media).
Turut hadir Sekretaris Kesbangpol Ciamis Arief Cahya Maulana, Anggota DPRD Ciamis Mohammad Ijudin, perwakilan organisasi media seperti PWI, IJTI, IWO, IPJI, serta unsur Ormas dan OKP.
P5HAM Sebagai Pilar Kesadaran HAM
Dalam paparannya, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa P5HAM merupakan instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan HAM.
“HAM bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Melalui implementasi P5HAM, kita ingin nilai-nilai HAM benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat,” ujarnya.
Agun menekankan, peran media sangat strategis dalam membangun kesadaran HAM di era digital.
“Peradaban hari ini banyak ditentukan oleh jurnalistik dan media sosial. Karena itu, saya melibatkan insan pers agar pesan tentang HAM bisa tersampaikan secara luas dan sehat,” jelasnya.
Menurut Agun, prinsip-prinsip HAM sejatinya telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
“Pembukaan UUD 1945 sudah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya, nilai HAM telah ada sejak Indonesia merdeka, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948,” tegasnya.
Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Sementara itu, Prita Annistya Rukmi dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pemahaman sekaligus implementasi HAM di tingkat daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pemajuan HAM,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenkumham terus mendorong program kabupaten/kota peduli HAM serta meningkatkan kapasitas aparatur agar lebih responsif terhadap isu kemanusiaan di lapangan.
“Pemajuan HAM tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Media sebagai Penggerak Kesadaran HAM
Dalam sesi berikutnya, Dian Soleh Wardiana Putra memaparkan materi bertema “HAM dalam Perspektif Media Massa dan Digital.” Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis dalam pemberitaan.
“Media adalah kanal utama ekspresi dan kritik, tapi kebebasan ini harus diimbangi tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain seperti fitnah atau ujaran kebencian,” jelasnya.
Menurutnya, di era digital, peran media semakin vital namun kompleks. Arus informasi cepat dapat memperkuat kesadaran HAM, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran bila tidak diimbangi etika jurnalistik.
Teknologi memungkinkan siapa pun menjadi wartawan. Karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral menjadi hal mutlak,” ujarnya.
BACA JUGA: ASN Kinerja Buruk di Jabar
Dukungan Pemerintah Daerah
Sekretaris Kesbangpol Ciamis, Arief Cahya Maulana, mengapresiasi kegiatan yang digagas Komisi XIII DPR RI dan Kemenkumham ini.
“Pemahaman tentang hak dan kewajiban perlu ditanamkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun sosial,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Ciamis, Mohammad Ijudin. Ia menilai kegiatan ini membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesadaran HAM.
“Banyak masyarakat bahkan tokoh yang belum memahami hak-haknya sendiri. Kehadiran jurnalis di sini sangat strategis karena media menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Membangun Bangsa Berkeadaban
Di akhir kegiatan, Agun Gunandjar menegaskan bahwa pembangunan bangsa yang berkeadaban dimulai dari kesadaran individu untuk menghormati hak orang lain.
“Membangun masyarakat sadar HAM berarti membangun bangsa yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Itu dimulai dari diri kita sendiri,” pungkasnya. (NID).



