lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya yang pemerintah jalankan untuk memperbaiki gizi anak sekolah kini berubah menjadi polemik. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Kamis (25/9/2025), sambil menuntut evaluasi menyeluruh.
Mereka membawa spanduk dan menyuarakan kritik keras. PMII menilai MBG di Tasikmalaya bermasalah sejak awal: menu tidak layak, pengelolaan dapur tidak transparan, hingga lemahnya pengawasan lapangan.
Menu dan Kualitas Jadi Sorotan
Koordinator aksi menegaskan bahwa makanan yang masuk ke program MBG di Tasikmalaya sering tidak memenuhi standar gizi. Ia menyebut beberapa menu terlalu sederhana dan porsi tidak seimbang.
“Kalau pemerintah serius ingin meningkatkan gizi, gunakan tenaga ahli dan lakukan kontrol ketat. Jangan biarkan anak sekolah makan seadanya,” ujarnya di tengah orasi.
Mahasiswa juga mengingatkan kasus keracunan massal di daerah lain. Mereka khawatir hal serupa menimpa Tasikmalaya bila pengawasan tetap longgar.
Dapur MBG Dinilai Bermasalah
PMII menyoroti pengelolaan dapur MBG di Tasikmalaya. Mereka menduga sistem dapur hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kalau pejabat atau ASN ikut menguasai dapur, itu jelas konflik kepentingan. DPRD harus berani membuka datanya,” teriak salah satu mahasiswa.
Mereka menekankan bahwa masalah MBG bukan hanya soal teknis memasak. Program ini juga menyangkut penggunaan anggaran publik yang wajib transparan.
Warga Usulkan Bantuan Tunai
Sejumlah warga menilai program MBG di Tasikmalaya lebih baik pemerintah ubah menjadi bantuan uang tunai. Orang tua bisa langsung membeli makanan sehat sesuai kebutuhan anak.
“Kalau uang yang turun ke kami, lebih aman. Kami bisa memilih makanan bergizi sendiri,” kata seorang tokoh masyarakat.
Usulan ini mendapat dukungan sebagian orang tua murid yang merasa cemas dengan mutu makanan dari dapur MBG.
DPRD Didesak Bergerak
Mahasiswa menekan DPRD Kota Tasikmalaya agar tidak tinggal diam. Mereka meminta dewan memanggil pemerintah kota dan pelaksana program untuk menjelaskan pengelolaan MBG di Tasikmalaya.
“Kami mendukung program gizi, tapi jalankan dengan benar. Kalau salah urus, DPRD wajib turun tangan,” ujar perwakilan PMII.
Pemerintah Harus Tanggap
Pengamat sosial menilai pemerintah wajib mendengar suara mahasiswa dan masyarakat. Menurut mereka, MBG di Tasikmalaya hanya bisa berhasil jika pemerintah membuka pengelolaan secara transparan, mengawasi dapur, dan melibatkan ahli gizi.
Jika pemerintah cepat merespons kritik, program ini bisa membawa manfaat besar. Tetapi bila pemerintah abai, MBG di Tasikmalaya justru berisiko melahirkan masalah baru bagi kesehatan anak sekolah. (GPS)