lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Hak angket DPRD kembali jadi sorotan media. Kali ini, pernyataan Dede Koswara sebagai Koordinator Relawan Asep Endang Official menanggapi tudingan miring yang sebelumnya dilontarkan oleh H. Adam Mulyana dari Relawan Viman Bersatu, atas pernyataan Asep Endang Syam, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PKB yang membahas perihal hak angket.
Respons Tegas atas Tuduhan “Kegenitan”
Pernyataan H. Adam Mulyana yang menyebut hak angket yang diwacanakan Asep Endang sebagai “kegenitan politik” mendapat reaksi balik. Dede Koswara menegaskan bahwa hak angket DPRD adalah wewenang sah yang diatur undang-undang, bukan untuk dipolitisasi secara personal.
“Hak angket atau hak interpelasi itu hak anggota dewan. Digunakan atau tidak, itu murni keputusan mereka. Jangan seolah-olah hal tersebut seperti sesuatu yang haram atau sebuah kesalahan,” tegas Dede.
Menurutnya, Asep Endang menjalankan fungsi pengawasan sesuai tupoksi sebagai anggota DPRD. Apa yang disuarakan politisi PKB itu, lanjut Dede, muncul dari kegelisahan masyarakat terhadap tersumbatnya komunikasi dengan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.
“Faktanya, banyak warga kecewa karena merasa aspirasi mereka tidak sampai. Berapa kali masyarakat dan mahasiswa sampai turun aksi? Itu fakta. Bukan kegenitan. Kalau Asep Endang bersuara, itu karena ia peka terhadap kegelisahan rakyat,” ujar Dede.
Ia pun mengkritik keras komentar dari pihak yang tidak memiliki kapasitas legislasi namun turut campur. “Saya juga menelusuri informasi, siapa yang kemarin mengomentari hak anggota DPRD. Ternyata ada indikasi dia bagian dari perusahaan keluarga wali kota. Coba, etis atau tidak? Jelas sangat tidak etis dan pasti subjektif. Materi hak angket itu harusnya jadi materi para anggota legislatif, bukan jadi bahan kajian relawan,” katanya.
Lebih jauh, Dede mencium aroma konflik kepentingan yang bisa mengganggu proses pemerintahan yang ideal. “Ketika yang bukan kapasitasnya ikut nimbrung, saya malah berfikir, jangan-jangan ini cawe-cawe perusahaan keluarga terhadap mekanisme pemerintahan? Ini patut diwaspadai,” ungkapnya.
Dede juga menyesalkan kemunculan pernyataan H. Adam yang dinilainya tidak memberikan solusi, tetapi justru memperkeruh suasana. Ia meminta publik fokus pada isu substansi, bukan menyerang personalitas Asep Endang.
“Yang dibutuhkan kota ini adalah dialog terbuka dan pengawasan sehat, bukan saling tuding,” pungkasnya. (Lintas Priangan/AA)