lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Efisiensi Anggaran Kota Tasikmalaya diakui menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan tahun 2026. Meski demikian, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd. Diky Candranegara menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Diky saat menanggapi kondisi anggaran pemerintah yang mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, situasi tersebut bukan hanya dirasakan Pemerintah Kota Tasikmalaya, tetapi juga terjadi di berbagai daerah hingga pemerintah pusat.
“Anggaran yang berubah-ubah kemarin memang menjadi tantangan. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani,” ujar Diky, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah program pembangunan mengalami penyesuaian. Selain itu, keterlambatan transfer anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah.
Meski demikian, Diky menegaskan roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan.
Efisiensi Anggaran Kota Tasikmalaya Berdampak pada Program Kelurahan
Menurut Diky, salah satu dampak yang dirasakan adalah tertundanya sejumlah program di tingkat kelurahan, termasuk beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum dapat direalisasikan sesuai rencana.
Namun ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah, khususnya para lurah, agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Lurah adalah garis depan. Warga tidak bertanya APBD turun atau tidak. Warga hanya ingin surat selesai, data beres, dan pelayanan tetap berjalan,” katanya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kelurahan tetap menjaga kekompakan serta tidak menjadikan kondisi anggaran sebagai alasan menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Kami paham ini berat. Tapi pemerintahan tidak boleh lumpuh hanya karena uang. Efisiensi dijalankan, tetapi pelayanan dasar kepada masyarakat adalah harga mati,” tegasnya.
Menurut Diky, pelayanan administrasi, pelayanan sosial, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pemkot Tasikmalaya Terus Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
Diky mengatakan Pemerintah Kota Tasikmalaya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar proses penyaluran anggaran dapat kembali berjalan normal.
Sambil menunggu kondisi fiskal membaik, pemerintah daerah akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Ini ujian. Kalau saat kondisi mudah kita bisa bekerja, maka saat kondisi sulit kita juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan karena mereka telah berkontribusi melalui pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Argasari, Mulyono, mengakui kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program di tingkat kelurahan belum dapat dilaksanakan pada tahun ini.
“Kita tahu pada tahun ini belum ada kegiatan yang kami laksanakan di setiap kelurahan. Ini masih suasana efisiensi,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah berharap sinergi antara seluruh perangkat daerah mampu menjaga kualitas pelayanan publik sambil menunggu kondisi keuangan daerah kembali stabil sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap. (KRS/HS)