lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. UPTD PPA Pangandaran mulai beroperasi ketika jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah melampaui catatan sepanjang tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencatat 40 laporan, sedangkan sepanjang 2025 terdapat 28 laporan. Kondisi ini menempatkan kesiapan pelayanan korban sebagai persoalan yang lebih penting daripada sekadar peresmian lembaga.
Peluncuran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Selasa, 10 November 2026, membuka babak baru pelayanan perlindungan di Pangandaran. Namun, keberhasilan lembaga tersebut perlu diukur dari kemampuan menangani pengaduan, memberikan pendampingan, dan memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan.
UPTD PPA Pangandaran dan Makna 40 Laporan Kekerasan
Berdasarkan data pemerintah daerah yang disampaikan saat peluncuran UPTD PPA, sebanyak 40 laporan kekerasan tercatat selama Januari hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 22 laporan kekerasan terhadap anak dan 18 laporan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual dilaporkan menjadi persoalan yang menonjol dalam kelompok kasus terhadap anak.
Sebagai pembanding, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran sebelumnya mencatat 28 kasus sepanjang 2025.
Dengan demikian, jumlah laporan pada sepuluh bulan pertama 2026 sudah melampaui catatan satu tahun penuh sebelumnya.
Meski begitu, angka tersebut memerlukan pembacaan yang cermat.
Pertama, periode pembanding tidak sama. Data 2025 mencakup dua belas bulan, sedangkan data 2026 baru sampai Oktober.
Kedua, peningkatan laporan tidak otomatis membuktikan peningkatan jumlah kejadian kekerasan yang sebenarnya.
Perubahan akses pengaduan, keberanian korban melapor, kesadaran masyarakat, dan kualitas pencatatan dapat memengaruhi angka yang masuk ke sistem.
Karena itu, terdapat perbedaan antara jumlah laporan yang diterima lembaga pelayanan dengan seluruh kejadian kekerasan yang berlangsung di masyarakat.
Persoalan lainnya adalah konsistensi pengelompokan data.
Dalam catatan 2025, laporan kekerasan dikelompokkan menjadi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara itu, publikasi data 2026 menggunakan dua kelompok utama, yakni kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Perbedaan tersebut perlu diperjelas sebelum dilakukan perbandingan lebih jauh berdasarkan jenis kekerasan.
Bagi pemerintah daerah, statistik pengaduan seharusnya menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan tenaga pendamping, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan pelayanan kesehatan.
Semakin terbuka akses pelaporan, semakin penting pula memastikan lembaga pelayanan memiliki kemampuan menindaklanjuti setiap pengaduan secara layak.
UPTD PPA Pangandaran dan Ukuran Keberhasilan Perlindungan Korban
Pembentukan UPTD PPA memiliki landasan hukum yang jelas.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bagian dari sistem pelayanan terpadu.
Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dalam aturan itu, UPTD PPA tidak hanya berfungsi menerima laporan.
Tugasnya mencakup pemberian informasi mengenai hak korban, fasilitasi layanan kesehatan, dukungan psikologis, layanan hukum, bantuan sosial, hingga koordinasi pemenuhan hak korban selama proses peradilan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa UPTD PPA merupakan ujung tombak pelayanan perlindungan di tingkat daerah.
Dengan kewenangan tersebut, keberadaan kantor dan petugas administrasi belum cukup untuk menggambarkan kesiapan operasional.
Ada beberapa unsur pelayanan yang perlu dipastikan berjalan.
Pertama, akses pengaduan harus mudah dijangkau masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Kedua, penanganan membutuhkan petugas yang memahami kebutuhan korban, mampu menjaga kerahasiaan, dan tidak menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.
Ketiga, korban harus memperoleh rujukan yang efektif ketika membutuhkan pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, atau perlindungan sementara.
Keempat, pemerintah perlu memiliki mekanisme pemantauan agar setiap laporan tidak berhenti pada pencatatan administratif.
Persoalan pembiayaan juga tidak dapat diabaikan.
Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Cakupannya meliputi penanganan korban, pencegahan kekerasan, serta penguatan data dan kapasitas kelembagaan.
Namun, besaran dana yang tersedia bagi Kabupaten Pangandaran dan realisasi penggunaannya masih memerlukan pemeriksaan dokumen anggaran daerah.
Hal serupa berlaku untuk jumlah tenaga profesional, kesiapan sarana pelayanan, dan mekanisme koordinasi lintas instansi.
Belum tersedianya informasi tersebut dalam penelusuran sumber terbuka tidak dapat langsung diartikan bahwa fasilitas atau tenaga pelayanan belum disiapkan.
Informasi itu justru menjadi kebutuhan penting untuk mengevaluasi kesiapan lembaga baru.
Masyarakat juga memiliki alternatif saluran pengaduan nasional melalui layanan SAPA 129 Kementerian PPPA.
Laporan dapat disampaikan melalui telepon 129, WhatsApp 08111-129-129, atau formulir pengaduan daring.
Bagi Pangandaran, kehadiran UPTD PPA semestinya memperkuat hubungan antara saluran pengaduan, pendampingan langsung, dan pelayanan lanjutan bagi korban.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perlindungan perempuan dan anak bukanlah banyaknya laporan yang tercatat ataupun keberhasilan meresmikan sebuah kantor.
Ukuran yang lebih bermakna adalah seberapa baik setiap pengaduan ditangani, seberapa mudah korban memperoleh perlindungan, serta seberapa jauh layanan membantu mereka mendapatkan kembali rasa aman.
(ALP)