lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR. Pemulihan keuangan negara Kejari Banjar senilai Rp454.293.600 dari pengadaan jasa pengamanan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy menyisakan persoalan penting. Di balik pengembalian uang tersebut, terdapat pertanyaan mengenai pemenuhan hak tenaga keamanan, pengawasan kontrak pemerintah, dan kelanjutan pertanggungjawaban hukum pihak terkait.
Penyerahan uang oleh penyedia jasa pada 9 November 2026 merupakan perkembangan konkret dalam penanganan persoalan kontrak pengadaan periode 2024–2026. Namun, uang yang berhasil dikembalikan belum dengan sendirinya menjawab apakah seluruh kewajiban perusahaan kepada pekerja telah diselesaikan.
Pemulihan Keuangan Negara Kejari Banjar dan Hak Tenaga Keamanan
Berdasarkan publikasi resmi Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 10 November 2026, Kejari Kota Banjar menerima pengembalian Rp454.293.600 terkait kontrak pengadaan jasa tenaga satuan pengamanan BBWS Citanduy.
Penyerahan dilakukan di Kantor Kejari Banjar dan diterima Kepala Kejari Erianto N. bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus. Perwakilan BBWS Citanduy, Dwi Purnomo, turut menyaksikan penyerahan tersebut.
Keterangan Kejari yang dipublikasikan pada 9 November mengungkap persoalan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak oleh PT AGP.
Sejumlah komponen pembiayaan yang berkaitan dengan tenaga keamanan, termasuk jaminan sosial BPJS, dilaporkan tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, meskipun dana kontrak telah dicairkan oleh BBWS Citanduy.
Persoalan ini menimbulkan dua kepentingan yang harus dibedakan.
Pertama, kepentingan negara untuk memastikan pembayaran kontrak sesuai dengan pekerjaan dan kewajiban yang benar-benar dilaksanakan.
Kedua, kepentingan pekerja untuk memperoleh hak ketenagakerjaan, termasuk perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan.
Dari sisi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur hubungan kerja dan perlindungan pekerja pada perusahaan alih daya.
Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.
Regulasi terbaru itu secara khusus memasukkan layanan pengamanan sebagai salah satu bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Pengaturannya juga mencakup perlindungan upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.
Meski demikian, ketentuan yang terbit pada April 2026 tidak dapat otomatis diberlakukan surut terhadap seluruh pelaksanaan kontrak sejak 2024. Penilaian hukum tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku pada setiap periode.
Dalam perkara BBWS Citanduy, informasi mengenai jumlah pekerja terdampak, rincian kewajiban yang belum dipenuhi, serta status penyelesaian hak mereka belum ditemukan secara lengkap dalam sumber resmi yang tersedia.
Karena itu, pengembalian Rp454,29 juta perlu diikuti kejelasan mengenai kewajiban perusahaan kepada tenaga keamanan.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat baru mengetahui nilai uang yang dikembalikan, tetapi belum memperoleh gambaran utuh mengenai pemulihan hak pihak yang terdampak.
Pemulihan Keuangan Negara Kejari Banjar, Antara Pembayaran dan Komitmen
Persoalan lain terletak pada cara membaca keseluruhan nilai pemulihan uang negara dan daerah.
Selain pengembalian Rp454.293.600 dari pengadaan jasa pengamanan BBWS Citanduy, Kejari Banjar dilaporkan menerima sekitar Rp24 juta dari pekerjaan pengamanan pada instansi pemerintah lainnya.
Dengan demikian, nilai kedua pengembalian tersebut diperkirakan mencapai Rp478,29 juta.
Sementara itu, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Banjar juga membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar menangani sejumlah kekurangan pembayaran pajak.
Salah satunya adalah kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sebuah restoran senilai Rp35.760.758.
Namun, pembayaran kewajiban tersebut dilaporkan masih berlangsung hingga akhir Desember 2026.
Selain itu, terdapat kekurangan pembayaran pajak reklame oleh PT KAMI senilai Rp186.638.750 yang menjadi tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pihak perusahaan dilaporkan menyatakan kesediaan menyelesaikan kewajiban melalui pembayaran bertahap dalam kurun lima bulan.
Dari sini muncul perbedaan penting antara uang yang telah diserahkan, kewajiban yang sedang dibayar, dan komitmen pembayaran pada masa mendatang.
Ketiganya tidak boleh langsung digabungkan sebagai realisasi penerimaan yang telah selesai.
Bahkan, uang yang diserahkan kepada kejaksaan melalui rekening penampungan masih perlu ditelusuri status penyelesaian administrasi dan penyalurannya kepada pihak yang berhak.
Ketelitian tersebut penting agar angka pemulihan tidak memberikan gambaran yang lebih besar daripada realisasi sebenarnya.
Persoalan pengembalian uang juga memiliki dimensi hukum tersendiri.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 atau Pasal 3 terpenuhi.
Ketentuan tersebut tidak berarti setiap ketidaksesuaian kontrak otomatis merupakan tindak pidana korupsi.
Penilaian pidana tetap memerlukan pembuktian unsur perbuatan dan proses hukum sesuai ketentuan.
Dalam penanganan kontrak BBWS Citanduy, status hukum masing-masing pihak juga belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi mengenai pengembalian uang.
Karena itu, kelanjutan penanganan perkara, hasil pemeriksaan kontrak, dan penyelesaian hak pekerja menjadi informasi yang sama pentingnya dengan pengumuman nilai pemulihan.
Bagi masyarakat, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang kembali.
Keberhasilan itu juga menyangkut kepastian bahwa hak pekerja dipenuhi, kewajiban pajak benar-benar dibayar, dan persoalan yang menyebabkan penyimpangan tidak kembali berulang.
Pengembalian uang merupakan langkah penting. Namun, pemulihan yang menyeluruh membutuhkan kepastian administrasi, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.
(ALP)