Perkuat Pengawasan Daerah, KPK Turun ke Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (04/12/2025) langsung menyedot perhatian para aparatur pemerintah daerah. Bukan karena operasi senyap atau penggeledahan, melainkan untuk sebuah agenda yang tak kalah penting: memperkuat pengawasan internal melalui Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan dihadiri ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah.
Langkah KPK turun ke Tasikmalaya ini menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan korupsi tak bisa lagi mengandalkan prosedur tertulis semata. Butuh pemahaman, pembiasaan, dan keberanian ASN dalam menjaga integritas, terutama di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang bersih dan cepat.
KPK Ingatkan Pentingnya Pelaporan Gratifikasi
Dalam sesi pemaparan, perwakilan KPK menegaskan bahwa gratifikasi bukan lagi isu yang hanya muncul di kota besar atau lembaga pusat. Pemerintah daerah justru berada di garis depan potensi konflik kepentingan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai bentuk pelayanan administratif.
Aparatur, kata mereka, harus berani melaporkan setiap bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Mulai dari bingkisan kecil saat hari raya, undangan makan, hingga bantuan bentuk lain yang kadang dianggap sepele. “Masalah korupsi itu jarang datang dalam ukuran besar. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang dilanggengkan,” ujar narasumber KPK dalam sesi diskusi, disambut anggukan peserta.
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang hadir sebagai mitra strategis menambahkan bahwa pengawasan internal bukan hanya soal memeriksa laporan dan administrasi, tetapi memastikan nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap praktik gratifikasi yang kerap dibungkus dengan bahasa “tanda terima kasih”.
Wabup Tekankan Budaya Kerja Bersih
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayyubi, yang hadir membuka kegiatan ini mengingatkan bahwa upaya pencegahan tak akan berjalan jika hanya menjadi agenda formalitas. Menurutnya, integritas adalah pondasi utama yang harus terus dijaga oleh setiap ASN, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengelolaan anggaran.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah aset terbesar kita. Kepercayaan itu akan hilang kalau aparatur bermain-main dengan gratifikasi atau konflik kepentingan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat pengawasan internal bersama KPK dan Inspektorat.
Para peserta sosialisasi juga mendapat ruang untuk bertanya langsung. Beberapa ASN mengaku selama ini masih ragu bagaimana cara membedakan gratifikasi yang wajib dilaporkan dan mana yang tidak. KPK menjawab dengan lugas, memberi contoh konkret, serta menunjukkan mekanisme pelaporan yang kini semakin mudah melalui kanal resmi.
Kegiatan yang berlangsung hampir setengah hari itu tidak hanya memberi pemahaman baru, tetapi juga mengingatkan kembali bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan aturan. Butuh komitmen bersama dan keberanian ASN menjaga batas profesional, terutama saat bersinggungan dengan pihak luar.
Kehadiran KPK di Tasikmalaya kali ini sekaligus menjadi peringatan lembut bahwa pengawasan daerah tak bisa longgar. Di tengah dinamika pembangunan dan pelayanan yang makin kompleks, integritas harus jadi pegangan utama. Dengan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah mampu memperkuat budaya kerja bersih, mendorong transparansi, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini menjadi dasar keberlangsungan pemerintahan.
Jika kegiatan semacam ini digelar secara konsisten, Tasikmalaya berpeluang menjadi contoh daerah yang serius membangun sistem pencegahan korupsi, bukan karena takut diawasi, tetapi karena sadar bahwa pelayanan publik yang bersih adalah keharusan. Dan untuk hari ini, satu hal jelas: KPK turun ke Tasikmalaya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan fondasi integritas tetap berdiri kokoh. (AS)




