Anggota DPRD Main Proyek MBG: Dari Dapur Siluman hingga Anak Keracunan
Sejumlah anggota DPRD diduga ikut bermain dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan dapur siluman, rekening bansos fiktif, hingga kasus anak keracunan mencuatkan skandal baru.
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Sejumlah anggota DPRD diduga ikut bermain dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran jumbo hingga Rp71 triliun. Program yang semula digadang-gadang sebagai terobosan gizi nasional ini justru dipenuhi kontroversi, mulai dari temuan dapur siluman hingga kasus anak keracunan MBG.
Nama anggota dewan terseret setelah publikasi Fajar.co.id menyebut mereka mengelola langsung dapur MBG di berbagai daerah. Preciosa Kanti, salah satu tokoh yang menyoroti masalah ini, menyebut proyek yang niat awalnya mulia justru berbalik menjadi bencana. “Niatnya untuk proyek, hasilnya anak keracunan,” ujarnya.
Dapur Fiktif dan Rekening Bodong
Kontroversi MBG semakin mencuat ketika Komisi IX DPR menemukan dapur fiktif dalam pelaksanaan program. Temuan ini menambah panjang daftar penyimpangan, setelah sebelumnya publik digegerkan dengan keberadaan ribuan rekening bansos fiktif yang dikaitkan dengan distribusi dana MBG.
Kombinasi rekening bodong dan dapur siluman ini mengindikasikan adanya pola rekayasa terstruktur untuk mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu, termasuk oknum legislatif di daerah.
Keracunan Anak Jadi Puncak Masalah
Masalah menjadi serius ketika laporan keracunan anak akibat makanan dari dapur MBG muncul di sejumlah wilayah. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan bukan hanya soal administrasi fiktif, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.
Alih-alih meningkatkan gizi generasi muda, program ini justru menimbulkan dampak kesehatan yang membahayakan.
Laporan ABS dan Sikap Menkeu Purbaya
Selain di level pelaksanaan, polemik MBG juga menyeret pejabat kementerian. Laporan yang disampaikan bawahan Menkeu Purbaya dituding hanya bersifat ABS (asal bapak senang), tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Hal ini diulas dalam Kompas Money.
Menkeu Purbaya sendiri akhirnya mulai angkat suara. Ia secara terbuka mengkritik program MBG senilai 71 triliun. Kritik ini menandai pergeseran sikap pemerintah pusat yang sebelumnya cenderung diam menghadapi berbagai temuan penyimpangan.
Kompleksitas Skandal MBG
Skandal MBG kini dipandang sebagai gambaran kompleksitas tata kelola anggaran di Indonesia. Dari proyek gizi, program ini berubah menjadi ladang proyek politik-ekonomi dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD.
Dengan temuan dapur siluman, rekening fiktif, laporan ABS, hingga dampak nyata berupa keracunan anak, publik menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
Apakah MBG akan tetap dipertahankan atau direvisi total, masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal jelas: skandal MBG telah menjadi salah satu isu politik terbesar tahun ini. (Lintas Priangan/AA)
