Aksi PMII di Banjar, Desak Pemkot dan DPRD Jauhi Korupsi
lintaspriangan.com, BERITA BANJAR. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat. Senin, (09/12/2024).
Aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan bertujuan mengingatkan pemerintah serta DPRD untuk menjaga integritas, mengedepankan transparansi, dan menjauhi praktik korupsi.
Koordinator aksi, Roufurohim, menyampaikan bahwa PMII membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pejabat pemerintah dan anggota DPRD harus menolak segala bentuk gratifikasi, suap, maupun intervensi yang dapat mengancam independensi mereka.
“Kami ingin seluruh pemangku kebijakan di Kota Banjar bekerja secara bersih dan profesional, tanpa ada pengaruh dari pihak mana pun,” tegasnya.
Selain menyoroti gratifikasi, mahasiswa juga meminta agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan. Dalam orasinya, Roufurohim menekankan pentingnya keterbukaan, terutama terkait proyek pembangunan infrastruktur. Ia menyebut bahwa selama ini pengelolaan anggaran proyek cenderung tertutup, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Kota Banjar untuk lebih terbuka, khususnya dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur maupun non-infrastruktur. Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran tersebut digunakan,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti pengelolaan anggaran DPRD, termasuk dana reses dan operasional dewan. Mereka menilai transparansi dalam hal ini sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Kota Banjar. Mereka meminta proses hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi.
Roufurohim menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan terjaga jika proses penanganan kasus dilakukan secara adil dan terbuka.
“Kami mendesak aparat hukum untuk menyelesaikan semua kasus korupsi yang belum terselesaikan. Masyarakat ingin melihat adanya keadilan,” ujarnya dengan nada tegas.
Salah satu isu yang disorot adalah dugaan penyelewengan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi di Sekretariat DPRD Banjar. Roufurohim mengungkapkan bahwa PMII sebelumnya telah berdialog dengan Kejaksaan terkait kasus tersebut. Meski begitu, ia menilai perkembangan penyelidikan masih lambat, sehingga pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. PMII akan terus memantau perkembangan dugaan penyelewengan ini sampai tuntas,” tegas Roufurohim.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD, mahasiswa melanjutkan aksinya ke kantor Wali Kota Banjar. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap isu-isu korupsi dan transparansi.
Aksi ini, menurut Roufurohim, merupakan langkah awal untuk menguji sejauh mana pemerintah dan DPRD Kota Banjar merespons kritik serta aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
“Kami ingin melihat apakah ada tindak lanjut nyata dari pihak terkait. Jika tidak, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar,” ujarnya.
PMII menilai bahwa korupsi di Kota Banjar tidak hanya merusak integritas pejabat, tetapi juga menghambat pembangunan daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dinilai sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan uang negara.
BACA JUGA: HMI Ciamis Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Ciamis
Menurut mahasiswa, aksi turun ke jalan dilakukan karena mereka tidak ingin Kota Banjar terus dibayangi oleh persoalan korupsi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami bergerak karena kami peduli dengan masa depan Kota Banjar. Korupsi harus dilawan, dan ini adalah langkah kami untuk menjaga daerah ini tetap bersih,” tutup Roufurohim.
Dengan semangat Hari Antikorupsi Sedunia, aksi ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas di semua level pemerintahan. Bagi mahasiswa, perjuangan melawan korupsi adalah tanggung jawab moral untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. (Johan/lintaspriangan.com)
