WALHI Warning: Potensi Bencana Jabar Lebih Parah dari Sumatera
lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Peringatan keras disampaikan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat. Organisasi ini menilai kondisi lingkungan di Jabar sudah memasuki fase yang tidak lagi bisa dianggap “sekadar rusak”. Dalam kacamata WALHI, situasinya kini berada di titik yang memungkinkan bencana banjir bandang dan longsor terjadi dalam skala besar, bahkan berpotensi lebih parah dibanding peristiwa yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir.
Direktur Eksekutif WALHI Jabar, Wahyudin Iwang, menyebut peringatan ini bukan didorong oleh asumsi atau retorika semata. Ia menegaskan, tanda-tanda kerusakan sudah berada di depan mata, lengkap dengan angka-angka yang jauh dari kategori aman. “Kondisi potensi bencana Jabar hari ini bukan lagi sekadar rawan. Ini sudah lampu merah,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua indikator utama yang membuat situasi potensi bencana Jabar sangat besar: maraknya tambang ilegal dan menurunnya tutupan hutan secara drastis. Data WALHI mencatat sedikitnya 176 titik tambang ilegal tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Belum lagi penurunan tutupan hutan yang mencapai 43 persen sepanjang 2023 hingga 2025. “Kalau sebuah provinsi kehilangan hampir setengah tutupan hutannya dalam dua tahun, itu bukan tanda bahaya biasa. Itu tanda alarm,” tambahnya.
Sementara itu, luas lahan kritis di Jabar disebut sudah menyentuh 900 ribu hektare. Angka ini membuat WALHI yakin bahwa ancaman bencana bukan hanya akan lebih sering terjadi, tapi juga lebih destruktif. Terutama pada musim penghujan, ketika daerah dengan kemiringan tinggi dan penyangga air yang hilang menjadi “bom waktu” yang siap meledak kapan saja.
Kerusakan Diakui Pemerintah, Pemulihan Mulai Disiapkan
Di sisi pemerintah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui bahwa kerusakan hutan di provinsi ini telah mencapai 80 persen. Angka yang jauh lebih tinggi dari data WALHI tersebut menunjukkan bahwa pemerintah—setidaknya dalam penilaiannya—tidak menutup mata terhadap kondisi lapangan.
Dedi juga menyebut bahwa pemulihan akan mulai dilakukan pada Desember 2025, dengan skema yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah akan membuka program padat karya lingkungan, di mana warga akan diberi upah Rp50 ribu per hari untuk menanam dan merawat pohon. Program ini disebut sebagai langkah awal untuk menggalakkan kembali tutupan vegetasi yang hilang dalam beberapa tahun terakhir.
Jenis tanaman yang akan ditanam pun tidak hanya terbatas pada pohon kayu yang tidak bisa ditebang. Pemerintah berencana menggabungkan pohon hutan dengan tanaman produktif seperti pete, jengkol, dan nangka. Kombinasi ini diharapkan membuat pemulihan lingkungan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan rehabilitasi. “Kalau warga ikut merasa punya manfaat langsung, perawatan pohon lebih mungkin bertahan,” kata Dedi.
Meskipun demikian, WALHI menilai langkah pemulihan ini sudah tertinggal jauh. Dengan lahan kritis mencapai ratusan ribu hektare, percepatan pemulihan seharusnya menjadi prioritas sejak beberapa tahun lalu. Dalam pandangan mereka, upaya yang baru muncul di ujung 2025 hanya akan efektif jika disertai tindakan kuat untuk menertibkan tambang ilegal.
Jabar di Simpang Jalan: Rehabilitasi atau Bencana Besar
Dengan berbagai temuan tersebut, WALHI menegaskan bahwa Jawa Barat saat ini berada di fase penentuan: mempercepat langkah pemulihan atau menghadapi bencana besar yang tidak lagi bisa ditahan. Desakan ini bukan tanpa dasar. Jika provinsi besar dengan populasi padat seperti Jabar mengalami bencana sebesar daerah-daerah di Sumatera, dampak sosial–ekonominya bisa jauh lebih dahsyat.
Peringatan ini juga menjadi dorongan agar masyarakat ikut memahami kondisi lingkungan sekitar. Banyak wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir kini mulai merasakan genangan setiap hujan deras. Sementara daerah yang dulu dikenal hijau, kini berubah menjadi kawasan tandus akibat aktivitas tambang liar dan alih fungsi lahan.
Di tengah kondisi tersebut, baik WALHI maupun pemerintah sepakat pada satu hal: pemulihan harus dilakukan, dan waktunya bukan nanti—tapi sekarang. Selisihnya hanya pada seberapa cepat dan tegas langkah penanganannya.
Dengan situasi yang sedang berjalan seperti saat ini, pertanyaan yang tersisa tinggal satu: apakah Jawa Barat bergerak cukup cepat untuk memulihkan diri, atau justru sedang menuju bencana yang selama ini hanya dianggap peringatan?
Jika memperhatikan data dan peringatan WALHI, jawabannya mungkin sudah terlihat. Tinggal menunggu apakah kebijakan dan tindakan nyata mampu mengejar kerusakan yang sudah terlanjur jauh. (AS)
