lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Kasus keracunan MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, memicu perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat. Pemerintah bergerak cepat mengutamakan keselamatan ratusan siswa korban, mengirim sampel makanan ke laboratorium, serta menutup sementara dapur yang diduga menjadi sumber masalah.
Pemerintah Utamakan Penanganan Korban
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa Pemprov Jabar memprioritaskan penanganan para korban keracunan MBG. Menurut Herman, sampel makanan dari tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kejadian ini sudah dikirimkan ke laboratorium sejak awal pekan.
“Kami harus menunggu hasil uji laboratorium agar tidak ada informasi keliru atau hoaks. Semua harus didasarkan pada data dan fakta. Kami memberikan laporan dan masukan objektif kepada Badan Gizi Nasional (BGN) karena kebijakan ini sifatnya nasional,” ujar Herman saat ditemui, Rabu (24/9/2025).
Herman juga menampung aspirasi masyarakat yang mendesak penutupan dapur SPPG. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tetap ada di tangan BGN sebagai otoritas pusat. “Pemprov Jabar mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi keselamatan anak-anak adalah prioritas. Pak Gubernur mendukung penuh agar program ini berjalan dengan aman,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Jabar mengerahkan tenaga medis dan ambulans dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat penanganan para siswa. “Kami tangani secara profesional, cepat, dan tepat. Semoga anak-anak segera pulih dan tidak ada dampak lanjutan,” kata Herman.
Status KLB dan Investigasi 85 Dapur
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) agar koordinasi penanganan korban dan investigasi berjalan lebih cepat. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menuturkan bahwa dapur SPPG di Cipongkor telah ditutup sementara.
“Mulai dari perizinan hingga standar pengelolaan makanan akan kami periksa. Jika ada yang belum sesuai, kami lakukan perbaikan. Investigasi menyeluruh ini juga akan mencakup 85 dapur lain yang ada di wilayah Bandung Barat karena semuanya belum memiliki sertifikasi sehat,” tegas Jeje.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus keracunan MBG di masa depan. Pemkab Bandung Barat juga mengerahkan tim dari dinas kesehatan untuk memastikan standar higienitas dapur dan kualitas bahan pangan sesuai ketentuan.
Menurut data Polda Jawa Barat, total korban keracunan MBG mencapai 369 siswa dari berbagai jenjang, mulai SD, MTs, SMP, hingga SMK. Dari jumlah tersebut, 116 dirawat di Puskesmas Cipongkor, 253 di Posko Kecamatan, 44 di Klinik Permata, 22 di RSIA, serta beberapa lainnya di RSUD Cililin. Hingga Selasa malam, tercatat 112 siswa masih dirawat intensif, sedangkan 257 siswa sudah pulang.
Analisis dan Harapan
Kasus keracunan MBG di Cipongkor menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan pusat mengenai pentingnya pengawasan distribusi pangan di sekolah. Selain penegakan standar, diperlukan sistem pelaporan yang transparan serta sertifikasi wajib untuk semua dapur penyedia makanan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga melakukan pencegahan jangka panjang, termasuk memperkuat regulasi, audit berkala dapur, serta peningkatan kualitas tenaga pengelola makanan.
Kesimpulan:
Kasus keracunan MBG di Cipongkor mendorong evaluasi menyeluruh 85 dapur penyedia makanan dan pengetatan standar keamanan pangan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memastikan keselamatan siswa sebelum melanjutkan program. Investigasi dapur dan evaluasi total menjadi kunci agar program MBG tetap aman dan siswa terlindungi dari keracunan di masa depan. (Lintas Priangan/Arrian)
