RPJP Gagal: Janji Pemkab Tasikmalaya yang Tak Pernah Sampai
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Eri Purwanto, menggelindingkan bola panas ke ruang publik. Ia menyebut banyak target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya yang tidak tercapai. Jalan lingkar, yang DED (Detail Engineering Design)-nya sudah lama disusun, tak pernah terlihat wujudnya. Harapan memiliki rumah sakit tipe B tinggal harapan, sementara rencana beroperasinya rumah sakit baru di Cikatomas, Karangnunggal, dan Ciawi masih mandek di tahap omon-omong doang. Dan itu, hanya sebagian contoh kegagalan.
Apa Itu RPJP?
RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen resmi yang menjadi arah pembangunan daerah selama 20 tahun. Dasar hukumnya jelas: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJP bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah janji besar: bagaimana sebuah pemerintah daerah mengatur arah kebijakan, menentukan prioritas, dan menetapkan target yang mestinya dicapai secara bertahap lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan. RPJP adalah janji pemerintah daerah kepada warganya.
Dengan kata lain, RPJP adalah peta jalan. Tanpa RPJP, pembangunan mudah tersesat. Tapi apa artinya sebuah peta, bila kendaraan tak pernah bergerak? Atau mungkin bergerak, tapi liar entah kemana.
Dua Puluh Tahun, Rp3 Triliun Setahun
Dua dekade adalah waktu yang panjang. Selama itu, Kabupaten Tasikmalaya menghabiskan anggaran sekitar Rp3 triliun per tahun. Jika ditotal, ada puluhan triliun rupiah yang digelontorkan. Aparaturnya pun bukan sedikit: belasan ribu orang, dengan fasilitas, kendaraan dinas, hingga aplikasi-aplikasi digital yang dipromosikan sebagai solusi efisiensi dan percepatan kinerja.
Pelatihan dan bimbingan teknis rutin digelar. Diklat kepemimpinan, seminar inovasi, hingga study banding ke luar daerah. Semuanya berlabel “peningkatan kapasitas.” Penghargaan demi penghargaan dikumpulkan dari berbagai lembaga, sering dijadikan kebanggaan di panggung seremoni. Angka-angka indeks kabarnya sih naik. Indeks pembangunan manusia naik, indeks kinerja daerah pun katanya membaik. Tapi di tengah tumpukan sertifikat dan angka-angka, fakta sederhana tetap tak bisa disembunyikan: target besar dalam RPJP gagal diwujudkan!
Antara Angka dan Realita
Di atas kertas, pemerintah daerah mungkin punya banyak “capaian.” Namun di lapangan, masyarakat merasakan hal berbeda. Jalan lingkar yang tak pernah dibangun berarti akses transportasi yang tak kunjung memadai Rumah sakit yang gagal naik kelas berarti akses kesehatan belum merata. Proyek-proyek strategis yang tak kunjung berdiri meninggalkan kesan bahwa rencana hanya berhenti sebagai mimpi. Jangankan bicara lapangan kerja dan hidup sejahtera, sekedar ingin punya jalan yang layak saja masih jadi angan-angan.
Ada jurang yang menganga antara angka dan realita. Indeks bisa naik, penghargaan bisa datang silih berganti, tetapi masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar laporan berlembar-lembar.
Cermin untuk Aparatur dan Politisi
RPJP adalah janji kolektif. Ia bukan milik seorang bupati atau sekadar dokumen birokrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Dua puluh tahun seharusnya waktu yang lebih dari cukup untuk mewujudkan kemajuan yang signifikan. Tapi yang tersisa justru catatan kegagalan.
Tentu, alasan bisa disusun: dalihnya mungkin keterbatasan fiskal atau dinamika politik. Namun, alasan tidak akan menghapus kenyataan bahwa dua dekade perencanaan berakhir tanpa hasil-hasil besar yang dijanjikan.
Kini, dengan berakhirnya periode RPJP, yang tersisa hanyalah refleksi. ASN dan politisi Kabupaten Tasikmalaya perlu bercermin: bagaimana mungkin dengan segala fasilitas, pelatihan, anggaran besar, dan dukungan penuh sistem, target fundamental justru gagal dicapai?
Dengan fakta ini, seharusnya para aparatur mulai merasa risih ketika harus banyak tampil tak jelas di panggung seremonial atau media sosial. Harusnya, mereka mulai malu ketika tertawa terbahak-bahak di warung-warung bakso dan seblak. Uang rakyat yang mereka kelola selama 20 tahun, faktanya berakhir dengan catatan kegagalan.
Ingat. Sejarah tidak akan menulis alasan, sejarah hanya akan mencatat hasil. (Lintas Priangan/AA)
