lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Bagaimana Pemkab Ciamis mencairkan dana dan membayar belanja secara elektronik? Urusan itulah yang membawa rombongan dari wilayah kerja Bank Indonesia Kediri ke Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Kamis, 12 November 2026. Mereka datang untuk melihat bagaimana digitalisasi Ciamis dijalankan dalam pekerjaan sehari-hari pemerintah daerah.
Sekda Andang Firman Triyadi, yang menerima rombongan mewakili Bupati Herdiat Sunarya, memaparkan penggunaan surat perintah pencairan dana secara daring dan Kartu Kredit Indonesia untuk belanja pemerintah. Pihak BI Kediri menyebut rekam jejak Ciamis sebagai alasan memilih kabupaten ini. Pada September, Herdiat menghadiri forum di Jakarta ketika Ciamis meraih peringkat ketiga TP2DD kategori kabupaten wilayah Jawa–Bali.
Digitalisasi Ciamis di Mata Tiga Rombongan
Untuk merunut rekam jejak itu, kita bisa membuka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2022. Di sana, Pemkab sudah menetapkan rancangan dan peta jalan pemerintahan berbasis elektronik. Tiga tahun kemudian, salah satu hasil yang menarik perhatian daerah lain ialah kenaikan nilai Ciamis dalam evaluasi pemerintah pusat.
Pada Maret 2025, DPRD Cilacap datang ke Diskominfo Ciamis untuk mempelajari kenaikan itu. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ciamis naik dari 3,09 pada 2023 menjadi 3,65 pada 2024, dengan predikat Sangat Baik. Di hadapan rombongan, Diskominfo menjelaskan pekerjaan di balik angka tersebut. Pada awal 2025, jaringan internal Pemkab sudah menghubungkan 408 titik layanan, termasuk kantor kecamatan dan unit pelaksana teknis daerah. Sistem digital desa juga ikut dibahas.
Pada Desember tahun yang sama, giliran Bapenda Kabupaten Subang datang. Perwakilan Bank bjb ikut dalam pertemuan itu. Pembicaraannya sampai ke urusan yang biasanya luput dari pemberitaan: bagaimana kegiatan tim dicatat, dokumen disimpan, dan laporan disusun agar pekerjaan bisa ditelusuri kembali.
Kunjungan Cilacap, Subang, dan rombongan dari wilayah kerja BI Kediri menjadi tengara bahwa pengalaman Ciamis mulai diperhatikan di luar kabupaten. Masing-masing punya keperluan sendiri. Cilacap ingin memahami cara kantor-kantor pemerintah terhubung. Subang menggali cara tim bekerja dan mencatat hasilnya. Rombongan Kediri mempelajari bagaimana transaksi pemerintah beralih ke jalur elektronik.
Digitalisasi Ciamis Sampai ke Kantor Desa
Di bawah teraju Enda Hidayat, Diskominfo Ciamis memperkenalkan SuperDesa V2 pada September 2026. Bagi perangkat desa, portal ini menjadi peranti untuk menyiapkan surat, membubuhkan tanda tangan elektronik, dan mengelola informasi desa. Di portal yang sama, operator desa bisa membantu warga mengajukan dokumen kependudukan lewat Silancar.
Bagi orang tua yang hendak mengurus akta kelahiran anak, perubahan itu terasa pada langkah pertama. Mereka bisa membawa berkas ke kantor desa yang sudah memakai layanan tersebut. Operator memeriksa kelengkapannya dan memproses pengajuan melalui sistem. Setelah itu, status permohonan bisa dipantau.
Dasbor SuperDesa mencatat 2.780 pengajuan Kartu Keluarga dan 905 pengajuan akta kelahiran berstatus selesai pada 2026. Di Desa Sindangrasa saja, 483 pengajuan dari berbagai jenis layanan tercatat selesai. Angka-angka ini memperlihatkan pekerjaan yang sudah sampai ke meja operator desa dan dipakai untuk menyelesaikan urusan warga.
Rombongan dari Jawa Timur datang ke aula Setda untuk mempelajari bagaimana pemerintah daerah mengubah cara kerjanya. Di kantor desa, perubahan itu bisa dilihat dari urusan yang akrab bagi setiap keluarga. Ketika seorang anak lahir dan orang tuanya perlu mengurus akta, mereka sudah bisa memulai dari kantor desa sendiri.
(ALP)