lintaspriangan.com, NASIONAL. Kabar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat di tengah perkembangan dua putusan pengadilan mengenai ijazah Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah.
Meski kedua putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti Pilpres 2024, akibat hukumnya berbeda. Pembatalan dokumen administrasi tidak otomatis membatalkan hasil pemilihan maupun memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Konstitusi menyediakan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ijazah Gibran di MK: Bukti Kelulusan Tidak Ditemukan, Permohonan Tak Diterima
Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Persoalan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
MK memeriksa sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat tersebut, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut pertimbangan hakim, dokumen-dokumen itu menerangkan kehadiran atau aktivitas pendidikan, tetapi tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dari keterangan resmi Mahkamah Konstitusi.
Namun, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden.
MK juga menilai status Gibran sebagai calon Wakil Presiden telah berakhir setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024.
Dengan demikian, persoalan pemenuhan persyaratan jabatan tidak lagi dapat diselesaikan melalui perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan para pemohon tersebut.
Di sinilah terdapat perbedaan penting antara pertimbangan hukum dan amar putusan.
Pertimbangan MK memuat temuan mengenai tidak adanya bukti kelulusan yang meyakinkan dalam pemeriksaan perkara. Namun, amar putusannya tidak menyatakan Gibran diberhentikan ataupun membatalkan hasil pemilihan.
Ijazah Gibran di MA: Surat Penyetaraan Dibatalkan
Perkembangan berikutnya muncul melalui Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara pada tingkat sebelumnya.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pejabat tergugat mencabutnya.
Salinan lengkap putusan itu diumumkan pada Selasa (10/11/2026), sehingga publik dapat mengetahui pertimbangan hukum yang mendasari pembatalan dokumen tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
MA juga menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa dukungan dokumen kelulusan yang memadai melanggar asas kecermatan dalam administrasi pemerintahan.
Putusan tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap keabsahan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.
Namun, objek yang dibatalkan MA adalah keputusan administrasi pejabat pemerintah, bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Karena itu, pembatalan surat penyetaraan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pembatalan jabatan Gibran.
Bagaimana Konsekuensinya terhadap Jabatan Wakil Presiden?
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kemungkinan dampak putusan MK dan MA terhadap persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur prosedur pemberhentian melalui DPR, MK, dan MPR.
DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat sesuai mekanisme dan persyaratan konstitusional. MK kemudian memeriksa serta memutus pendapat tersebut sebelum usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR.
Mekanisme ini berbeda dari pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 yang telah diputus MK pada Oktober lalu.
Dengan kata lain, putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu dan putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan tidak dapat menggantikan seluruh tahapan pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur UUD 1945.
Kendati demikian, kedua putusan tersebut tetap relevan sebagai bahan hukum untuk menilai persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Terlebih, kabar pengunduran diri Gibran telah dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026).
Sampai Rabu malam, belum terdapat kepastian resmi bahwa MPR telah menetapkan kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan tersebut menunjukkan tiga persoalan yang perlu dibedakan secara tegas: keabsahan dokumen pendidikan, pemenuhan persyaratan jabatan, dan proses pemberhentian atau pengunduran diri secara konstitusional.
Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak memiliki akibat hukum yang sama.
Karena itu, tindak lanjut pemerintah terhadap pembatalan surat penyetaraan dan kepastian proses ketatanegaraan mengenai jabatan Gibran menjadi dua perkembangan penting yang masih perlu diperjelas kepada publik.
(ALP)