lintaspriangan.com, NASIONAL. Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia muncul ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat berujung pada pemakzulan. Dua perkembangan pada Rabu (11/11/2026) itu memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses politik dan ketatanegaraan di parlemen.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Namun, belum ada kepastian resmi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, DPR dijadwalkan membawa usulan HMP ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Gibran Mundur, 120 Anggota DPR Sudah Mengajukan HMP
Sebelum kabar pengunduran diri Gibran mendapat konfirmasi, pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan informasi tersebut seusai menerima dokumen pengusulan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi DPR, para pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 NasDem, 18 PKB, 18 Demokrat, 14 PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, serta satu anggota PAN.
Saan menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi.
Namun, terpenuhinya syarat pengajuan tidak berarti DPR secara kelembagaan telah menyetujui pemakzulan Gibran.
Jumlah 120 merupakan anggota DPR yang menandatangani usulan, bukan jumlah seluruh anggota delapan fraksi yang telah memberikan persetujuan dalam rapat paripurna.
Materi pengajuan berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Para pengusul menilai terdapat persoalan pemenuhan persyaratan jabatan setelah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, penilaian para pengusul belum dapat diperlakukan sebagai keputusan konstitusional bahwa Gibran harus diberhentikan.
Saan menyatakan bahwa pimpinan DPR akan membawa dokumen tersebut melalui pembahasan internal dan Badan Musyawarah sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Agenda rapat paripurna Kamis memuat pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR, bukan keputusan akhir pemberhentian Wakil Presiden.
Gibran Mundur, Jalur Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Perbedaan paling mendasar antara kedua jalur tersebut terdapat pada mekanisme pemberhentian jabatan.
Pengunduran diri merupakan tindakan atas kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses konstitusional pemberhentian melalui DPR, MK, dan MPR.
Pasal 7A UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Pengajuan tersebut memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan kehadiran sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses pemberhentian masih harus diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, tanda tangan 120 anggota DPR belum cukup untuk menyatakan bahwa Gibran telah dimakzulkan.
Lalu, bagaimana jika pengunduran diri Gibran telah berlaku secara resmi sebelum proses HMP selesai?
Keadaan tersebut dapat memengaruhi relevansi dan kelanjutan proses pemberhentian karena objek yang hendak diberhentikan mungkin sudah tidak lagi menduduki jabatan.
Namun, belum terdapat dasar untuk memastikan bahwa usulan HMP otomatis gugur hanya karena kabar pengunduran diri telah dibenarkan.
Kepastian status jabatan dan keputusan kelembagaan mengenai tindak lanjut HMP tetap harus menjadi rujukan.
Apabila jabatan Wakil Presiden resmi kosong, pengisian penggantinya mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pengunduran diri maupun pemakzulan memiliki konsekuensi akhir berupa kemungkinan kekosongan jabatan. Namun, dasar dan proses hukumnya berbeda.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada dua hal: kepastian formal pengunduran diri Gibran dan keputusan DPR mengenai tindak lanjut HMP.
Tanpa kejelasan kedua proses tersebut, kabar pengunduran diri belum dapat disamakan dengan selesainya seluruh persoalan ketatanegaraan yang sedang berlangsung.
(ALP)