lintaspriangan.com, NASIONAL. Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam proses ketatanegaraan. Jika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah berlaku secara resmi, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden pengganti untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, Presiden tidak dapat langsung menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Konstitusi membagi kewenangan secara tegas: Presiden mengusulkan calon, sedangkan MPR memilih penggantinya melalui sidang dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Gibran Mundur, Presiden Wajib Mengajukan Dua Calon Wapres
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Informasi yang beredar menyebutkan surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Meski demikian, hingga Rabu malam belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai penetapan kekosongan jabatan Wakil Presiden oleh MPR.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden memerlukan pernyataan tertulis kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menjalankan proses kelembagaan untuk memastikan kekosongan jabatan sebelum meminta Presiden mengusulkan calon pengganti.
Ketentuan dasarnya terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengharuskan penyelenggaraan pemilihan umum baru. Penggantinya dipilih melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Aturan lebih terperinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal sebagai UU MD3.
Pasal 46 ayat (2) mengharuskan Presiden menyampaikan dua calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Artinya, proses penggantian tidak cukup dilakukan melalui keputusan politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah.
Persyaratan pencalonan dan proses pemilihan tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Gibran Mundur, MPR Memilih Pengganti Berdasarkan Suara Terbanyak
Mekanisme berikutnya diatur dalam Pasal 46 ayat (3) sampai ayat (7) UU MD3.
Setelah menerima dua calon dari Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk menentukan satu nama sebagai Wakil Presiden pengganti.
Kedua calon terlebih dahulu wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.
Selanjutnya, anggota MPR melakukan pemilihan. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Namun, undang-undang juga mengantisipasi kemungkinan kedua calon mendapatkan jumlah suara yang sama.
Dalam keadaan tersebut, MPR harus mengulangi pemilihan satu kali.
Jika hasil pemungutan suara ulang masih menunjukkan perolehan suara yang sama, barulah Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam menentukan pengganti tidak sepenuhnya berlaku sejak awal.
Pada tahap normal, keputusan berada di tangan MPR. Presiden baru menentukan pilihan akhir apabila kedua calon tetap memperoleh suara sama setelah pemilihan ulang.
Setelah proses pemilihan selesai, Pasal 47 UU MD3 mengatur pelantikan Wakil Presiden terpilih melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan dalam sidang paripurna MPR.
Sementara itu, Pasal 49 mengatur bahwa Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui ketetapan MPR.
Wakil Presiden pengganti tersebut akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan hingga 2029, bukan memulai masa jabatan lima tahun yang baru.
Dengan demikian, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilewati sebelum Indonesia memiliki Wakil Presiden pengganti Gibran.
Pertama, kepastian mengenai berlakunya pengunduran diri dan kekosongan jabatan. Kedua, pengajuan dua calon oleh Presiden. Ketiga, pemilihan serta pelantikan oleh MPR.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah batas waktu 60 hari dalam konstitusi berkaitan dengan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Karena itu, tanggal munculnya kabar pengunduran diri tidak dapat otomatis dianggap sebagai awal penghitungan tenggat tersebut.
Sampai Rabu malam, perhatian publik masih tertuju pada kejelasan proses formal pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, mengenai siapa yang akan diusulkan Presiden Prabowo sebagai calon pengganti, belum terdapat pengumuman resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyebut nama tertentu.
(ALP)