lintaspriangan.com, NASIONAL. Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat konfirmasi dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Namun, penyerahan surat kepada Presiden tidak serta-merta menandakan jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong. Ada mekanisme ketatanegaraan yang perlu ditempuh, termasuk proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di sinilah pentingnya membedakan keputusan pribadi untuk mengundurkan diri dengan penyelesaian pemberhentian secara kelembagaan.
Gibran Mundur, Surat ke Prabowo Belum Mengakhiri Proses
Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu malam. Ia juga mengonfirmasi informasi penyerahan surat kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Gibran dengan Prabowo sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pertemuan kedua pemimpin berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri menyusul perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikannya.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden tidak menyatakan penolakan terhadap niat tersebut. Prabowo memberikan sejumlah saran, sedangkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan prosedur pengunduran diri Wakil Presiden.
Menurut Yusril, pengunduran diri secara formal memerlukan surat tertulis yang ditujukan kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, informasi penyerahan surat kepada Presiden pada Rabu belum menjawab seluruh tahapan yang harus ditempuh.
Hingga Rabu malam, belum ditemukan konfirmasi resmi MPR bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diterima dan keputusan mengenai kekosongan jabatan telah ditetapkan.
Gibran Mundur, Pasal 8 UUD 1945 Mengatur Penggantian Wapres
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, tetapi bukan menetapkan sendiri siapa yang menjadi Wakil Presiden pengganti. Kewenangan memilih berada pada MPR.
Batas waktu 60 hari tersebut berkaitan dengan terjadinya kekosongan jabatan. Karena itu, tanggal penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden tidak dapat begitu saja dijadikan tanggal dimulainya masa pengisian jabatan.
Persoalan ini juga perlu dibedakan dari proses pemakzulan yang berkembang di DPR.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan Wakil Presiden. Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Kendati demikian, pengajuan HMP bukanlah keputusan pemberhentian. Jalur pemberhentian melalui usul DPR memiliki prosedur tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan adanya kabar pengunduran diri Gibran, perhatian kini tertuju pada langkah resmi MPR.
Kejelasan mengenai penerimaan surat, penetapan status jabatan, serta tahapan pengisian Wakil Presiden pengganti menjadi informasi penting untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan nasional berlangsung sesuai konstitusi.
Sampai terdapat kepastian kelembagaan tersebut, pengajuan pengunduran diri Gibran perlu dibedakan dari penetapan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.
(ALP)