lintaspriangan.com, BERITA INDRAMAYU. Harga pakan ternak Indramayu yang melonjak mendorong pemerintah daerah menggandeng Perum Bulog untuk membantu peternak. Namun, di tengah berjalannya program jagung murah secara nasional, belum ada kejelasan dalam publikasi resmi mengenai besaran kuota, jadwal penyaluran, dan jumlah peternak Indramayu yang akan menerima manfaat.
Pemerintah pusat sebenarnya telah menetapkan harga jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yakni Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram hingga tingkat peternak. Persoalannya kini bukan sekadar ketersediaan program, melainkan kepastian akses bagi peternak di daerah.
Harga Pakan Ternak Indramayu Tekan Biaya Produksi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu melalui publikasi resminya pada 10 November 2026 mengakui bahwa tingginya harga pakan membebani usaha peternakan, terutama ayam petelur dan ayam kampung.
Jagung menjadi perhatian karena merupakan salah satu bahan baku utama pakan. Kenaikan harganya berpengaruh terhadap ongkos produksi yang harus ditanggung peternak.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, DKPP mengupayakan koordinasi dengan Perum Bulog dan melibatkan sejumlah organisasi peternak.
Di antaranya Asosiasi Peternak Ayam Kampung Dharma Ayu (APAKDHA), Paguyuban Ayam Petelur Indramayu (PAPI), serta para pelaku usaha peternakan ayam petelur.
Pelaksana Tugas Kepala DKPP Indramayu, Rory Firmansyah, berharap koordinasi tersebut menghasilkan solusi konkret untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan baku pakan.
Meski demikian, publikasi DKPP belum mencantumkan angka kenaikan harga jagung di tingkat peternak Indramayu, kebutuhan pasokan bulanan, maupun besaran bantuan yang sedang diupayakan.
Ketiga data tersebut penting untuk mengukur seberapa besar tekanan biaya yang dialami peternak dan sejauh mana intervensi pemerintah dapat menguranginya.
Sebab, harga jagung yang lebih murah belum otomatis menurunkan seluruh biaya produksi. Peternak tetap menghadapi pengeluaran lain, termasuk konsentrat, tenaga kerja, energi, dan pemeliharaan ternak.
Harga Pakan Ternak Indramayu, Kuota SPHP Masih Perlu Diperjelas
Di tingkat nasional, pemerintah telah menjalankan program SPHP jagung pakan sejak Mei 2026.
Berdasarkan keterangan resmi Badan Pangan Nasional pada 6 November 2026, realisasi penyaluran jagung SPHP hingga 5 November mencapai sekitar 235 ribu ton.
Program tersebut telah melibatkan 151 koperasi atau asosiasi dan menjangkau 11.658 peternak di berbagai daerah.
Angka itu menunjukkan bahwa penyaluran nasional sudah berlangsung. Namun, realisasi secara nasional tidak dapat dijadikan bukti bahwa peternak di Indramayu telah memperoleh pasokan serupa.
Badan Pangan Nasional menetapkan mekanisme distribusi melalui koperasi atau asosiasi kepada peternak yang tercantum dalam daftar penerima berdasarkan surat keputusan Kementerian Pertanian.
Ketentuan tersebut tercantum dalam publikasi resmi penugasan tambahan 150 ribu ton jagung SPHP tertanggal 20 Oktober 2026.
Dengan mekanisme demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas oleh DKPP Indramayu dan Bulog.
Pertama, berapa jumlah peternak Indramayu yang telah masuk dalam daftar penerima SPHP?
Kedua, berapa kebutuhan jagung mereka setiap bulan dan berapa alokasi yang tersedia?
Ketiga, kapan penyaluran dilaksanakan, melalui lembaga mana, dan bagaimana pengawasan harga sampai kepada peternak?
Kejelasan tersebut menjadi penting karena program SPHP memiliki batas harga penyaluran. Tanpa pengawasan distribusi, manfaat harga yang ditetapkan pemerintah berpotensi tidak sepenuhnya dirasakan penerima.
Selain itu, kebijakan harga murah perlu menjaga keseimbangan kepentingan peternak dan petani jagung.
Pemerintah harus memastikan intervensi tidak justru menekan harga hasil panen petani, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi.
Kementerian Pertanian pada 5 November 2026 juga mengumumkan pengembangan skema integrasi petani jagung, koperasi, peternak, dan Bulog. Melalui mekanisme tersebut, kelebihan hasil panen dapat diserap dan disimpan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan ketika pasokan menipis.
Langkah itu menawarkan pendekatan jangka panjang. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan data kebutuhan, ketersediaan stok, serta koordinasi distribusi yang terukur.
Bagi peternak Indramayu, persoalan paling mendesak ialah kepastian memperoleh bahan baku pakan dengan harga terjangkau.
Karena itu, tindak lanjut koordinasi DKPP dan Bulog perlu disertai keterbukaan mengenai kuota, penerima, jadwal, serta realisasi penyaluran.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terbentuknya kerja sama antarinstansi, tetapi dari jumlah peternak yang benar-benar memperoleh manfaat dan berkurangnya tekanan biaya produksi.
(ALP)