lintaspriangan.com, BERITA CIREBON. Dugaan keracunan MBG Cirebon kembali terjadi hanya lima hari setelah seluruh pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menandatangani pakta integritas keamanan pangan. Insiden yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar pada Senin (9/11/2026) itu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang sebelumnya dijanjikan.
Peristiwa terbaru terjadi setelah kasus serupa di wilayah Kalijaga pada Oktober 2026. Kali ini, perhatian tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harjamukti 01, yang menyediakan sekitar 2.500 porsi makanan setiap hari untuk 14 sekolah di Kota Cirebon.
Dugaan Keracunan MBG Cirebon, Pakta Integritas Baru Lima Hari
Berdasarkan publikasi resmi DPRD Kota Cirebon tertanggal 10 November 2026, Komisi III DPRD telah meninjau sejumlah rumah sakit untuk memastikan penanganan siswa terdampak.
Dalam publikasi tersebut, DPRD menyebut jumlah korban sebanyak 25 anak. Namun, laporan penanganan medis pada waktu berbeda mencatat sekitar 18 hingga 19 siswa mengalami gangguan kesehatan.
Perbedaan angka itu memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jumlah anak yang sempat mengonsumsi makanan belum tentu sama dengan jumlah pasien yang mengalami gejala atau membutuhkan perawatan.
Penyebab pasti gangguan kesehatan pada insiden 9 November juga belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium tersedia.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui koordinasi wilayah Kota Cirebon telah menghentikan sementara operasional SPPG Harjamukti 01. Penghentian tersebut dilaporkan berlaku sejak 10 November hingga waktu yang belum ditentukan.
Persoalannya, insiden terbaru terjadi hanya berselang lima hari sejak penandatanganan pakta integritas pada Rabu (4/11/2026).
Menurut keterangan resmi DPRD Kota Cirebon tentang penguatan keamanan pangan, kesepakatan itu mewajibkan pengelola memastikan kesegaran bahan baku dan ketertelusuran asal bahan pangan.
Proses persiapan hingga pemasakan juga harus berlangsung di dapur SPPG. Pengelola tidak diperkenankan menerima makanan matang maupun setengah matang dari pemasok luar untuk digunakan dalam penyediaan menu MBG.
Ketentuan tersebut merupakan respons atas insiden sebelumnya. Pada 26 Oktober 2026, DPRD bahkan telah meminta evaluasi standar operasional prosedur seluruh dapur MBG di Kota Cirebon.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar apakah pengelola telah menandatangani komitmen, melainkan bagaimana komitmen tersebut diterapkan dan diperiksa dalam kegiatan sehari-hari.
Dugaan Keracunan MBG Cirebon dan Pengawasan 48 Dapur
Skala pelayanan MBG di Kota Cirebon membuat persoalan pengawasan semakin penting.
Data yang disampaikan Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, dalam publikasi DPRD pada 5 November 2026 mencatat 48 dapur MBG melayani sekitar 121.000 penerima manfaat.
Yoga menyatakan pihaknya menjalankan monitoring dan evaluasi rutin dengan target kunjungan minimal satu dapur setiap hari.
Namun, jumlah kunjungan saja belum menggambarkan efektivitas pengawasan. Pemeriksaan juga perlu mengukur kepatuhan pengelola terhadap prosedur penerimaan bahan baku, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Perhatian terhadap bahan baku semakin relevan setelah muncul laporan hasil pemeriksaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon.
Pemeriksaan tersebut dilaporkan menemukan sekitar 30 kilogram daging ayam tidak layak yang dikembalikan kepada pemasok. Temuan itu perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran rantai pasok dan kondisi penyimpanan.
Namun, temuan bahan tidak layak tidak otomatis membuktikan bahwa bahan tersebut menjadi penyebab gangguan kesehatan siswa. Kesimpulan mengenai sumber kontaminasi tetap memerlukan pemeriksaan laboratorium dan investigasi kesehatan.
Pada tingkat nasional, BGN sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi.
Melalui keterangan resmi BGN mengenai kepatuhan standar operasional, lembaga tersebut menegaskan bahwa laporan dugaan keracunan ditindaklanjuti dengan penghentian sementara dapur terkait, pengujian makanan, dan investigasi.
Artinya, perangkat pengawasan telah tersedia. Hal yang perlu dievaluasi adalah konsistensi penerapannya sebelum makanan sampai kepada siswa, bukan hanya tindakan setelah muncul korban.
Dalam kasus Harjamukti 01, DPRD juga mendorong agar tanggung jawab pengawasan tidak berhenti pada kepala dapur. Ketua yayasan dan mitra pengelola dinilai perlu dilibatkan dalam mekanisme pertanggungjawaban.
Langkah tersebut masih merupakan usulan penguatan pengawasan, bukan penetapan kesalahan pihak tertentu.
Penghentian sementara operasional dapur juga menimbulkan persoalan lanjutan. Ribuan penerima manfaat yang sebelumnya dilayani SPPG Harjamukti 01 membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan program.
Karena itu, evaluasi perlu menghasilkan keputusan yang dapat diperiksa publik: hasil investigasi penyebab kejadian, perbaikan prosedur, persyaratan pembukaan kembali dapur, serta kepastian penanganan siswa terdampak.
Tanpa keterbukaan atas tindak lanjut tersebut, penandatanganan pakta integritas berisiko menjadi kegiatan administratif yang belum cukup menjamin keamanan makanan bagi anak-anak sekolah.
(ALP)