lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR. Pelatihan digital UMKM Kota Banjar kembali menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebanyak 25 pelaku usaha mengikuti kegiatan yang dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Namun, efektivitas program tersebut tidak cukup dinilai dari jumlah peserta, durasi pelatihan, atau materi yang diberikan.
Pemerintah Kota Banjar sebenarnya telah memiliki landasan hukum dan mekanisme pendataan untuk mengukur perkembangan usaha mikro. Karena itu, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan pemasaran digital peserta berkembang setelah pelatihan, serta apakah keterampilan tersebut benar-benar membantu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan.
Pelatihan Digital UMKM Kota Banjar dan Ukuran Keberhasilan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) Kota Banjar menyelenggarakan pelatihan pemasaran digital bagi 25 pelaku usaha selama tiga hari.
Kegiatan tersebut dilaporkan memiliki alokasi pembelajaran sebanyak 24 jam pelajaran dengan materi yang mencakup strategi promosi digital, pengembangan konten, fotografi produk, dan pemanfaatan media sosial.
Program ini bertujuan membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen serta memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.
Namun, terdapat perbedaan antara meningkatkan pengetahuan peserta dan meningkatkan kinerja usaha.
Seorang peserta dapat memahami penggunaan media sosial tanpa langsung memperoleh pelanggan baru. Demikian pula, bertambahnya jumlah pengikut akun usaha belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan transaksi.
Karena itu, evaluasi pelatihan membutuhkan indikator yang lebih konkret.
Indikator awal dapat berupa kemampuan peserta menyusun materi promosi, mengelola akun usaha, menghasilkan konten secara mandiri, dan menggunakan fasilitas transaksi digital.
Sementara itu, perkembangan hasil usaha dapat diukur melalui jumlah calon pembeli yang menghubungi penjual, transaksi yang berasal dari kanal digital, serta perubahan omzet pada periode tertentu.
Pengukuran tersebut sebaiknya memperhatikan kondisi sebelum pelatihan.
Tanpa data dasar, peningkatan aktivitas pemasaran setelah pelatihan sulit dibedakan dari perkembangan usaha yang memang sudah berlangsung sebelumnya.
Selain itu, perubahan omzet tidak selalu merupakan akibat langsung dari pelatihan. Faktor harga, musim penjualan, kualitas produk, dan kondisi pasar juga dapat memengaruhi hasil usaha.
Dengan demikian, keberhasilan program seharusnya dinilai melalui kombinasi perkembangan keterampilan dan kinerja usaha, bukan sekadar kehadiran peserta.
Pelatihan Digital UMKM Kota Banjar dalam Kebijakan Pemberdayaan
Secara regulasi, pemerintah daerah telah memiliki landasan untuk menjalankan pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2023 mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.
Pasal 4 menempatkan peningkatan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar sebagai bagian dari tujuan pemberdayaan.
Ketentuan tersebut sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dan menjangkau konsumen baru.
Lebih jauh, Pasal 59 mengatur bahwa pengembangan usaha mikro dilakukan melalui pendataan dan identifikasi masalah, penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, serta pemantauan dan pengendalian.
Artinya, pengembangan usaha dalam kerangka regulasi daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan.
Pemerintah perlu mengetahui kondisi usaha yang dibina, kebutuhan yang dihadapi, serta perubahan yang terjadi setelah program dijalankan.
Kota Banjar sebenarnya telah memiliki instrumen pendataan yang dapat menjadi bagian dari evaluasi tersebut.
Melalui portal Satu Data Indonesia, Dinas KUKMP tercatat sebagai produsen dataset mengenai jumlah usaha mikro yang memperoleh dukungan pendampingan kelembagaan dan usaha selama periode 2019–2025.
Dataset tersebut memuat variabel jumlah usaha mikro yang memperoleh pendampingan serta jumlah usaha mikro yang ada.
Keberadaan data itu menunjukkan tersedianya kerangka pencatatan untuk memantau cakupan pemberdayaan.
Namun, data jumlah usaha yang memperoleh pendampingan belum otomatis menunjukkan peningkatan penjualan, keuntungan, atau kapasitas pemasaran digital.
Diperlukan indikator tambahan untuk menghubungkan aktivitas pembinaan dengan perkembangan usaha peserta.
Dari sisi perencanaan, dokumen Rencana Kerja Dinas KUKMP Kota Banjar Tahun 2025 sebelumnya mencantumkan target pembinaan 125 UMKM pada kegiatan pemberdayaan kelembagaan, potensi, dan pengembangan usaha mikro.
Pagu indikatif kegiatan tersebut tercatat sebesar Rp300 juta.
Angka tersebut merupakan rencana untuk tahun 2025 dan tidak dapat disamakan dengan biaya penyelenggaraan pelatihan digital bagi 25 peserta pada November 2026.
Meski demikian, dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan indikator jumlah usaha yang dibina dalam perencanaan program pemberdayaan.
Persoalannya, indikator berbasis jumlah peserta perlu dilengkapi dengan ukuran hasil yang lebih substansial.
Misalnya, berapa peserta yang berhasil menjalankan strategi pemasaran digital secara konsisten setelah pelatihan?
Berapa peserta yang memperoleh pelanggan baru melalui kanal daring?
Apakah program menyediakan konsultasi lanjutan ketika peserta menghadapi kendala produksi, pemasaran, atau pengelolaan transaksi?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pendampingan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2023 juga memberikan kerangka pengembangan layanan usaha terpadu melalui konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi.
Regulasi tersebut dapat menjadi referensi dalam merancang dukungan yang tidak berhenti setelah kegiatan kelas selesai.
Sementara itu, dokumen Perda Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2025 telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penjabaran anggarannya diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2025 yang kemudian mengalami perubahan.
Namun, nilai anggaran khusus pelatihan pemasaran digital bagi 25 peserta belum dapat dipastikan dari dokumen yang berhasil diperiksa.
Informasi tersebut diperlukan untuk menghitung biaya penyelenggaraan dan membandingkannya dengan capaian program secara proporsional.
Bagi Pemerintah Kota Banjar, pelatihan digital dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemampuan bersaing pelaku usaha.
Namun, manfaat program baru dapat dinilai lebih jauh setelah peserta menerapkan keterampilan yang diperoleh.
Evaluasi setelah 30 atau 90 hari, misalnya, dapat membantu melihat keberlanjutan penggunaan kanal digital dan perkembangan penjualan. Jangka waktu tersebut merupakan pilihan kerangka evaluasi, bukan jadwal resmi yang telah terkonfirmasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberdayaan bukan seberapa banyak peserta mengikuti pelatihan, melainkan seberapa jauh kegiatan tersebut membantu pelaku usaha menjadi lebih mandiri dan berkembang.
Pelatihan selesai dalam hitungan hari. Dampak ekonominya membutuhkan pembuktian setelah kegiatan berakhir.
(ALP)