lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. RAPBD Kabupaten Tasikmalaya 2027 menghadapi persoalan komposisi belanja yang menarik dicermati. Ketika total anggaran daerah direncanakan menyusut sekitar Rp261,62 miliar dibandingkan APBD awal 2026, porsi belanja pegawai justru meningkat dari 41,33 persen menjadi 42,16 persen.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Selain harus menyediakan pembiayaan bagi pelayanan publik dan pembangunan, pemerintah daerah menghadapi kewajiban penyesuaian belanja pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
RAPBD Kabupaten Tasikmalaya 2027: Nilai Turun, Persentase Naik
Berdasarkan angka rancangan yang disampaikan dalam pembahasan RAPBD, total belanja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp3,149 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,328 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Angka ini setara dengan 42,16 persen dari keseluruhan belanja daerah.
Sementara itu, belanja modal direncanakan hanya Rp206,636 miliar atau sekitar 6,56 persen.
Komposisi tersebut menjadi lebih menarik ketika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD 2026, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.411.228.617.871.
Adapun anggaran belanja pegawai mencapai Rp1.409.865.379.970 atau sekitar 41,33 persen.
Dengan demikian, anggaran pegawai tahun 2027 sebenarnya direncanakan berkurang sekitar Rp82 miliar secara nominal.
Namun, persentasenya justru meningkat sekitar 0,83 poin persentase.
Penyebabnya, penurunan total anggaran daerah lebih besar secara proporsional dibandingkan pengurangan belanja pegawai.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penurunan nominal belanja belum tentu menghasilkan struktur anggaran yang lebih longgar.
Dalam konteks keuangan daerah, kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan ruang bagi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Persoalan berikutnya menyangkut ketergantungan terhadap sumber pendapatan.
RAPBD 2027 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,123 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp491,716 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,631 triliun.
Artinya, sekitar 84,25 persen pendapatan daerah masih diperkirakan bersumber dari transfer.
Dalam pemaparan nota keuangan, pemerintah daerah menjelaskan bahwa proyeksi transfer 2027 masih menggunakan alokasi tahun 2026 sebagai acuan karena angka definitif transfer tahun berikutnya belum tersedia saat rancangan disusun.
Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menilai ketahanan fiskal Kabupaten Tasikmalaya.
Perubahan alokasi transfer berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah mempertahankan program yang sudah direncanakan.
RAPBD Kabupaten Tasikmalaya 2027 dan Batas Belanja Pegawai 30 Persen
Persoalan komposisi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pilihan kebijakan pemerintah daerah.
Ada kewajiban hukum yang perlu diperhatikan.
Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.
Undang-undang tersebut juga memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.
Dengan demikian, tahun 2027 merupakan periode penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan penyesuaian struktur belanja.
Namun, persentase bruto belanja pegawai sebesar 42,16 persen tidak dapat langsung dinyatakan melanggar ketentuan tersebut.
Alasannya, penghitungan batas 30 persen memiliki pengecualian terhadap komponen tunjangan guru tertentu yang bersumber dari transfer ke daerah.
Penilaian kepatuhan harus menggunakan angka belanja pegawai setelah memperhitungkan pengecualian yang diperbolehkan.
Karena itu, diperlukan rincian berapa besar belanja pegawai Kabupaten Tasikmalaya yang benar-benar masuk dalam dasar penghitungan ketentuan tersebut.
Ketentuan mengenai konsekuensi pemenuhan belanja wajib juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme evaluasi serta kemungkinan penundaan atau pemotongan transfer ke daerah.
Khusus pemenuhan batas belanja pegawai dan alokasi infrastruktur pelayanan publik, mekanisme sanksi transfer mulai berlaku pada tahun anggaran 2028.
Selain belanja pegawai, Pasal 147 UU HKPD juga mengatur kewajiban alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dengan dasar penghitungan tertentu.
Namun, belanja infrastruktur pelayanan publik tidak identik dengan belanja modal.
Karena itu, porsi belanja modal 6,56 persen dalam RAPBD Tasikmalaya tidak dapat langsung disamakan dengan persentase pemenuhan kewajiban infrastruktur 40 persen.
Kedua indikator tersebut harus dihitung berdasarkan klasifikasi dan ketentuan masing-masing.
Bagi Kabupaten Tasikmalaya, persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata bagaimana mengurangi belanja pegawai.
Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana kebutuhan birokrasi, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kewajiban fiskal dapat dipenuhi secara berimbang.
Dalam publikasi resmi Pemkab Tasikmalaya pada 8 Oktober 2026, Bupati Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa penyusunan RAPBD harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan memastikan anggaran memberi manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dapat diuji melalui keterbukaan rincian anggaran, dasar penentuan prioritas, dan indikator hasil pembangunan.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 sepatutnya menghasilkan kejelasan mengenai nilai belanja pegawai yang diperhitungkan berdasarkan UU HKPD, langkah penyesuaiannya, serta ruang pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan mendasarnya bukan hanya berapa besar anggaran yang disediakan untuk menjalankan pemerintahan.
Yang lebih penting adalah seberapa besar kemampuan anggaran tersebut menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(ALP)