lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Jalan Merdeka Kota Tasikmalaya kembali menjadi perhatian setelah muncul usulan rekonstruksi pada bagian jalan di sekitar SMP Negeri 3. Kerusakan yang membutuhkan pembenahan struktur menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai dasar penentuan prioritas pembangunan, terutama ketika kebutuhan penanganan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Persoalannya bukan sekadar kapan ruas tersebut diperbaiki. Dokumen perencanaan Kota Tasikmalaya menunjukkan pemerintah telah memiliki program rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemeliharaan jalan dengan sasaran dan pagu anggaran masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kondisi setiap ruas dinilai dan pekerjaan diprioritaskan.
Jalan Merdeka Kota Tasikmalaya dalam Peta Kerusakan Jalan
Usulan penanganan Jalan Merdeka mencuat setelah bagian jalan di sekitar SMP Negeri 3 dinilai membutuhkan perbaikan yang lebih menyeluruh daripada sekadar pelapisan aspal.
Rekonstruksi dipandang sebagai salah satu pilihan penanganan karena persoalan jalan bergelombang dapat berkaitan dengan kondisi lapisan struktur perkerasan.
Namun, penetapan metode penanganan seharusnya didasarkan pada pemeriksaan teknis, bukan semata-mata penilaian visual terhadap permukaan jalan.
Perbedaan metode penanganan sebenarnya telah diatur dalam standar nasional.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 membedakan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
Pemeliharaan rutin diarahkan untuk menjaga kondisi pelayanan jalan. Rehabilitasi digunakan untuk menangani penurunan kondisi tertentu, sedangkan rekonstruksi berkaitan dengan peningkatan atau pembenahan struktur jalan yang mengalami kerusakan lebih berat.
Perbedaan tersebut penting karena setiap jenis pekerjaan memiliki kebutuhan teknis dan pembiayaan yang tidak sama.
Karena itu, jalan yang mengalami kerusakan struktural memerlukan penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisinya, bukan sekadar pengaspalan ulang.
Dari sisi kebutuhan daerah, persoalan kerusakan jalan masih menjadi pekerjaan penting bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, panjang jalan kewenangan pemerintah kota pada 2024 mencapai 461,21 kilometer.
Dari jumlah tersebut, sepanjang 397,59 kilometer dikategorikan baik dan 24,49 kilometer berkondisi sedang.
Sementara itu, 22,64 kilometer tercatat rusak dan 16,50 kilometer lainnya mengalami kerusakan berat.
Artinya, terdapat 39,14 kilometer jalan dengan kategori rusak dan rusak berat, atau sekitar 8,49 persen dari keseluruhan jaringan jalan kewenangan kota pada tahun tersebut.
Angka itu menggambarkan kondisi jaringan jalan secara agregat, bukan kondisi Jalan Merdeka secara khusus. Data tersebut juga tidak dapat langsung digunakan sebagai gambaran kondisi terbaru pada November 2026.
Namun, statistik tersebut menunjukkan bahwa penentuan prioritas penanganan harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai ruas, bukan hanya jalan yang sedang mendapat perhatian publik.
Jalan Merdeka Kota Tasikmalaya dan Ujian Prioritas Anggaran
Penelusuran terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah memberikan gambaran lebih konkret mengenai program penanganan jalan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercatat memiliki rencana rekonstruksi jalan sepanjang 1,5 kilometer dengan pagu indikatif Rp6.515.008.500.
Dokumen yang sama juga memuat rencana rehabilitasi jalan sepanjang 2,73 kilometer dengan pagu Rp15,9 miliar.
Untuk pemeliharaan berkala, pemerintah merencanakan penanganan sepanjang 25,43 kilometer dengan pagu indikatif Rp11 miliar.
Sementara itu, pemeliharaan rutin ditargetkan sepanjang 23,073 kilometer dengan pagu sekitar Rp5,96 miliar.
Seluruh angka tersebut merupakan rencana dalam RKPD awal 2026, bukan bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan atau anggarannya sudah terealisasi. Pemerintah juga telah menetapkan perubahan RKPD tahun berjalan sehingga rincian definitifnya perlu diperiksa kembali.
Hal penting lainnya, lokasi kegiatan dalam tabel tersebut dicantumkan secara umum untuk wilayah Kota Tasikmalaya. Karena itu, angka rekonstruksi Rp6,52 miliar tidak dapat langsung dikaitkan dengan Jalan Merdeka.
Dokumen tersebut justru membuka pertanyaan mengenai dasar penyusunan urutan prioritas.
Bagaimana pemerintah memilih ruas yang harus direkonstruksi, direhabilitasi, atau cukup ditangani melalui pemeliharaan rutin?
Pertanyaan itu relevan dengan Pedoman Sistem Pemeliharaan Jalan Kota Nomor 02/P/BM/2025 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Pedoman tersebut memperkenalkan pendekatan City Road Management System (CRMS) untuk mendukung pengelolaan aset jalan perkotaan.
Cakupannya meliputi pemeriksaan kondisi jalan, pengolahan data kerusakan, perencanaan penanganan, serta penyusunan kebutuhan anggaran.
Dengan pendekatan tersebut, pilihan antara penambalan, pelapisan ulang, rehabilitasi, dan rekonstruksi semestinya mempunyai dasar teknis yang dapat dijelaskan.
Dalam konteks Jalan Merdeka, informasi penting yang perlu diketahui mencakup panjang segmen yang diusulkan, hasil pemeriksaan struktur perkerasan, tingkat kerusakan, dan perkiraan kebutuhan biaya.
Selain itu, faktor volume lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, fungsi pelayanan, dan kondisi drainase perlu diperhitungkan sesuai hasil pemeriksaan lapangan.
Persoalan anggaran tahun berikutnya juga memerlukan kejelasan.
Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027 pada 6 Juli 2026.
Namun, keberadaan dokumen rencana kerja tersebut tidak otomatis memastikan bahwa rekonstruksi Jalan Merdeka telah memperoleh alokasi anggaran definitif.
Kepastian pelaksanaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penjabaran kegiatan, penetapan APBD 2027, serta dokumen pengadaan yang relevan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kebutuhan teknis yang diusulkan, kegiatan yang masuk perencanaan, dan pekerjaan yang benar-benar memperoleh pembiayaan.
Bagi masyarakat, perbedaan itu penting agar rencana perbaikan tidak dipahami sebagai janji pelaksanaan yang sudah pasti.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berkepentingan menunjukkan bahwa penanganan jalan didasarkan pada tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, dan kemampuan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara bagi warga yang sehari-hari menggunakan Jalan Merdeka, kepastian penanganan dan keselamatan selama menunggu perbaikan menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting.
Pada akhirnya, persoalan Jalan Merdeka bukan hanya memilih antara rekonstruksi atau tambal sulam.
Yang perlu dijawab adalah apakah pilihan penanganan tersebut didukung hasil pemeriksaan teknis, memiliki dasar prioritas yang jelas, dan memperoleh kepastian pembiayaan sesuai kebutuhan.
(ALP)