lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ancaman musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño mulai diantisipasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Di tengah meningkatnya risiko krisis air bersih dan terganggunya sektor pertanian, berbagai langkah disiapkan agar kebutuhan air masyarakat tetap terjaga dan produktivitas pertanian tidak ikut terdampak. Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah memperkuat infrastruktur air bersih dan jaringan irigasi di Ciamis.
Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar penanganan darurat ketika kekeringan sudah terjadi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Ciamis, Taufik Gumelar, mengatakan upaya tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan status siaga kekeringan yang telah ditetapkan BPBD Kabupaten Ciamis.
Infrastruktur Air Bersih Ciamis Diperkuat Hadapi Kemarau
Menurut Taufik, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), serta pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada.
“Yang kami lakukan bukan hanya merespons saat terjadi kekeringan, tetapi membangun sistem agar masyarakat memiliki akses air bersih yang berkelanjutan dan pertanian tetap produktif,” katanya, Selasa (14/7/2026).
Sepanjang 2025, DPUTRP telah membangun SPAM di 19 desa yang tersebar di 14 kecamatan dengan penerima manfaat mencapai 3.991 kepala keluarga.
Program tersebut berlanjut pada 2026 melalui pembangunan SPAM di 10 desa pada 10 kecamatan yang ditargetkan melayani sekitar 530 kepala keluarga.
Selain memperluas akses air bersih, pembangunan SPAM juga mendukung peningkatan kualitas sanitasi dan menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Ciamis.
Irigasi dan Sumur Bor Disiapkan Jaga Produktivitas Pertanian
Mengantisipasi penurunan debit air selama musim kemarau, DPUTRP menerapkan survei geolistrik sebelum pembangunan sumur bor untuk memastikan lokasi sumber air yang paling potensial.
Apabila terjadi penurunan debit, pemerintah menyiapkan berbagai langkah lanjutan, mulai dari pencarian sumber air alternatif, pendalaman sumur, hingga pemasangan sistem penyaringan apabila kualitas air mengalami penurunan.
Di sektor pertanian, pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah terus diperluas, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan irigasi permukaan.
Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar distribusi air berlangsung lebih efektif sesuai kebutuhan lahan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga telah mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kerusakan infrastruktur akibat musim kemarau, berbagai perlengkapan darurat seperti bronjong, pipa, dan karung telah disiapkan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi juga terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh sistem tetap berfungsi optimal selama musim kemarau berlangsung.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap dampak kekeringan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat maupun produktivitas sektor pertanian dapat ditekan semaksimal mungkin. (FSL/HS)
