Menyoal Nilai SPI: SKPD yang Rendah Bisa Saja Paling Berintegritas
lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Survei Penilaian Integritas (SPI) diperkenalkan sebagai instrumen untuk mengukur risiko korupsi dan kualitas integritas birokrasi. Digagas dan dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SPI mulai dikembangkan sejak pertengahan 2010-an dan diperluas pelaksanaannya secara nasional sekitar 2016–2018. Tujuan awalnya jelas: menjadi alarm dini, bukan palu hukuman.
Dalam desainnya, SPI memotret integritas melalui persepsi dan pengalaman responden. Penilaian disusun dari penilaian internal (45 persen), penilaian eksternal (45 persen), serta pendalaman melalui diskusi kelompok terarah atau FGD (10 persen), dengan kemungkinan pengurangan nilai melalui faktor koreksi. Pendekatan ini menjadikan SPI tampak komprehensif sekaligus modern, terutama ketika mulai dilakukan secara digital dan masif.
Pada fase-fase awal penerapannya, SPI relatif dianggap merepresentasikan kondisi lapangan. Banyak daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencatat skor di kisaran 50–60-an, bahkan ada yang lebih rendah. Angka-angka tersebut dibaca sebagai cerminan apa adanya: tata kelola yang belum rapi, budaya organisasi yang masih permisif, dan sistem pengawasan yang belum matang. Dalam konteks itu, SPI menjadi rujukan yang bukan saja penting, tapi juga valid.
Namun, seiring berjalannya waktu, lanskapnya berubah.
Metodologi SPI memang tidak banyak bergeser. Responden tetap dipilih melalui pengelompokan (cluster) berdasarkan jabatan, unit kerja, dan kategori internal–eksternal. Kuesioner tetap dikirim secara digital ke nomor telepon ASN dan mitra, dengan klaim anonimitas. Di atas kertas, instrumen ini masih memenuhi standar survei yang lazim.
Yang berubah justru lingkungan di sekitarnya.
Pola SPI kini semakin dipahami oleh pemerintah daerah dan SKPD. Mekanisme pengiriman survei, klasifikasi responden, hingga dampak nilai SPI terhadap citra pimpinan dan instansi bukan lagi sesuatu yang asing. Dalam situasi ini, nilai SPI tidak lagi dipandang semata sebagai refleksi, melainkan sebagai angka reputasi yang perlu dijaga.
Berbagai pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ketika nilai SPI dinilai rendah, respons yang muncul sering kali bersifat organisatoris. Konsolidasi dilakukan. Arahan disampaikan secara normatif dan tidak tertulis—baik kepada ASN maupun kepada penyedia barang dan jasa—agar jawaban survei ke depan lebih “selaras”. Kalimatnya halus, tujuannya kolektif, namun dampaknya jelas: ruang kejujuran menyempit.
Dalam konteks seperti ini, independensi responden menjadi persoalan utama. Secara statistik, sampel tetap dapat dikatakan acak. Namun secara sosial dan struktural, responden tidak lagi sepenuhnya bebas. Anonimitas berubah menjadi administratif, bukan psikologis. Tekanan tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman, tetapi cukup melalui relasi kuasa dan ekspektasi institusional.
Akibatnya, nilai SPI hari ini berisiko semakin bias. Angka yang tinggi tidak selalu lahir dari perbaikan sistem dan budaya, melainkan bisa berasal dari pengelolaan persepsi yang rapi. Sebaliknya, nilai yang rendah tidak selalu mencerminkan integritas yang buruk, melainkan bisa muncul dari instansi yang membiarkan responden menjawab secara jujur, tanpa pengarahan dan tanpa pengondisian.
Di sinilah ironi itu muncul. Makna dasar integritas berakar dari kata integrity, yang berarti keutuhan dan kejujuran. Dalam pengertian ini, instansi yang berani menerima skor rendah karena membiarkan kejujuran berbicara, justru dapat menunjukkan tingkat integritas yang lebih tinggi dibanding mereka yang tampil sempurna dalam angka.
SPI tetap memiliki nilai sebagai alat pemetaan awal, terutama pada fase-fase awal penerapannya. Namun dalam konteks hari ini, berpijak sepenuhnya pada nilai SPI sebagai indikator utama integritas terasa semakin kurang relevan. Dinamika lapangan bergerak lebih cepat dibanding instrumennya.
Membaca SPI secara apa adanya tanpa konteks lapangan berisiko menghasilkan kesimpulan yang tertinggal. Angka tetap penting, tetapi tanpa pemahaman atas bagaimana angka itu terbentuk, ia mudah menyesatkan. Selama mekanismenya tidak dikembangkan, semakin hari nilai SPI semakin sulit untuk dijadikan pijakan.
Integritas bukan sekadar skor tahunan. Ia adalah keberanian untuk jujur pada kondisi sendiri, bahkan ketika kejujuran itu membuat angka terlihat tidak indah.
