Pencemaran TPA Ciangir vs Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kota Tasikmalaya menghadapi dilema besar. Masalah Pencemaran TPA Ciangir terus meresahkan warga, tetapi pemerintah justru lebih memilih melanjutkan pembangunan rumah dinas wali kota.
Proyek Rumah Dinas Menelan Anggaran Besar
Sejak 2019, pemerintah melaksanakan pembangunan rumah dinas wali kota, yang anggaran totalnya mencapai sekitar Rp20 milyar. Hingga kini proyek itu belum rampung. Pemerintah kemudian menambah biaya untuk menyewa rumah dinas sementara bagi wali kota dan wakil wali kota periode 2024–2029. Belakangan, rumah dinas wali kota tersebut dilanjutkan kembali. Saat ini sedang memasuki proses pembuatan kontrak dengan pemenang tender. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa rumah dinas lebih diprioritaskan ketimbang penanganan pencemaran lingkungan?
Dampak Pencemaran TPA Ciangir Terhadap Warga
Warga di sekitar Sungai Cikembang mengalami langsung dampak Pencemaran TPA Ciangir. Air berubah pekat, berbau tidak sedap, dan memicu kematian ikan secara massal. Mereka khawatir pencemaran ini merembet ke sumur, kolam, serta air yang digunakan sehari-hari.
Pemerintah Klaim Sedang Bertindak
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya menyatakan tengah memantau pencemaran. UPTD pengelola TPA Ciangir menyebut rencana pemasangan sistem filtrasi untuk mengurangi air lindi. Namun warga menilai langkah tersebut lambat, dan hingga saat ini belum menemukan titik tuntas.
Kritik Tokoh Masyarakat: Utamakan Kebutuhan Dasar
Tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya sekaligus mantan Ketua DPRD, Drs. H. Otong Koswara, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh salah menentukan prioritas.
“Pemerintah harus menempatkan persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat di atas kepentingan fasilitas pejabat. Jika Pencemaran TPA Ciangir sudah merugikan warga, penanganan itu lebih mendesak dibanding rumah dinas,” tegas Otong, Sabtu (20/9/2025).
Ia menilai anggaran besar untuk rumah dinas menunjukkan pemerintah kurang sensitif terhadap kondisi rakyat.
“Membangun rumah dinas memang penting, tetapi tidak mendesak. Sebaliknya, Pencemaran TPA Ciangir menyangkut kesehatan dan keselamatan warga. Itu harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Seruan Agar Pemerintah Tidak Abai
Otong meminta pemerintah mengambil langkah nyata, transparan, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada solusi parsial.
“Jangan sampai pemerintah terlihat lebih peduli pada fasilitas pejabat daripada kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus menempatkan prioritas pembangunan di jalur yang benar,” pungkasnya.
Kritik ini menggambarkan keresahan publik. Selama Pencemaran TPA Ciangir terus menghantui warga, masyarakat akan menilai proyek rumah dinas tidak tepat waktu dan kurang peka terhadap kebutuhan riil. (Lintas Priangan/AA)
