Kericuhan DPRD Cirebon: Massa Rusak Gedung dan Bakar Fasilitas
lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Gelombang unjuk rasa di Kabupaten Cirebon kembali memanas pada Sabtu (30/8/2025). Aksi yang semula berlangsung di depan Mapolresta Cirebon berlanjut ke kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Situasi berubah ricuh ketika massa tak hanya berorasi, tetapi langsung merangsek masuk ke gedung dewan.
Peristiwa kericuhan DPRD Cirebon itu menyebabkan kerusakan parah, baik di area luar maupun di dalam gedung. Kaca jendela pecah akibat lemparan batu, sementara sejumlah fasilitas dan interior gedung hancur dihantam bambu yang dibawa pengunjuk rasa. Pos keamanan yang berada di area kompleks dewan ikut dibakar hingga menimbulkan kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi.
Pantauan di lokasi menunjukkan, massa juga membakar ban bekas serta sejumlah barang yang diambil dari dalam gedung. Aksi ini membuat suasana sekitar DPRD Cirebon mencekam.
TNI dan Damkar Berusaha Kendalikan Situasi
Ketegangan baru mereda setelah aparat TNI datang membantu menenangkan massa. Bersama tim pemadam kebakaran, personel TNI berupaya memadamkan titik-titik api yang membakar pos keamanan dan fasilitas lain di kompleks dewan. Namun, hingga siang hari, massa masih bertahan di depan gedung sambil meneriakkan tuntutan. Lemparan batu ke arah kantor DPRD pun terus berlanjut.
Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Namun, kondisi bangunan DPRD dipastikan mengalami kerugian besar. Sejumlah barang di dalam gedung dilaporkan ikut dijarah oleh massa.
Peristiwa kericuhan DPRD Cirebon ini menambah catatan kelam aksi unjuk rasa di Jawa Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berujung ricuh.
Jalan Utama Lumpuh Akibat Aksi
Kericuhan tak hanya terjadi di DPRD. Sebelumnya, massa juga mengamuk di Mapolresta Cirebon. Mereka melempari markas polisi dengan batu dan bambu, serta membakar ban bekas di depan kantor polisi. Asap hitam pekat mengepul di udara, membuat suasana sekitar markas kian mencekam.
Akibat aksi itu, arus lalu lintas di jalur vital Cirebon–Majalengka lumpuh total. Banyak pengendara terpaksa memutar balik karena khawatir dengan eskalasi unjuk rasa yang semakin meningkat. Hingga siang hari, ratusan massa masih bertahan di depan Mapolresta, sementara aparat kepolisian berjaga ketat untuk mencegah kerusuhan meluas.
Catatan Historis Demo Ricuh di Jawa Barat
Kericuhan semacam ini bukan pertama kali terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data Polda Jabar, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 320 aksi unjuk rasa, dengan sekitar 15 persen di antaranya berakhir ricuh. Sementara itu, LBH Bandung dalam laporan tahunan 2024 mencatat sedikitnya 47 insiden demo berujung bentrok di wilayah Jawa Barat, dengan mayoritas kasus terjadi di Bandung, Cirebon, dan Bekasi.
Tren ini menunjukkan bahwa eskalasi unjuk rasa di Jawa Barat relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Faktor penyebab yang dominan antara lain isu ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum. Insiden terbaru berupa kericuhan DPRD Cirebon menegaskan bahwa potensi konflik dalam aksi massa masih menjadi tantangan serius bagi aparat keamanan di Jawa Barat.
Perbandingan dengan Data Nasional
Jika dibandingkan secara nasional, Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka unjuk rasa tertinggi. Data Mabes Polri mencatat pada periode 2023–2025 terdapat lebih dari 2.100 aksi unjuk rasa di Indonesia, dengan sekitar 11 persen berujung ricuh. Dari jumlah itu, Jawa Barat menyumbang sekitar 20 persen insiden ricuh, menjadikannya salah satu episentrum demonstrasi paling rawan di Indonesia.
Sebagai perbandingan, DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan kontribusi sekitar 15 persen dari total demo ricuh nasional, disusul Jawa Timur dengan 12 persen. Tingginya angka di Jawa Barat diyakini karena kombinasi faktor padatnya populasi, konsentrasi industri, hingga kompleksitas isu lokal yang kerap memicu aksi massa.
Melihat data ini, insiden kericuhan DPRD Cirebon menambah bukti bahwa Jawa Barat masih menjadi salah satu titik panas aksi unjuk rasa nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum mengumumkan kerugian resmi maupun kemungkinan adanya korban akibat kericuhan tersebut. (Lintas Priangan/AC)
