Serius Cegah Korupsi, Bupati Ciamis Ikuti Rakor KPK
lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Upaya kolektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan oleh para pemimpin daerah se-wilayah KUNCI BERSAMA.
Hal ini terwujud dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Kuningan, Kamis (27/11).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Fitroh Rohcahyanto, mengusung tema penting: “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan.”
Agenda ini berfokus pada penguatan kolaborasi lintas daerah dan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di wilayah perbatasan yang seringkali rentan terhadap potensi penyimpangan administrasi dan pengelolaan sumber daya.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, turut hadir dan menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Menurutnya, arahan strategis dari pimpinan KPK sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kehadiran kami dalam Rakor ini menegaskan bahwa Kabupaten Ciamis sangat serius dalam upaya pencegahan korupsi. Arahan dari pimpinan KPK menjadi panduan penting bagi kami untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Bupati Ciamis.
Rakor yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah se-KUNCI BERSAMA. Melalui dialog, pemaparan, dan evaluasi kebijakan, KPK secara aktif mendorong setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas sistem birokrasi serta memperketat mekanisme pengawasan internal.
Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang efektif dalam mencegah korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
KPK menilai, dengan adanya kerja sama yang solid di antara daerah perbatasan, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan daerah lainnya dalam memperkuat sinergi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (FSL)
