Ada Indikasi Anggaran Raib Tanpa Jejak, Albadar Akan Temui DPRD Kabupaten Tasikmalaya
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ada indikasi anggaran yang raib tanpa jejak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Terkait hal itu, Forum Diskusi Albadar Institute berencana menemui Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Apa agendanya? “Ya tentu saja untuk menyampaikan indikasi anggaran yang hilang tanpa jejak. DPRD kan wakil kita, wakil rakyat. Sebelum melangkah kemana-mana, kita temui wakil kita dulu,” terang Iman Maulana, salah seorang aktivis Albadar.
Iman yang ditemui Lintas Priangan pada hari Selasa (31/12) itu menjelaskan, informasi awal mengenai adanya indikasi anggaran yang raib tanpa jejak ini berawal dari perbincangan ringan dengan salah seorang pengusaha. Kata Iman, pengusaha tersebut pernah mengajukan penawaran kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi pelaksana sebuah program. Namun hingga tahun anggaran berakhir, tidak ada informasi apapun, apakah program tersebut dilaksanakan atau tidak.
“Ini anggaran tahun 2023. Si Pengusaha heran, dia kan tahu tuh, ada anggaran untuk program tersebut. Tapi sampai masuk tahun 2024, programnya kok tidak kelihatan,” terang Iman.
Masih menurut Iman, awalnya Si Pengusaha tidak curiga. Karena dia fikir, mungkin program tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan jika tidak jadi dilaksanakan, tentu bukan sebuah masalah, karena anggarannya pasti terselamatkan, akan kembali lagi masuk ke kas negara. Masalahnya, di pertengahan tahun 2024 ada informasi bahwa ternyata program tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2023.
“Nah, sejak pertengahan tahun lalu, informasi ini sebenarnya sudah beredar di kalangan tertentu. Bahkan beberapa LSM di Tasikmalaya tahu. Jenis kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut akan sangat kentara jika benar-benar dilaksanakan. Tapi sejauh pemantauan kami sejak pertengahan tahun hingga hari ini, hari terakhir tahun 2024, sepertinya tidak ada pelaksanaan program tersebut. Kalau informasi yang kami terima valid, ini jadi seperti program siluman. Anggarannya diserap, tapi pelaksanaannya tidak ada. Alias raib tanpa jejak,” papar Iman.
Tapi bagaimana dengan pemeriksaan BPK yang biasanya dilakukan pada setiap tahun anggaran? Menurut Iman, ia sudah mencoba mencari informasi mengenai hal ini. Berdasarkan keterangan dari salah satu sumber informasi yang dulunya bekerja sebagai PNS di bagian keuangan, bisa saja ada anggaran yang raib tanpa jejak dan tidak terdeteksi oleh BPK. Ini karena BPK biasanya tidak memeriksa seluruh mata anggaran.
“Jadi kata narasumber saya yang faham tentang mekanisme pemeriksaan BPK, katanya BPK itu tidak memeriksa seluruh anggaran. Dia random, atau mungkin fokus di anggaran-anggaran besar saja,” terang Iman.
Memangnya, berapa anggaran yang terindikasi raib tanpa jejak itu? Iman menjawab, memang tidak terlalu besar. Tapi pos-nya ada di banyak semua SOPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
“Tidak terlalu besar. Tapi disebar di banyak SOPD. Jadi kalau diakumulasi, ujung-ujungnya jadi besar,” tambah Iman.
Yang lebih penting menurut Iman, bukan sekedar pada masalah besaran anggaran, tapi perilaku koruptif yang terkesan arogan. Iman yakin, kalaulah indikasi ini benar adanya dan dibiarkan, bukan mustahil akan kembali terulang. Atau, jangan-jangan sudah sering terjadi seperti ini.
“Namanya nyuri duit rakyat atau duit negara sembunyi-sembunyi, itu juga kan korupsi, tapi masih punya malu karena sembunyi. Kalau informasi yang kami terima ini benar, ini korupsi yang arogan, terang-terangan. Karena itu kami akan dalami informasi ini dan membuka komunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kalau benar, kami sangat penasaran, siapa orang ini, berani sekali dia,” jelas Iman.
Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Iman dan kawan-kawan setelah bertemu Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya? Apakah akan mendorong masalah ini ke aparat penegak hukum? Ditanya demikian, menurut Iman, bagaimana follow up-nya nanti kita lihat perkembangan informasinya.
“Ketemu Ketua DPRD-nya juga belum. Kami ingin bertemu dulu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu alasannya adalah karena dia punya kewenangan untuk mengecek anggaran. Kalau kita yang minta, seringkali dinas terkesan keberatan. Kalau Ketua DPRD kan mereka juga pegang dokumen keuangan yang sama. Tinggal masalahnya, berminat gak Ketua DPRD ikut klarifikasi yang beginian?” pungkas Iman. (Deni Heryanto/Lintas Priangan).
