Terkait Dugaan Salah Tangkap, Albadar Minta DPR RI Cermat
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Terkait mencuatnya berita tentang adanya dugaan Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap, menarik perhatian Diki Sam Ani, aktivis dari Forum Diskusi Albadar Institute. Kepada Lintas Priangan, Diki menitip pesan, agar DPR RI bersikap bijak dan cermat.
“Ini sekedar kekhawatiran saja, karena DPR RI ini kan kesehariannya di Jakarta, apalagi kalau ternyata di Komisi III sama sekali tidak ada orang Tasikmalaya, jadi kurang mendapat gambaran tentang situasi di Tasikmalaya. Secara pribadi saya mengapresiasi Komisi III DPR RI yang merespon cepat aduan dari masyarakat. Namun kalau tidak cermat, tidak seksama, tidak hati-hati, bisa jadi kontraproduktif dengan harapan besar masyarakat Tasikmalaya,” terang Diki, Rabu pagi, (22/01/2025).
Usai membaca berita di Lintas Priangan tentang adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan Polres Kota Tasikmalaya, Diki mengaku langsung menelusuri informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang terjadi tanggal 17 November 2024. Ternyata, ia mendapati berita tersebut terkait dengan aksi brutal geng motor. Ia juga memberikan link berita tersebut kepada Lintas Priangan (berita yang dimaksud Diki bisa dilihat di sini).
“Jadi begini, kalau anggota DPR RI-nya orang Tasikmalaya, pasti tahu banget, salah satu keresahan warga Tasikmalaya itu adalah geng motor. Ini bukan sekedar peristiwa pengeroyokan, tapi ulah geng motor. Nah, saya menduga, berdasarkan telusuran informasi tadi, kasus yang diadukan ke Komisi III DPR RI ini berkaitan dengan aksi geng motor. Makanya saya khawatir, kalau tidak cermat, nanti jadi kontraproduktif dengan penilaian masyarakat Tasikamalaya. Padahal, Polres Kota Tasikmalaya sudah berupaya memenuhi harapan itu. Bahkan belum lama, masalah geng motor memaksa tokoh Tasikmalaya sekelas H. Noves saja sampai sampai turun ke jalan,” tambah Diki.
Namun begitu, berkaitan dengan keterangan dari kuasa hukum anak-anak yang diduga jadi korban salah tangkap, Diki sangat mendukung adanya upaya penegakan hukum.
“Kalau Polres Kota Tasikmalaya ada kesalahan prosedur, tentu harus diluruskan. Negara kita negara hukum. Mau rakyat atau polisi, tetap harus patuh pada mekanisme hukum yang sudah diatur. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Hak-hak tersangka juga harus tetap dipenuhi. Saya tidak bermaksud membela Polres Kota Tasikmalaya, saya hanya ingin mengingatkan DPR RI saja, bahwa di Kota Tasikmalaya ada keresahan yang berkepanjangan, yang sangat mungkin berkaitan dengan kasus ini,” terang Diki.
Salah satu kunci untuk meluruskan masalah ini, masih menurut Diki, DPR RI harus turun langsung ke Tasikmalaya, untuk memperdalam masalah ini.
“Anggota Komisi III kan ada yang dari daerah pemilihan Tasikmalaya tuh. Meskipun bukan orang Tasikmalaya, pasti punya jejaring di Tasikmalaya. Ada baiknya langsung turun ke bawah, manfaatkan jejaring yang ia miliki, dalami masalah ini untuk kemudian jadi rekomendasi ke komisi. Siapa tahu, sekalian bisa bantu cari solusi masalah geng motor di Tasikmalaya,” pungkas Diki. (Lintas Priangan)
