Prabowo Kumpulkan Ormas Islam di Hambalang Pasca Demo Ricuh
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Presiden Prabowo kumpulkan ormas Islam di kediamannya, Hambalang, pada Sabtu (30/8/2025), menyusul meningkatnya tensi politik dan keamanan setelah demonstrasi besar 28 Agustus yang berujung ricuh di Jakarta serta sejumlah kota lain.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII).
Dalam forum itu, Prabowo menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan ormas Islam untuk meredam eskalasi, memperkuat komunikasi lintas organisasi, serta menjaga situasi tetap kondusif di tengah memanasnya suasana politik.
Respons KB PII: Dorong Penegakan Hukum Transparan
Ketua Umum Pengurus Pusat KB PII, Nasrullah Larada, menyebut undangan Presiden merupakan bentuk respons cepat atas situasi terkini. “Pertemuan ini sinyal positif. Di saat suasana memanas, justru silaturahmi dan komunikasi perlu diperkuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Nasrullah menyoroti kerusuhan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dan mendesak aparat menegakkan hukum secara profesional serta adil. “Kami mendorong transparansi agar keadilan ditegakkan dan tidak ada pihak yang dikorbankan,” tegasnya.
KB PII juga mengimbau kader dan alumni menahan diri, tidak terprovokasi, serta mengembalikan perbedaan pendapat ke jalur hukum. Menurut Nasrullah, aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas publik tidak membawa solusi, justru menjadi awal kehancuran.
Tradisi Politik: Presiden dan Ormas Islam
Langkah Prabowo kumpulkan ormas Islam bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Sejumlah presiden sebelumnya juga kerap merangkul ormas Islam saat situasi politik memanas.
Pada era Presiden Soeharto, hubungan dengan ormas Islam sempat tegang di awal Orde Baru. Namun sejak 1990-an, Soeharto mulai mendekat ke kelompok Islam dengan mendukung berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Langkah itu dinilai sebagai upaya memperkuat legitimasi politik sekaligus meredam potensi oposisi dari kalangan Islam.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga aktif menjalin komunikasi dengan ormas Islam. Salah satu momen penting terjadi saat SBY menghadapi kritik terkait isu korupsi dan konflik sektarian, di mana ia kerap mengundang tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk berdialog di Istana Negara.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan pertemuan dengan ormas Islam sebagai bagian strategi politik sekaligus meredam polarisasi. Salah satu contohnya terjadi usai aksi demonstrasi besar 212 pada 2016, ketika Jokowi menggelar pertemuan intensif dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah guna meredakan ketegangan politik yang kala itu sangat tinggi.
Tantangan Prabowo di Tengah Krisis Kepercayaan
Meski Prabowo kumpulkan ormas Islam di Hambalang dinilai sebagai langkah merangkul, pengamat politik menilai tantangan pemerintah jauh lebih besar. Pasca kerusuhan 28 Agustus, publik menuntut adanya kepastian hukum, transparansi investigasi, serta kebijakan konkret yang menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi.
Menurut sejumlah analis, kehadiran ormas Islam dalam forum ini hanya bagian dari strategi komunikasi politik. Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjawab keresahan publik, mulai dari isu ketidakadilan hukum hingga problem kesejahteraan ekonomi.
Pertemuan dengan ormas Islam dipandang sebagai simbol persatuan, namun masyarakat masih menunggu langkah nyata berupa perlindungan hak sipil, reformasi aparat keamanan, hingga jaminan tidak berulangnya kekerasan dalam demonstrasi.
Kesimpulan
Langkah Prabowo kumpulkan ormas Islam mendapat apresiasi sebagai sinyal merangkul seluruh elemen bangsa. Namun jika menilik sejarah, dialog presiden dengan ormas Islam selalu memiliki dua sisi: simbol kebersamaan sekaligus instrumen politik.
Ke depan, publik akan menilai apakah pertemuan di Hambalang hanya berhenti pada simbol, atau benar-benar menjadi titik balik menuju penyelesaian masalah hukum dan sosial-ekonomi yang menjadi sumber keresahan masyarakat. (Lintas Priangan/AC)
