lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aksi unjuk rasa yang digelar siang ini kembali berakhir tanpa pertemuan langsung dengan wali kota. Massa aksi yang berharap dialog tatap muka dengan pimpinan daerah harus puas ditemui jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipimpin sekretaris daerah bersama sejumlah pejabat eselon II.
Ketiadaan wali kota dalam momen penyampaian aspirasi ini menambah daftar panjang keluhan publik terkait sulitnya bertemu Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut bahkan diekspresikan warga melalui pemasangan spanduk kritik di pagar Balai Kota Tasikmalaya, yang menyoroti minimnya ruang dialog langsung antara kepala daerah dan masyarakat.
Diwakili Sekda dan Eselon II, Dinilai Tak Ideal
Dalam aksi hari ini, sekretaris daerah dan jajaran eselon II turun menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan. Namun, pola seperti ini kembali menuai sorotan dari kalangan pers dan masyarakat sipil.
Sekretaris SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Asep Ishak, menilai ketiadaan Wali Kota Tasikmalaya dalam forum terbuka yang melibatkan massa justru memperpanjang masalah, bukan menyelesaikannya. Menurutnya, warga yang datang ke jalan bukan sekadar ingin didengar, tetapi ingin bertemu langsung dengan pengambil keputusan tertinggi di daerah.
“Secara etika pemerintahan, kurang elok jika pejabat struktural PNS terus-menerus dijadikan bumper. Idealnya, wali kota hadir langsung. Kalau hanya diwakili, tuntutan tidak akan tuntas,” ujarnya.
Asep menambahkan, penurunan banyak pejabat eselon ke lapangan juga berpotensi mengganggu roda pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah. “Cukup sekda saja yang mendampingi wali kota. Kecuali memang ada halangan yang tidak bisa dihindari, dan itu seharusnya dikomunikasikan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Sorotan ini menguat karena ketidakhadiran wali kota bukan hanya terjadi sekali. Akses dialog yang dinilai tertutup telah berulang kali dikeluhkan, hingga memicu ekspresi kritik simbolik di ruang publik, termasuk melalui spanduk yang terpasang di area Balai Kota.
Klarifikasi: Wali Kota Dikabarkan Sakit Tifus
Redaksi Lintas Priangan kemudian menelusuri keberadaan dan agenda wali kota pada waktu aksi berlangsung. Dari sumber yang dekat dengan lingkaran wali kota, diperoleh keterangan bahwa Wali Kota Tasikmalaya tengah dalam kondisi sakit tifus.
“Dari hari sebelumnya sudah banyak yang tahu kalau Pak Wali sedang sakit, tifus,” ujar sumber tersebut, seraya meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Informasi ini memberikan konteks atas absennya Wali Kota Tasikmalaya pada hari aksi. Namun demikian, di ruang publik, absensi tersebut tetap dipandang dalam bingkai yang lebih luas: pola komunikasi dan keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi langsung warga.
Kondisi kesehatan tentu patut dihormati. Namun, bagi warga yang berulang kali turun ke jalan, persoalannya bukan semata satu hari aksi, melainkan akumulasi kekecewaan atas sulitnya bertemu wali kota. Ketika dialog tak kunjung terbuka, kritik pun mencari jalannya sendiri—dari jalanan hingga pagar Balai Kota.
Dalam konteks ini, publik menunggu bukan hanya klarifikasi, tetapi juga perbaikan pola komunikasi: kapan, bagaimana, dan sejauh mana wali kota hadir langsung untuk mendengar warganya. Karena bagi banyak orang, kehadiran pemimpin di hadapan massa bukan sekadar formalitas, melainkan simbol tanggung jawab. (AS)