lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Polemik THR ASN Kota Tasikmalaya yang dibayarkan secara bertahap terus menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai respons, sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memilih tidak mengambil utang justru dinilai sebagai langkah berani yang patut diapresiasi.
Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, meskipun berisiko menuai kritik dalam jangka pendek.
“Ini bukan keputusan populer, tapi justru di situlah letak keberaniannya. Pemerintah bisa saja mengambil jalan cepat dengan pinjaman, tapi mereka memilih menahan diri demi menjaga keuangan daerah tetap sehat,” ujar Ahmad Mukhlis.
Menurutnya, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keputusan untuk tidak berutang bukan berarti pemerintah mengabaikan hak ASN. Justru sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Ia menegaskan, THR ASN Kota Tasikmalaya tetap dibayarkan, meskipun dilakukan secara bertahap. Bahkan, sebagian ASN telah menerima pembayaran sekitar 50 persen, yang menunjukkan bahwa proses pencairan sudah berjalan.
“Ini penting dipahami publik, bahwa bukan tidak dibayar. Sudah ada realisasi. Sisanya tinggal menunggu penyesuaian arus kas daerah,” katanya.
Ahmad Mukhlis juga menilai skema bertahap merupakan pilihan realistis di tengah keterbatasan kas daerah. Dibandingkan memaksakan pembayaran penuh dengan risiko beban bunga di masa depan, pendekatan ini dinilai lebih aman bagi stabilitas APBD.
“Kalau dipaksakan dengan utang, dampaknya bisa panjang. Beban bunga itu tidak kecil, dan bisa mengganggu program pembangunan ke depan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga disebut tidak tinggal diam. Upaya percepatan pengisian kas daerah dan koordinasi internal terus dilakukan agar sisa pembayaran THR dapat segera diselesaikan.
“Artinya pemerintah tetap bekerja. Ini bukan situasi dibiarkan, tapi sedang dikelola,” tambahnya.
Ia pun mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara lebih utuh dan proporsional. Menurutnya, kebijakan fiskal sering kali menuntut pilihan sulit, dan tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak dalam waktu bersamaan.
“Yang penting adalah komitmen tetap ada, proses berjalan, dan pemerintah terbuka menjelaskan kondisinya. Itu yang harus diapresiasi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Mukhlis juga menyampaikan bahwa empati yang ditunjukkan pemerintah kepada ASN menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi publik tetap kondusif.
“Catat ya, ini berita, bukan advertorial (iklan). Saya bukan buzzer yang dibayar. Saya hanya mencoba objektif. Memang ini tidak ideal, bahkan secara nasional kondisi fiskal tidak bisa dipungkiri memang tidak ideal kan. Yang terpenting adalah ada itikad baik dan tanggung jawab yang disampaikan. Tinggal bagaimana proses ini dikawal bersama agar benar-benar tuntas,” pungkasnya. (AS)
