lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sistem eKatalog (katalog elektronik) awalnya memang digadang-gadang bisa meminimalisir praktik korupsi dalam urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun faktanya, sistem ini memiliki banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan jadi lahan baru penyelewengan anggaran.
Pernyataan di atas disampaikan oleh H. Adang Moelyadi, S.E., Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Warga Pribumi (LSM SWAP) Tasikmalaya, kepada Lintas Priangan pada hari Sabtu (01/02/2025). Menurut Adang, sistem eKatalog ini memiliki celah-celah kecurangan yang sangat mungkin dilakukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa.
“Dulu ketika mulai diberlakukan, banyak harapan katalog elektronik ini bisa meminimalisir praktik korupsi. Mungkin karena sifatnya yang digital, jadi lebih transparan. Tapi semakin kesini, semakin kami cermati, ternyata banyak sekali celah yang bisa disalahgunakan,” terang Adang.
Celah yang paling mungkin, menurut Adang, adalah berkaitan dengan manipulasi produk. Hal ini bisa terjadi karena pendaftaran produk penyedia itu terlalu mudah. Bahkan tidak ada validasi apapun. Ini membuat perusahaan anggota eKatalog bisa memasukkan produk apapun di etalase toko mereka. Seolah-olah mereka memang ahli dengan produk tersebut.
“Kalau perusahaan Anda jadi salah satu member eKatalog, Anda bebas menayangkan produk apapun. Dan itu langsung diterima oleh sistem, langsung ditayangkan dalam etalase toko perusahaan Anda. Seolah-olah Anda memang menguasai produk tersebut,” jelas Adang.
Kemudahan menambah produk dalam eKatalog ini bisa jadi celah persekongkolan. Adang menambahkan, pejabat pengadaan di pemerintah bisa bersekongkol dengan sebuah perusahaan, agar perusahaan tersebut menambahkan sebuah produk yang sedang mereka butuhkan. Padahal, pada kenyataannya produk tersebut dibeli di tempat lain.
“Misal ya. Perusahaan saya ini sebenarnya bergerak di bidang konstruksi. Kami ahlinya di bidang irigasi misalnya. Lalu ada pejabat pengadaan yang minta agar saya menambahkan produk berupa Alat Tulis Kantor. Misalnya pulpen lah. Dia minta begitu, karena kantor dia mau belanja pulpen banyak. Akhirnya karena tentu saja ada keuntungan di situ, perusahaan saya yang tidak tahu menahu tentang pulpen, tiba-tiba jadi menambah produk pulpen di etalase eKatalog,” papar Adang.
Cerita selanjutnya dari ilustrasi Adang sudah gampang ditebak. Darimana pulpen berasal, berapa banyak jumlah pulpen tersebut, akan sangat mudah dibicarakan di belakang sistem. Termasuk tentunya, berapa cashback yang bisa diperoleh pejabat pengadaan.
Berdasarkan paparan di atas, Adang menghimbau warga masyarakat di Tasikmalaya, untuk sama-sama memantau pengadaan barang dan jasa, terutama yang dilaksanakan melalui sistem ekatalog.
“Kekuatan social control di Tasikmalaya harus sama-sama memantau ini. Kami dari SWAP sedang melakukan analisis dari data-data yang ada. Dan Andai indikasi ini benar, potensi kerugian negara sangat besar!” pungkas Adang. (Lintas Priangan)
